Tes Kemampuan Akademik (TKA) PPKn menjadi salah satu bagian penting dalam seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBP untuk SMA dan SMK. Soal-soal ini dirancang untuk mengukur pemahaman peserta tentang berbagai aspek kewarganegaraan, ketatanegaraan, dan nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan latihan soal yang beragam, Anda dapat lebih siap menghadapi ujian serta memahami konteks sosial, politik, dan hukum di Indonesia.
Artikel ini menyajikan lebih dari 100 contoh soal TKA PKN lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan. Soal-soal ini dibuat berdasarkan kisi-kisi resmi yang mencakup materi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, hak dan kewajiban warga negara, sistem politik, penegakan hukum, globalisasi, serta penguatan karakter bangsa. Dengan mempelajari soal-soal ini, Anda dapat meningkatkan kemampuan analisis, pemahaman teks hukum, dan kesiapan dalam menghadapi ujian akademik PPKn.
Kisi-Kisi Soal Mapel PPKn untuk Tes Kemampuan Akademik SMA/SMK
Kisi-kisi ini digunakan sebagai panduan penyusunan soal TKA PPKn untuk SMA dan SMK. Materi meliputi nilai-nilai Pancasila, ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, sistem politik, penegakan hukum, hingga penguatan karakter bangsa. Dengan memahami kisi-kisi ini, Anda dapat lebih terarah dalam belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian akademik PPKn.
- Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi
Pemahaman nilai-nilai Pancasila, fungsi sebagai dasar negara, ideologi terbuka, serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. - UUD 1945 dan Konstitusi
Menguji pemahaman pasal-pasal penting UUD 1945, amandemen, sistem ketatanegaraan, serta hubungan antar lembaga negara. - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Menilai wawasan tentang bentuk negara, kedaulatan, pemerintahan pusat–daerah, otonomi daerah, serta wawasan nusantara. - Bhinneka Tunggal Ika
Memahami arti persatuan dalam keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, serta implementasi multikulturalisme di Indonesia. - Hak dan Kewajiban Warga Negara
Menguji pengetahuan mengenai hak asasi manusia (HAM), kewajiban warga negara, serta peran aktif dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan. - Sistem Politik dan Demokrasi Indonesia
Menilai pemahaman tentang sistem politik Indonesia, pemilu, partai politik, demokrasi Pancasila, serta peran masyarakat dalam politik. - Rule of Law dan Penegakan Hukum
Pemahaman mengenai asas negara hukum, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, serta tantangan penegakan hukum di Indonesia. - Globalisasi dan Hubungan Internasional
Mengukur pemahaman tentang posisi Indonesia di dunia internasional, peran dalam ASEAN, PBB, serta dampak globalisasi terhadap kehidupan nasional. - Civic Virtue dan Karakter Bangsa
Memahami nilai-nilai moral, etika, integritas, serta penguatan karakter sebagai warga negara yang baik sesuai Profil Pelajar Pancasila.
Keunggulan Soal TKA PPKn Kami
Soal TKA PPKn yang kami sajikan memiliki beberapa keunggulan yang mendukung persiapan akademik Anda secara maksimal, antara lain:
- Komprehensif dan Sesuai Kisi-Kisi Resmi
Soal mencakup seluruh materi penting PPKn, mulai dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, hak dan kewajiban warga negara, sistem politik, penegakan hukum, globalisasi, hingga penguatan karakter bangsa. - Meningkatkan Kemampuan Analisis dan Pemahaman
Soal dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, menganalisis teks hukum, dan memahami konteks sosial-politik Indonesia. - Variasi Tingkat Kesulitan
Terdapat soal dengan tingkat kesulitan mulai dari menengah hingga HOTS (High Order Thinking Skills) untuk mempersiapkan ujian TKA secara menyeluruh. - Disertai Kunci Jawaban dan Pembahasan
Setiap soal dilengkapi kunci jawaban beserta penjelasan sehingga memudahkan pemahaman konsep dan strategi menjawab soal serupa di ujian. - Meningkatkan Wawasan Kebangsaan
Soal dirancang untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, persatuan dalam keberagaman, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. - Relevan dengan Profil Pelajar Pancasila
Soal mendukung pembentukan karakter, moral, dan etika yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan penguatan profil pelajar Pancasila.
