Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan salah satu lembaga pendidikan kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. IPDN memiliki peran strategis dalam mencetak calon aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi di bidang pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap tahunnya, seleksi masuk IPDN dikenal sangat ketat dan kompetitif, menguji baik aspek akademik maupun karakter kebangsaan para calon praja.
Untuk membantu para pendaftar mempersiapkan diri secara maksimal, artikel ini menyajikan lebih dari 100 soal tes masuk IPDN lengkap dengan pembahasan serta kisi-kisi resmi yang kerap menjadi acuan dalam seleksi penerimaan praja IPDN.
Kisi-Kisi Tes Masuk IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
Agar dapat lolos seleksi masuk IPDN, calon peserta harus memahami betul materi yang akan diujikan dalam setiap tahap seleksi. Tes masuk IPDN tidak hanya menguji kemampuan akademik, tetapi juga menilai integritas, kedisiplinan, dan kesiapan mental calon praja. Oleh karena itu, mengenal kisi-kisi tes menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menyusun strategi belajar.
Berikut adalah kisi-kisi resmi dan umum yang sering dijadikan acuan dalam proses seleksi IPDN tahun-tahun sebelumnya.
- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Menguji pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, sejarah perjuangan bangsa, dan sistem pemerintahan Indonesia. Pengetahuan ini penting untuk membentuk calon praja yang nasionalis dan berwawasan kebangsaan. - Tes Intelegensi Umum (TIU)
Mencakup logika matematika, penalaran analitis, kemampuan verbal, dan berpikir sistematis. Bertujuan untuk menilai daya nalar dan kecakapan intelektual peserta secara menyeluruh. - Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
Menilai nilai-nilai moral, integritas, kerja sama, empati, dan tanggung jawab sosial calon peserta. Soal berbentuk situasi dan pilihan sikap yang mencerminkan karakter peserta. - Pemeriksaan Fisik Umum
Pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan organ vital lainnya. Peserta harus berada dalam kondisi sehat jasmani dan proporsional. - Pemeriksaan Laboratorium
Meliputi tes darah, urin, dan lainnya untuk mendeteksi penyakit bawaan atau kronis. Peserta dengan penyakit tertentu yang berisiko tinggi biasanya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. - Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
Psikiater akan menilai kondisi kejiwaan peserta untuk memastikan kestabilan mental dan emosional. Calon praja dituntut memiliki kepribadian yang stabil untuk menghadapi tekanan dalam pendidikan kedinasan. - Tes Kognitif
Berisi soal kemampuan nalar, logika berpikir, daya ingat, dan konsentrasi. Tes ini membantu menilai kesiapan mental akademik peserta. - Tes Kepribadian & Sikap Kerja
Menilai kepribadian melalui indikator seperti kestabilan emosi, kepercayaan diri, daya tahan stres, dan kecocokan dengan lingkungan pemerintahan. Hasilnya digunakan untuk melihat kecocokan dengan karakter pendidikan IPDN. - Motivasi dan Komitmen
Pewawancara akan mengevaluasi alasan peserta memilih IPDN, kesiapan menjalani pendidikan kedinasan, dan komitmen terhadap integritas. Jawaban harus mencerminkan semangat pengabdian dan pemahaman peran ASN. - Kemampuan Komunikasi
Peserta dinilai dari cara menyampaikan pendapat, struktur bicara, dan kejelasan dalam berargumen. Sikap sopan dan percaya diri menjadi aspek penting. - Etika & Kepribadian
Wawancara juga menggali nilai-nilai pribadi seperti kejujuran, kedisiplinan, dan orientasi pelayanan publik. Pewawancara akan menilai apakah peserta cocok dengan budaya IPDN yang ketat dan berkarakter.
Contoh Soal IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dan Pembahasannya
Setelah memahami kisi-kisi materi yang diujikan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah berlatih dengan soal-soal yang relevan. Contoh soal tidak hanya membantu mengukur sejauh mana pemahaman materi, tetapi juga melatih strategi menjawab soal dengan cepat dan tepat.
Di bawah ini disajikan kumpulan contoh soal seleksi masuk IPDN lengkap dengan pembahasannya, agar Anda dapat lebih siap menghadapi setiap tahapan tes dengan percaya diri.
