Politeknik Statistika STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistika) merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan bergengsi di Indonesia yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap tahunnya, ribuan pelajar dari seluruh penjuru negeri bersaing ketat untuk bisa lolos seleksi masuk STIS karena prospek karier yang menjanjikan, status ikatan dinas, serta kualitas pendidikan di bidang statistika dan komputasi yang sudah diakui.
Untuk dapat diterima di STIS, calon mahasiswa harus melalui serangkaian tahapan seleksi yang terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Matematika, dan Tes Bahasa Inggris, yang kesemuanya membutuhkan persiapan matang dan latihan soal yang intensif.
Artikel ini menyajikan 100 contoh soal tes masuk STIS lengkap dengan kunci jawabannya, yang dirancang untuk membantu kamu dalam memahami pola soal serta meningkatkan peluang lolos dalam seleksi. Selamat belajar dan semoga sukses!
Kisi-Kisi Tes Masuk STIS Politeknik Statistika
Sebelum masuk ke kumpulan soal latihan, penting bagi calon peserta untuk memahami terlebih dahulu kisi-kisi materi yang biasanya diujikan dalam seleksi masuk STIS Politeknik Statistika. Dengan mengetahui kisi-kisi ini, kamu bisa lebih fokus dalam belajar dan memprioritaskan materi-materi yang sering keluar dalam ujian. Kisi-kisi ini juga membantu kamu menyusun strategi belajar yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik soal yang dihadapi.
Berikut ini adalah daftar kisi-kisi soal tes masuk STIS yang menjadi dasar dalam penyusunan 100 soal latihan yang tersedia di bawah.
- Pancasila dan Nilai-Nilainya
Menguji pemahaman peserta terhadap sila-sila Pancasila, makna, dan pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa. Sering muncul soal studi kasus atau pernyataan sikap berdasarkan nilai Pancasila. - UUD 1945 dan Amandemen
Peserta diminta memahami isi pasal-pasal penting, struktur ketatanegaraan, serta perubahan-perubahan pasca-amandemen. Tes ini menekankan logika hukum dan pemahaman sistem pemerintahan. - Bhineka Tunggal Ika dan Toleransi
Menilai sikap dan pemahaman terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama. Soal umumnya berbentuk situasional atau studi kasus kehidupan sosial. - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Fokus pada konsep persatuan dan integrasi nasional, termasuk isu separatisme dan wawasan nusantara. Diuji juga pemahaman tentang geostrategi Indonesia. - Sejarah Nasional
Meliputi peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan, tokoh nasional, dan perkembangan sistem pemerintahan. Sering muncul dalam bentuk kronologi atau pengaruh tokoh. - Logika Matematika
Menilai kemampuan berpikir deduktif dan menyelesaikan pernyataan logis. Sering kali dalam bentuk silogisme, logika simbolik, dan pernyataan benar/salah. - Deret Angka dan Pola Bilangan
Soal-soal berisi pola matematika sederhana seperti aritmetika, geometri, dan kombinasi. Peserta harus menemukan angka berikutnya atau pola tersembunyi. - Analisis Verbal
Mencakup sinonim, antonim, padanan kata, dan analogi verbal. Menilai penguasaan bahasa Indonesia dan kemampuan berpikir asosiatif. - Pemahaman Bacaan
Terdapat teks bacaan pendek yang diikuti dengan pertanyaan pemahaman isi, makna tersirat, dan ide pokok. Diuji kemampuan membaca cepat dan analitis. - Integritas dan Kejujuran
Mengukur sejauh mana peserta berpegang pada nilai moral dan kejujuran dalam berbagai situasi. Soal berbentuk pilihan sikap dalam dilema etis. - Kerja Sama Tim
Menilai kemampuan peserta bekerja sama dengan orang lain dan toleransi dalam lingkungan kerja. Seringkali berbasis studi kasus tim. - Disiplin dan Tanggung Jawab
Fokus pada konsistensi menjalankan tugas dan menyelesaikan kewajiban tepat waktu. Soal menguji reaksi terhadap peraturan atau tugas rutin. - Kemampuan Adaptasi
Diuji lewat respons terhadap perubahan lingkungan atau konflik kerja. Tujuannya untuk melihat fleksibilitas dan kesiapan belajar peserta. - Pelayanan Publik
Mengukur sejauh mana peserta memahami prinsip melayani masyarakat sebagai ASN. Jawaban mencerminkan sikap ramah, adil, dan solutif. - Aljabar dan Persamaan
Menilai pemahaman tentang persamaan linear, kuadrat, sistem persamaan, dan pertidaksamaan. Soal sering mencakup manipulasi aljabar dan substitusi. - Logika Matematika dan Himpunan
Soal mencakup logika proposisi, implikasi, dan operasi himpunan. Ini penting untuk membentuk dasar berpikir statistik dan komputasi. - Statistika Dasar
Pengantar konsep mean, median, modus, dan distribusi data. Meski dasar, pemahaman konsep ini sangat penting untuk studi lanjut. - Peluang dan Kombinatorika
Diuji kemampuan menghitung probabilitas sederhana, permutasi, dan kombinasi. Kerap muncul dalam konteks perhitungan peluang kejadian. - Kalkulus Dasar
Meliputi limit, turunan, dan integral dasar. Biasanya digunakan untuk menilai kesiapan akademik peserta dalam mengikuti kuliah matematika tingkat tinggi. - Tes Kemampuan Kognitif (Psikotes)
Berupa soal logika, spasial, dan aritmatika cepat. Bertujuan mengukur kecerdasan umum dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam tekanan waktu. - Tes Kepribadian
Mengungkap karakter peserta melalui soal-soal proyektif atau skenario sosial. Aspek seperti emosi, empati, dan pengendalian diri sangat diperhatikan. - Wawancara Akademik & Motivasi
Pewawancara akan menilai kesiapan peserta menempuh pendidikan statistik, motivasi masuk STIS, dan kemampuan komunikasi. Jawaban yang jujur dan percaya diri lebih disukai.