Contoh Soal TKA PPKn Kurikulum Merdeka
Berikut ini adalah contoh soal TKA PPKn untuk SMA/SMK berbasis Kurikulum Merdeka. Soal dirancang untuk mengukur pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, hak dan kewajiban warga negara, sistem politik, serta penguatan karakter bangsa.
Soal Nomor 1
Seorang kepala daerah membuat kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan ini juga disertai sosialisasi nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Sikap ini mencerminkan penerapan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila …
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Jawaban: C
Pembahasan: Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman budaya, agama, dan etnis. Kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus menanamkan nilai toleransi dan gotong royong menunjukkan upaya memperkuat persatuan, sesuai sila ketiga Pancasila. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga membangun harmoni sosial.
Soal Nomor 2
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan beberapa kali sejak era reformasi. Tujuan amandemen ini adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan dinamika perkembangan politik, hukum, dan sosial masyarakat, termasuk memperkuat peran lembaga negara dan hak-hak warga negara. Pernyataan ini menunjukkan fungsi amandemen untuk …
A. Mempertahankan bentuk negara secara mutlak
B. Menetapkan kewajiban warga negara secara rinci
C. Menghapus seluruh sistem ketatanegaraan yang lama
D. Menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman
E. Menetapkan bahasa nasional dan simbol negara
Jawaban: D
Pembahasan: Amandemen UUD 1945 bertujuan agar konstitusi tetap relevan dengan kondisi zaman, memperkuat sistem ketatanegaraan, dan menjamin hak-hak warga negara. Misalnya, amandemen kedua menegaskan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin keadilan konstitusional. Jadi, amandemen bukan untuk menghapus negara atau sistem ketatanegaraan, melainkan menyesuaikannya agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Soal Nomor 3
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat secara utuh. Pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tersebut atas nama rakyat, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu melalui otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa …
A. Pemerintah pusat sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia
B. Setiap pemerintah daerah secara merdeka
C. Lembaga internasional
D. Rakyat melalui perwakilan di tingkat kecamatan
E. Partai politik yang berkuasa
Jawaban: A
Pembahasan: Dalam NKRI, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah pusat bertindak sebagai wakil rakyat untuk menjamin kesatuan dan pemerataan kekuasaan, sedangkan otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal mengelola urusan tertentu sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan sistem ini, NKRI tetap utuh, adil, dan efektif.
Soal Nomor 4
Indonesia memiliki beragam budaya, bahasa, dan agama. Upaya pemerintah dalam menghargai perbedaan ini, sekaligus menanamkan rasa persatuan dan toleransi, merupakan implementasi prinsip … dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
A. Kedaulatan rakyat
B. Demokrasi Pancasila
C. Pemerintahan pusat–daerah
D. Sistem hukum nasional
E. Bhinneka Tunggal Ika
Jawaban: E
Pembahasan: Bhinneka Tunggal Ika berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu.” Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan di tengah keragaman budaya, agama, dan bahasa. Implementasi prinsip ini terlihat dalam kebijakan pendidikan multikultural, pengakuan hak-hak minoritas, dan upaya menjaga kerukunan antar umat beragama.
Soal Nomor 5
Seorang warga aktif mengikuti musyawarah desa, memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan lingkungan, dan turut menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Sikap ini menunjukkan …
A. Kepatuhan terhadap hukum semata
B. Peran aktif warga negara dalam demokrasi
C. Kewajiban membayar pajak
D. Partisipasi dalam urusan internasional
E. Netralitas dalam sistem politik
Jawaban: B
Pembahasan: Hak dan kewajiban warga negara tidak hanya berupa kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, misalnya melalui musyawarah, pemilihan umum, dan kegiatan pembangunan masyarakat. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab sosial serta kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat.