Soal Nomor 1
Dalam sebuah diskusi antar calon praja IPDN, muncul perdebatan tentang peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menghadapi tantangan ideologi transnasional yang masuk melalui media digital. Sebagian berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai calon praja yang paham akan ideologi bangsa, tindakan yang paling tepat untuk menjawab tantangan tersebut adalah…
A. Mengadopsi nilai-nilai baru dari luar yang lebih modern untuk menggantikan Pancasila.
B. Memodifikasi Pancasila agar selaras dengan ideologi global yang berkembang.
C. Menolak semua bentuk informasi asing tanpa mempertimbangkan isinya.
D. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sebagai dasar penilaian konten dan tindakan.
E. Membatasi penggunaan media sosial secara ketat agar tidak terpapar ideologi asing.
Jawaban: D
Pembahasan:
Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di era digital, tantangan ideologis memang meningkat, namun hal tersebut bukan berarti Pancasila menjadi usang. Justru menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan digital menjadi penting agar masyarakat mampu menyaring informasi dan ideologi asing berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Pilihan D adalah tindakan yang paling reflektif terhadap pemahaman ideologis dalam konteks kontemporer.
Soal Nomor 2
Dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang lebih tegas. Namun dalam praktik, Presiden masih memiliki peran dominan dalam pembuatan undang-undang karena…
A. Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) kapan saja tanpa persetujuan DPR.
B. Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan DPR.
C. Setiap rancangan undang-undang harus berasal dari Presiden.
D. Presiden memiliki kekuasaan tunggal dalam menetapkan undang-undang setelah disetujui DPR.
E. Presiden bersama DPR memiliki hak untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang, sesuai Pasal 20 UUD 1945.
Jawaban: E
Pembahasan:
Pasca amandemen UUD 1945, tepatnya dalam Pasal 20, disebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan RUU. Oleh karena itu, kekuasaan membuat UU bersifat bersama antara DPR dan Presiden. Ini memperlihatkan bahwa meskipun ada pemisahan kekuasaan, dalam fungsi legislasi, Presiden tetap memiliki peran penting.
Soal Nomor 3
Rina adalah peserta seleksi IPDN yang dikenal sangat bersemangat membantu teman belajar, disiplin hadir tepat waktu, namun sering merasa emosional saat dikritik. Dalam konteks Tes Karakteristik Pribadi (TKP), sikap yang paling mencerminkan pengembangan kepribadian positif untuk menghadapi kehidupan sebagai praja adalah…
A. Menghindari situasi yang memicu kritik dan lebih memilih bekerja sendiri.
B. Menyadari kelemahan pribadi dan berusaha memperbaiki diri melalui masukan orang lain.
C. Menjaga jarak dengan teman yang terlalu kritis untuk menjaga kestabilan emosi.
D. Menegur teman yang memberikan kritik karena dianggap menjatuhkan mental.
E. Membela diri setiap kali dikritik agar tidak terlihat lemah.
Jawaban: B
Pembahasan:
Salah satu karakter penting yang dinilai dalam TKP adalah kemampuan menerima kritik sebagai proses pengembangan diri. Opsi B menunjukkan sikap reflektif dan tanggung jawab pribadi, yang penting bagi calon praja yang akan hidup dalam sistem kedisiplinan tinggi. Pilihan lainnya mencerminkan sikap defensif atau penghindaran, yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian yang diharapkan.
Soal Nomor 4
Seorang peserta tes IPDN memiliki berat badan 62 kg dan tinggi badan 160 cm. Berdasarkan standar pemeriksaan fisik umum, apakah peserta tersebut memenuhi syarat, jika syarat minimal tinggi badan untuk laki-laki adalah 160 cm dan untuk perempuan adalah 155 cm, serta rasio indeks massa tubuh (IMT) harus dalam rentang 18,5–25?
A. Ya, karena berat dan tinggi badan ideal tanpa perlu hitungan IMT.
B. Tidak, karena berat badan peserta terlalu tinggi.
C. Ya, karena tinggi badan memenuhi dan IMT berada dalam batas normal.
D. Tidak, karena tinggi badan minimal harus di atas 160 cm.
E. Ya, karena jenis kelamin tidak memengaruhi syarat fisik secara umum.
Jawaban: C
Pembahasan:
IMT = berat (kg) / (tinggi (m))² = 62 / (1,6)² = 62 / 2,56 ≈ 24,22
Karena IMT berada dalam rentang 18,5–25, maka berat badan dinyatakan proporsional. Jika peserta adalah laki-laki, tinggi badan minimal tepat 160 cm, artinya masih memenuhi syarat. Maka, jawaban yang benar adalah C.