Contoh Soal Tes Masuk STIS Politeknik Statistika dengan Pembahasannya
Di bawah ini kami sajikan contoh soal tes masuk STIS lengkap dengan pembahasannya, meliputi soal Tes Potensi Akademik (TPA), Matematika, dan Bahasa Inggris. Pembahasan disusun secara rinci agar kamu dapat memahami konsep dan logika di balik setiap jawaban.
Soal Nomor 1 (Topik: Pancasila dan Nilai-Nilainya)
Dalam sebuah rapat musyawarah desa, terjadi perbedaan pendapat tajam antara dua kelompok masyarakat mengenai alokasi dana desa. Kelompok pertama ingin dana difokuskan pada infrastruktur jalan, sementara kelompok kedua mengusulkan pembangunan fasilitas kesehatan. Ketika suasana mulai memanas dan hampir terjadi konflik, kepala desa menengahi dan mengajak semua pihak untuk kembali berdiskusi dengan mengedepankan kepentingan bersama serta mencari solusi melalui mufakat.
Dalam konteks penerapan nilai-nilai Pancasila, sikap kepala desa mencerminkan nilai dari sila ke-… dan prinsip utama yang ditunjukkan adalah…
A. Ketiga – Gotong royong dan rasa persatuan
B. Keempat – Musyawarah dan demokrasi
C. Kedua – Kemanusiaan dan toleransi
D. Pertama – Ketuhanan dan keadilan
E. Kelima – Keadilan sosial dan keseimbangan
Jawaban: B
Pembahasan:
Sila keempat berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sikap kepala desa yang mengajak berdiskusi, mencegah konflik, dan mengedepankan mufakat mencerminkan penerapan sila keempat. Prinsip utama dalam sila ini adalah demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai keputusan bersama.
Soal Nomor 2 (Topik: UUD 1945 dan Amandemen)
Setelah amandemen keempat UUD 1945, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami perubahan signifikan. Salah satunya adalah tidak lagi memiliki wewenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, belakangan muncul wacana menghidupkan kembali GBHN dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai potensi perubahan arah sistem pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan perubahan pasca-amandemen dan sistem presidensial yang dianut, apa risiko utama dari pengembalian fungsi MPR untuk menetapkan haluan negara seperti GBHN?
A. Menguatkan sistem presidensial dan mempercepat pembangunan nasional
B. Meningkatkan fungsi pengawasan legislatif terhadap presiden
C. Mengurangi independensi presiden dalam menjalankan visi misi yang dijanjikan kepada rakyat
D. Memperjelas arah pembangunan nasional secara jangka panjang
E. Memperkuat sistem parlementer dalam negara demokrasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak prerogatif menjalankan visi-misi berdasarkan mandat langsung dari rakyat. Jika MPR kembali menetapkan GBHN/PPHN, maka presiden akan terikat oleh keputusan legislatif, sehingga independensinya terganggu. Hal ini berisiko melemahkan karakter presidensialisme dan memicu konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Soal Nomor 3 (Topik: Bhineka Tunggal Ika dan Toleransi)
Di sebuah sekolah negeri dengan latar belakang siswa yang sangat beragam secara agama dan etnis, terdapat kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di awal hari Senin secara bergantian. Namun, terjadi protes dari sebagian orang tua yang menganggap anak mereka “dipaksa” mengikuti kegiatan agama lain. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk mengubah format kegiatan menjadi sesi refleksi kebangsaan yang inklusif tanpa muatan keagamaan tertentu.