Soal Nomor 6
Seorang guru menanamkan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial kepada murid-muridnya. Guru tersebut juga mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan organisasi sekolah yang mengutamakan kerja sama. Sikap yang ditunjukkan guru tersebut paling sesuai dengan penerapan sila …
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Jawaban: B
Pembahasan: Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan perlakuan yang adil, menghargai hak orang lain, dan mengembangkan moral serta kepedulian sosial. Guru yang mendorong toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial menanamkan nilai kemanusiaan, membentuk karakter murid agar menjadi warga negara yang peduli dan adil.
Soal Nomor 7
Dalam suatu negara, lembaga legislatif memiliki kewenangan membuat undang-undang, sedangkan lembaga eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang tersebut. Peran masing-masing lembaga ini diatur agar tercipta keseimbangan kekuasaan. Fungsi pengaturan ini sesuai dengan tujuan …
A. Menetapkan hak-hak minoritas secara mutlak
B. Memberikan kekuasaan penuh kepada eksekutif
C. Menghapus sistem ketatanegaraan lama
D. Menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman
E. Menentukan partai politik yang berkuasa
Jawaban: D
Pembahasan: Pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan negara hukum. Hal ini memastikan tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga sistem ketatanegaraan tetap seimbang, transparan, dan sesuai kebutuhan zaman. Fungsi ini juga mendukung prinsip checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Soal Nomor 8
Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah. Bentuk negara ini menjamin kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pemerintahan pusat sebagai wakil rakyat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa …
A. Pemerintah pusat sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia
B. Setiap pemerintah daerah secara merdeka
C. Lembaga internasional memiliki pengaruh dominan
D. Rakyat melalui perwakilan di tingkat kecamatan
E. Partai politik yang berkuasa menentukan kebijakan
Jawaban: A
Pembahasan: Dalam NKRI, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, namun dijalankan melalui pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah lokal untuk mengatur urusan tertentu. Sistem ini menjaga kesatuan, mencegah konflik, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Soal Nomor 9
Pemerintah mendorong pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah, pengakuan hak-hak minoritas, dan perayaan berbagai budaya lokal. Langkah ini bertujuan menumbuhkan rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan implementasi prinsip …
A. Kedaulatan rakyat
B. Demokrasi Pancasila
C. Bhinneka Tunggal Ika
D. Sistem hukum nasional
E. Peran aktif warga negara dalam pembangunan
Jawaban: C
Pembahasan: Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu,” menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia. Implementasi prinsip ini terlihat dalam kebijakan pendidikan multikultural, pengakuan hak minoritas, dan perayaan budaya lokal. Dengan cara ini, keragaman dihargai tanpa mengurangi kesatuan nasional.
Soal Nomor 10
Seorang warga negara berpartisipasi aktif dalam pemilu, mengikuti rapat lingkungan, dan memberikan masukan pada perencanaan pembangunan desa. Kegiatan ini menunjukkan bentuk partisipasi yang mencerminkan …
A. Kepatuhan terhadap hukum semata
B. Kewajiban membayar pajak
C. Netralitas dalam sistem politik
D. Partisipasi dalam urusan internasional
E. Peran aktif warga negara dalam demokrasi
Jawaban: E
Pembahasan: Hak dan kewajiban warga negara mencakup partisipasi aktif dalam demokrasi. Kegiatan seperti mengikuti pemilu, rapat lingkungan, dan memberikan masukan pembangunan adalah wujud tanggung jawab warga negara untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat, sekaligus memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
Soal Nomor 11
Seorang guru memberikan pembelajaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Guru tersebut menekankan agar siswa memahami makna setiap sila dan dapat mengimplementasikannya dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan menumbuhkan …
A. Karakter dan perilaku sesuai nilai Pancasila
B. Kepatuhan hukum semata
C. Netralitas politik di sekolah
D. Fokus pada akademik tanpa moral
E. Kemandirian ekonomi siswa
Jawaban: A
Pembahasan: Pendidikan PPKn bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial, siswa dapat membentuk karakter yang bermoral, beretika, dan bertanggung jawab. Pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan wawasan akademik tetapi juga membentuk perilaku yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Soal Nomor 12
Sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang dan eksekutif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pembagian tugas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan keseimbangan antar lembaga. Fungsi ini sesuai dengan prinsip …
A. Kedaulatan rakyat berada di lembaga eksekutif
B. Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan
C. Pelaksanaan otonomi daerah secara bebas
D. Netralitas lembaga hukum
E. Partisipasi masyarakat dalam politik
Jawaban: B
Pembahasan: Checks and balances merupakan prinsip pembagian kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan, dan yudikatif mengawasi. Hal ini menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga demokrasi berjalan efektif.