Soal Nomor 5
Dalam wawancara seleksi IPDN, peserta diminta menjelaskan alasan memilih IPDN. Berikut adalah beberapa pernyataan. Manakah yang paling menunjukkan motivasi dan komitmen tinggi sebagai calon ASN di lingkungan pemerintahan?
A. “Saya ingin bekerja di pemerintahan karena banyak tunjangan dan gaji tetap.”
B. “Saya melihat banyak orang sukses lulusan IPDN, jadi saya ingin ikut-ikutan.”
C. “Saya ingin mengabdi pada bangsa melalui jalur birokrasi dan siap disiplin menjalani pendidikan kedinasan.”
D. “Saya memilih IPDN karena lebih cepat lulus dan langsung ditempatkan kerja.”
E. “Saya disarankan orang tua untuk masuk sekolah kedinasan, jadi saya mengikuti saja.”
Jawaban: C
Pembahasan:
Motivasi yang dinilai baik dalam seleksi IPDN adalah motivasi yang berbasis pada nilai pengabdian, pemahaman peran sebagai ASN, dan kesiapan menjalani proses pendidikan yang disiplin. Pernyataan pada opsi C mencerminkan pemahaman yang utuh dan komitmen tinggi terhadap peran sebagai praja dan ASN. Pilihan lain cenderung pragmatis dan kurang mencerminkan semangat pelayanan publik.
Soal Nomor 6
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dianggap sebagai tonggak penting dalam pembentukan identitas nasional. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, semangat dari Sumpah Pemuda yang paling relevan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah…
A. Menolak semua bentuk budaya asing agar identitas nasional tetap murni
B. Mengedepankan identitas etnis dalam membangun wilayah masing-masing
C. Menumbuhkan rasa persatuan dengan menyingkirkan perbedaan budaya
D. Menjaga kebhinekaan dan memperkuat rasa nasionalisme di tengah keberagaman
E. Mengutamakan bahasa daerah agar budaya lokal tetap lestari
Jawaban: D
Pembahasan:
Sumpah Pemuda menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia. Dalam konteks saat ini, implementasinya adalah menguatkan rasa nasionalisme tanpa menyingkirkan perbedaan budaya (Bhineka Tunggal Ika). Maka jawaban yang paling mencerminkan nilai perjuangan tersebut adalah D.
Soal Nomor 7
Dalam sebuah studi kasus, seorang ASN ditugaskan ke daerah yang masyarakatnya memiliki adat istiadat sangat berbeda dengan daerah asalnya. ASN tersebut merasa kesulitan beradaptasi dan mulai menunjukkan sikap tidak toleran terhadap kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai calon praja IPDN yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia, sikap terbaik yang harus dikembangkan untuk menghadapi kondisi seperti ini adalah…
A. Menerapkan nilai-nilai yang berlaku di daerah asal tanpa memedulikan budaya lokal
B. Berusaha menyesuaikan diri sambil tetap menjaga nilai nasionalisme dan menghargai budaya setempat
C. Menghindari interaksi dengan masyarakat lokal agar tidak mengalami kesulitan adaptasi
D. Meminta dipindahkan ke wilayah yang lebih sesuai dengan nilai pribadi
E. Memberi pemahaman kepada masyarakat agar menyesuaikan diri dengan budaya luar
Jawaban: B
Pembahasan:
Sikap toleransi dan adaptif terhadap keberagaman adalah bagian dari implementasi Bhineka Tunggal Ika dan nilai dasar ASN. Seorang calon praja harus mampu menghargai perbedaan budaya dan tetap menjalankan tugas kenegaraan dengan menjunjung nasionalisme. Maka pilihan B adalah yang paling tepat.
Soal Nomor 8
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR dan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa…
A. Kekuasaan legislatif lebih rendah dari kekuasaan yudikatif
B. Sistem hukum Indonesia tidak menjamin stabilitas undang-undang
C. MK merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi di negara
D. Kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan keseimbangan kekuasaan
E. Presiden harus meminta persetujuan MK sebelum menyetujui undang-undang
Jawaban: D
Pembahasan:
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) dan memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945. Ini merupakan bagian dari sistem checks and balances agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan. Maka, jawaban yang benar adalah D.
Soal Nomor 9
Andi, peserta tes IPDN, sedang mengikuti tes kepribadian. Dalam simulasi situasi, ia menemukan rekan timnya melakukan pelanggaran kecil terhadap aturan. Jika Andi melaporkan, tim bisa mendapat penalti dan tujuan bersama tidak tercapai. Jika tidak dilaporkan, Andi dianggap tidak taat aturan. Sikap paling tepat dalam situasi tersebut adalah…
A. Tidak melaporkan karena mempertimbangkan kepentingan tim secara keseluruhan
B. Menegur secara pribadi dan menyelesaikan masalah secara internal
C. Melaporkan pelanggaran karena integritas pribadi harus dijunjung tinggi
D. Mengabaikan karena pelanggaran tersebut tidak memengaruhi hasil akhir
E. Menyarankan tim untuk melanggar aturan bersama agar adil
Jawaban: C
Pembahasan:
Tes Kepribadian menilai integritas dan tanggung jawab sosial. Dalam kasus ini, menjaga integritas lebih penting daripada hasil akhir. Laporan yang jujur mencerminkan tanggung jawab terhadap aturan dan karakter pribadi sebagai calon abdi negara. Maka, C adalah pilihan paling tepat.
Soal Nomor 10
Tes Intelegensi Umum:
Diketahui pernyataan berikut:
Semua praja IPDN wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan.
Beberapa praja berasal dari luar Pulau Jawa.
Tidak semua praja memiliki pengalaman organisasi sebelumnya.
Kesimpulan mana yang logis berdasarkan pernyataan di atas?
A. Semua praja yang berasal dari luar Pulau Jawa tidak memiliki pengalaman organisasi
B. Beberapa praja yang mengikuti pelatihan kepemimpinan berasal dari luar Pulau Jawa
C. Hanya praja dari Pulau Jawa yang wajib mengikuti pelatihan
D. Praja dengan pengalaman organisasi tidak perlu pelatihan kepemimpinan
E. Pelatihan kepemimpinan hanya untuk praja yang berasal dari luar Pulau Jawa
Jawaban: B
Pembahasan:
Pernyataan menyebutkan bahwa semua praja wajib pelatihan, dan beberapa berasal dari luar Pulau Jawa. Maka bisa disimpulkan bahwa beberapa dari yang mengikuti pelatihan berasal dari luar Jawa. Jawaban B adalah yang paling logis dan sesuai nalar deduktif.
Soal Nomor 11
Dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa, pemerintah mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembangunan. Namun dalam praktiknya, tantangan muncul ketika modernisasi dan globalisasi membawa nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Sebagai calon praja IPDN, sikap yang paling tepat dalam menghadapi kondisi tersebut adalah…
A. Menolak semua bentuk budaya luar untuk melindungi budaya lokal
B. Mengadopsi nilai-nilai luar secara terbuka demi kemajuan
C. Memfilter nilai luar dengan tetap mempertahankan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila
D. Menerapkan nilai-nilai luar selama tidak melanggar hukum
E. Mengabaikan perdebatan budaya dan fokus pada efisiensi
Jawaban: C
Pembahasan:
Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi pedoman dalam menyaring pengaruh globalisasi. Sikap terbaik adalah tetap terbuka terhadap nilai luar, namun tetap menjaga jati diri bangsa. Maka jawaban C adalah paling tepat karena mencerminkan keseimbangan antara adaptasi dan pelestarian nilai luhur.
Soal Nomor 12
Dalam sebuah diskusi panel, Anda menyampaikan gagasan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, seorang peserta lain berpendapat bahwa tidak semua informasi layak dibuka karena dapat mengganggu stabilitas nasional. Sebagai calon praja IPDN, bagaimana Anda sebaiknya merespons perbedaan pendapat tersebut?