Soal Nomor 13
Seorang kepala desa menyelenggarakan musyawarah terbuka untuk menentukan alokasi anggaran pembangunan, termasuk untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Warga diberikan kesempatan memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Sikap ini merupakan wujud …
A. Kedaulatan rakyat melalui pemerintah pusat
B. Netralitas lembaga negara
C. Penegakan hukum internasional
D. Partisipasi pasif warga negara
E. Peran aktif warga negara dalam demokrasi
Jawaban: E
Pembahasan: Partisipasi aktif warga negara adalah salah satu bentuk hak dan kewajiban dalam demokrasi. Musyawarah terbuka yang melibatkan warga memastikan bahwa keputusan pembangunan mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan meningkatkan kesadaran warga akan tanggung jawab sosialnya.
Soal Nomor 14
Dalam upaya menjaga persatuan, pemerintah menerapkan kebijakan yang mengakui hak-hak minoritas, mendukung pendidikan multikultural, serta mendorong pelestarian budaya lokal. Langkah ini bertujuan untuk menegakkan prinsip …
A. Kedaulatan rakyat
B. Demokrasi Pancasila
C. Otonomi daerah
D. Bhinneka Tunggal Ika
E. Peran aktif warga negara
Jawaban: D
Pembahasan: Bhinneka Tunggal Ika menekankan persatuan dalam keberagaman. Pengakuan terhadap hak minoritas dan dukungan pendidikan multikultural serta pelestarian budaya lokal adalah implementasi prinsip ini. Hal ini membantu masyarakat memahami pentingnya menghormati perbedaan sambil memperkuat kesatuan nasional.
Soal Nomor 15
Seorang warga negara secara rutin mengikuti pemilu, memberikan masukan pada rapat RT/RW, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi tersebut menunjukkan penerapan hak dan kewajiban warga negara untuk …
A. Kepatuhan terhadap hukum semata
B. Fokus pada kepentingan pribadi
C. Berperan aktif dalam kehidupan demokrasi
D. Mengikuti kebijakan internasional
E. Memisahkan diri dari kegiatan sosial
Jawaban: C
Pembahasan: Hak dan kewajiban warga negara mencakup keterlibatan aktif dalam proses demokrasi, termasuk pemilu, musyawarah, dan kegiatan sosial. Dengan berpartisipasi, warga negara membantu memastikan keputusan pemerintah mencerminkan kepentingan rakyat, memperkuat demokrasi lokal, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Soal Nomor 16
Pemerintah mendorong masyarakat untuk aktif ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah, termasuk memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban pemilih. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan keputusan politik mencerminkan aspirasi rakyat. Penerapan partisipasi warga negara ini sesuai dengan prinsip …
A. Kedaulatan rakyat berada pada lembaga legislatif
B. Penegakan hukum secara semata-mata
C. Netralitas politik warga
D. Peran aktif warga negara dalam demokrasi
E. Kemandirian pemerintah daerah
Jawaban: D
Pembahasan: Partisipasi aktif warga negara adalah aspek penting demokrasi Pancasila. Dengan ikut serta dalam pemilu, masyarakat memastikan bahwa keputusan politik sesuai dengan aspirasi rakyat. Edukasi tentang hak dan kewajiban pemilih meningkatkan kualitas demokrasi, meminimalkan manipulasi politik, dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah.
Soal Nomor 17
Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN dan PBB. Kegiatan diplomasi, kerja sama ekonomi, dan penanganan isu global dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional dan meningkatkan posisi Indonesia di dunia. Aktivitas ini mencerminkan pemahaman tentang …
A. Penegakan hukum di tingkat lokal
B. Partisipasi masyarakat dalam politik nasional
C. Nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan
D. Otonomi daerah dalam pembangunan
E. Globalisasi dan hubungan internasional
Jawaban: E
Pembahasan: Globalisasi dan hubungan internasional menekankan posisi Indonesia di dunia. Partisipasi dalam forum internasional, kerja sama multilateral, dan diplomasi ekonomi mencerminkan upaya Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional, meningkatkan pengaruh internasional, serta menanggapi dampak globalisasi secara positif bagi pembangunan dalam negeri.
Soal Nomor 18
Seorang kepala sekolah menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam seluruh kegiatan sekolah. Selain itu, sekolah juga mengadakan pelatihan karakter untuk murid agar dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Upaya ini mencerminkan penerapan nilai …
A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
B. Persatuan Indonesia
C. Civic virtue dan karakter bangsa
D. Demokrasi Pancasila
E. Kedaulatan rakyat
Jawaban: C
Pembahasan: Civic virtue dan karakter bangsa menekankan pentingnya moral, etika, integritas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sekolah yang menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan kepedulian sosial membantu membentuk murid menjadi warga negara yang baik, mampu berperan aktif, dan memiliki tanggung jawab moral di masyarakat.
Soal Nomor 19
Dalam sebuah daerah, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendorong warga mengikuti musyawarah desa, pendidikan politik, dan program pembangunan sosial. Tujuan dari kebijakan ini adalah …
A. Memusatkan kekuasaan di pemerintah pusat
B. Meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam demokrasi
C. Memberikan otonomi sepenuhnya kepada daerah
D. Menetapkan standar internasional secara ketat
E. Mengurangi hak minoritas dalam pengambilan keputusan
Jawaban: B
Pembahasan: Kebijakan yang mendorong warga mengikuti musyawarah dan pendidikan politik bertujuan memperkuat partisipasi aktif warga negara. Dengan partisipasi ini, proses demokrasi menjadi lebih inklusif, keputusan pembangunan mencerminkan aspirasi masyarakat, dan warga merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
Soal Nomor 20
Seorang tokoh masyarakat menekankan pentingnya persatuan, saling menghormati, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut juga aktif memberikan contoh nyata dalam menjaga kerukunan antarwarga. Sikap ini mencerminkan penerapan nilai …
A. Bhinneka Tunggal Ika
B. Demokrasi Pancasila
C. Peran aktif warga negara dalam pembangunan
D. Otonomi daerah
E. Kedaulatan rakyat
Jawaban: A
Pembahasan: Bhinneka Tunggal Ika berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu.” Menghormati perbedaan budaya, agama, dan bahasa serta menumbuhkan persatuan merupakan implementasi nilai ini. Tokoh yang mencontohkan sikap toleransi dan persatuan membantu memperkuat integrasi sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.
Dapatkan Lebih Banyak Contoh Soal PKN TKA Lengkap Beserta Kunci Jawaban
Anda bisa mendapatkan kumpulan soal TKA PPKn terbaru hanya di utbk.or.id. Situs ini menjadi referensi terpercaya bagi guru atau peserta didik untuk menemukan berbagai contoh soal PPKn sesuai Kurikulum Merdeka, lengkap dengan kunci jawaban yang memudahkan proses evaluasi dan pemahaman materi.
Tertarik Beli Paket Soal TKA? Ini Cara Belinya!