A. Menolak pendapat peserta lain karena bertentangan dengan prinsip transparansi
B. Mengabaikan pendapat tersebut dan terus menyuarakan keterbukaan total
C. Menyampaikan bahwa keterbukaan harus disertai kebijakan pembatasan yang bijak demi keamanan negara
D. Menyerahkan sepenuhnya kebijakan informasi pada lembaga intelijen
E. Mengkritik pemerintah yang masih menutup-nutupi banyak informasi publik
Jawaban: C
Pembahasan:
Sebagai calon pemimpin birokrasi, penting memahami bahwa transparansi adalah prinsip utama, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keamanan nasional. Oleh karena itu, keterbukaan perlu dilakukan secara bijak. Jawaban C mencerminkan keseimbangan pemikiran dan pemahaman kebijakan publik yang tepat.
Soal Nomor 13
Dalam suatu simulasi, Anda diminta memimpin tim dalam waktu singkat. Tiba-tiba dua anggota mengalami konflik yang berpotensi mengganggu tugas utama. Anda harus segera membuat keputusan agar misi selesai tepat waktu. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan?
A. Memisahkan dua anggota agar tidak mengganggu kerja tim lainnya
B. Meminta anggota lain menyelesaikan tugas sambil menunda penyelesaian konflik
C. Menyelesaikan konflik secara cepat dengan menengahi secara objektif
D. Menyalahkan kedua pihak agar menjadi pelajaran bagi tim
E. Mengabaikan konflik karena tugas lebih penting
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam manajemen kepemimpinan, konflik harus diselesaikan segera dengan pendekatan objektif dan adil agar tidak memengaruhi kinerja tim. Menunda atau mengabaikan bisa memperburuk suasana kerja. Jawaban C menunjukkan kepemimpinan yang solutif dan cakap dalam tekanan.
Soal Nomor 14
Berikut adalah argumentasi dalam sidang Mahkamah Konstitusi:
“Pasal dalam UU X membatasi hak berserikat warga negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.”
Jika Anda menjadi pengamat konstitusi, bagaimana analisis hukum Anda terhadap argumen tersebut?
A. UU X harus diutamakan karena dibuat oleh DPR sebagai wakil rakyat
B. Pasal dalam UUD 1945 lebih tinggi dan UU X dapat dibatalkan oleh MK
C. Semua UU sah selama disetujui Presiden dan DPR
D. Tidak ada pelanggaran konstitusi selama tidak ada kekerasan
E. UU X hanya mengatur teknis, jadi tidak perlu diuji materiil
Jawaban: B
Pembahasan:
UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Jika sebuah UU bertentangan dengan UUD, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya. Argumen dalam soal tersebut menunjukkan pelanggaran HAM, maka analisis hukum yang tepat adalah jawaban B.
Soal Nomor 15
TIU – Penalaran Logis:
Jika semua peserta yang mengikuti seleksi IPDN memiliki integritas, dan sebagian dari mereka juga aktif dalam organisasi sosial, maka pernyataan mana yang pasti benar?
A. Semua peserta yang aktif dalam organisasi sosial memiliki integritas
B. Hanya peserta dengan integritas yang diterima IPDN
C. Tidak semua peserta yang memiliki integritas aktif dalam organisasi sosial
D. Sebagian peserta tidak memiliki integritas
E. Peserta yang tidak aktif organisasi tidak memiliki integritas
Jawaban: A
Pembahasan:
Premis pertama menyatakan semua peserta memiliki integritas, dan sebagian dari mereka juga aktif organisasi sosial. Maka, semua peserta aktif dalam organisasi adalah bagian dari peserta dengan integritas. Jawaban A adalah kesimpulan logis yang pasti benar berdasarkan premis.
Soal Nomor 16
Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terdapat prinsip pembagian kekuasaan yang terbagi secara horizontal dan vertikal. Namun, dalam implementasinya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jika Anda seorang calon praja IPDN, bagaimana Anda menganalisis solusi untuk memperkuat efektivitas sistem desentralisasi tersebut?
A. Menyerahkan seluruh urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah tanpa kecuali
B. Menyeragamkan kebijakan pusat agar daerah tidak membuat kebijakan sendiri
C. Menyusun regulasi yang memperjelas batas dan kewenangan masing-masing level pemerintahan
D. Menghapuskan otonomi daerah agar pemerintahan lebih terpusat dan efisien
E. Memberikan semua wewenang ke pusat namun tetap libatkan daerah dalam konsultasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Solusi yang ideal dalam menghadapi tumpang tindih kewenangan adalah dengan mempertegas regulasi dan batas kewenangan tiap level pemerintahan. Ini akan memperkuat pelaksanaan desentralisasi dan mencegah konflik kewenangan. Jawaban C mencerminkan pendekatan sistematis dan konstitusional.
Soal Nomor 17
Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kebijakan publik, bagaimana seharusnya prinsip keadilan sosial menurut sila ke-5 diterapkan dalam penyusunan anggaran daerah?
A. Fokus pada sektor yang menghasilkan pendapatan terbesar
B. Mengalokasikan anggaran secara proporsional hanya untuk daerah yang memiliki kontribusi besar
C. Memberikan porsi anggaran terbesar untuk belanja pegawai
D. Menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan
E. Memberikan anggaran seragam tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah
Jawaban: D
Pembahasan:
Sila ke-5 mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam konteks anggaran daerah, ini berarti anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan bertujuan memeratakan kesejahteraan. Jawaban D merupakan representasi dari penerapan nilai keadilan sosial.
Soal Nomor 18
Semua pegawai negeri sipil harus mengikuti kode etik profesi. Sebagian peserta IPDN kelak akan menjadi PNS. Maka, berdasarkan pernyataan tersebut, manakah simpulan logis yang benar?
A. Semua peserta IPDN harus mengikuti kode etik profesi
B. Sebagian peserta IPDN tidak perlu memahami kode etik
C. Semua peserta IPDN belum tentu akan menjadi PNS
D. Peserta IPDN boleh melanggar kode etik selama belum dilantik
E. Peserta IPDN yang tidak akan menjadi PNS tidak perlu belajar kode etik
Jawaban: A
Pembahasan:
Jika sebagian peserta IPDN kelak menjadi PNS dan semua PNS harus mengikuti kode etik, maka peserta IPDN harus disiapkan sejak awal dengan pemahaman kode etik. Jawaban A merupakan kesimpulan yang logis dan relevan dalam konteks pembentukan karakter praja IPDN.
Soal Nomor 19
Anda adalah calon praja IPDN dan sedang ditugaskan untuk menjadi ketua panitia dalam acara pengabdian masyarakat. Beberapa anggota tim tidak disiplin dan enggan bekerja sama. Apa yang paling tepat Anda lakukan?
A. Meminta mereka keluar dari tim agar tidak mengganggu
B. Melapor ke pembina agar mereka diberi sanksi
C. Menasihati secara pribadi dan mencari tahu alasan sikap mereka
D. Mengerjakan semua tugas sendiri agar acara tetap berjalan
E. Membiarkan mereka karena fokus utama Anda adalah menyukseskan acara
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam kepemimpinan berbasis karakter, penting memahami akar masalah dan membina rekan kerja. Menasihati dan berdialog adalah bentuk empati dan tanggung jawab sosial yang tinggi, sesuai nilai-nilai TKP dan etika calon praja.
Soal Nomor 20
Peristiwa Rengasdengklok menjadi salah satu momen penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Anda menganalisis makna strategis dari peristiwa tersebut dalam konteks pembentukan karakter bangsa?
A. Menunjukkan bahwa pemuda bersikap anarkis terhadap tokoh tua
B. Menjadi bukti bahwa kemerdekaan didesak oleh Jepang
C. Menunjukkan perpecahan antara golongan tua dan muda
D. Mencerminkan inisiatif dan semangat juang generasi muda dalam mempercepat kemerdekaan
E. Merupakan bukti kegagalan komunikasi antar pemimpin bangsa
Jawaban: D
Pembahasan:
Peristiwa Rengasdengklok menunjukkan bahwa generasi muda memiliki inisiatif tinggi dan keberanian untuk mempercepat proklamasi, meskipun harus “menculik” Soekarno-Hatta. Ini menjadi simbol semangat perubahan dan partisipasi aktif generasi muda dalam sejarah bangsa.
Ingin Mendapatkan Soal Lengkap dan Pembahasan Lengkap?
Untuk Anda yang ingin mengakses lebih banyak soal latihan berkualitas dan pembahasan lengkap untuk persiapan tes masuk IPDN, STIS, dan berbagai seleksi kedinasan lainnya, kunjungi situs resmi utbk.or.id sekarang juga. Dapatkan materi belajar terbaik untuk meningkatkan peluang Anda lolos seleksi!