Bagaimana seharusnya keputusan sekolah tersebut dinilai berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika?
A. Menyalahi prinsip kebebasan beragama karena meniadakan kegiatan keagamaan
B. Mencerminkan toleransi aktif dengan menghindari eksklusivitas agama tertentu
C. Tidak adil karena menghapus hak siswa mayoritas dalam mengekspresikan agama
D. Melanggar asas demokrasi karena mengabaikan pendapat orang tua siswa
E. Kurang tepat karena tidak melibatkan tokoh agama dalam proses penyusunan kebijakan
Jawaban: B
Pembahasan:
Bhineka Tunggal Ika berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu.” Dalam konteks pendidikan, penting untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi semua identitas. Keputusan sekolah menunjukkan toleransi aktif dengan mengubah kegiatan menjadi refleksi kebangsaan yang tidak eksklusif terhadap agama tertentu, sehingga tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau terdiskriminasi.
Soal Nomor 4 (Topik: Logika Matematika dan Himpunan)
Diberikan pernyataan berikut:
P1: Jika seorang siswa rajin belajar, maka ia akan lulus STIS.
P2: Budi tidak lulus STIS.
P3: Budi adalah siswa STIS.
Manakah kesimpulan logis yang dapat diambil dari pernyataan tersebut?
A. Budi tidak rajin belajar
B. Semua siswa STIS yang tidak lulus berarti tidak belajar
C. Tidak ada hubungan antara rajin belajar dan kelulusan Budi
D. Budi lulus STIS tapi belum tercatat secara resmi
E. Pernyataan tidak dapat disimpulkan karena data kurang
Jawaban: A
Pembahasan:
Pernyataan logika dari P1:
Rajin belajar → Lulus STIS
Negasi dari kesimpulan (¬Lulus) mengarah pada modus tollens, yaitu:
Jika P → Q dan ¬Q, maka ¬P.
Karena Budi tidak lulus STIS (¬Q), maka dapat disimpulkan bahwa Budi tidak rajin belajar (¬P).
Soal Nomor 5 (Topik: Peluang dan Kombinatorika)
Dalam satu kelompok penelitian statistik, terdapat 6 mahasiswa yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kelompok harus memilih 3 orang untuk mengikuti seminar nasional dengan ketentuan: minimal satu laki-laki harus ikut, dan tidak boleh semua pesertanya laki-laki.
Berapa banyak cara berbeda memilih peserta seminar sesuai ketentuan tersebut?
A. 10
B. 12
C. 16
D. 18
E. 20
Jawaban: D
Pembahasan:
Total cara memilih 3 orang dari 6:
C(6,3) = 20
Namun, ada dua kondisi yang dilarang:
- Semua peserta laki-laki → C(3,3) = 1
- Tidak ada laki-laki (semua perempuan) → C(3,3) = 1
Jadi, total yang memenuhi syarat = 20 – 1 – 1 = 18 cara
Soal Nomor 6
Dalam suatu diskusi kelas kewarganegaraan, seorang mahasiswa menyatakan bahwa “penguatan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti menolak segala bentuk ujaran kebencian meskipun pelakunya berasal dari kelompok minoritas.” Teman satu kelas menolak pernyataan tersebut dengan alasan bahwa semua orang berhak menyampaikan pendapat meski bersifat provokatif.
Sebagai mahasiswa STIS yang memahami nilai-nilai Pancasila, sikap yang paling tepat untuk diambil adalah…
A. Membela hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari demokrasi meskipun merugikan kelompok tertentu
B. Mendukung pernyataan teman pertama karena menjunjung tinggi kemanusiaan dan persatuan
C. Bersikap netral karena setiap orang berhak atas perspektifnya sendiri
D. Mengkritisi kedua pendapat karena nilai kebebasan dan toleransi tidak bisa disatukan
E. Membiarkan diskusi berlangsung tanpa campur tangan agar tidak menyinggung pihak tertentu
Jawaban: B
Pembahasan:
Pernyataan teman pertama mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke-2) serta persatuan Indonesia (Sila ke-3). Ujaran kebencian, meskipun berasal dari kelompok minoritas, tetap tidak dapat dibenarkan karena merusak tatanan masyarakat yang berkeadaban. Kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi tetap dibatasi oleh tanggung jawab sosial, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Soal Nomor 7
Perhatikan pernyataan berikut:
- Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
- Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
- DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat
- Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran partai politik
Dari kelima pernyataan di atas, manakah yang merupakan hasil dari perubahan/amandemen UUD 1945?
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 3, dan 5
C. 1, 3, dan 4
D. 3, 4, dan 5
E. Semua pernyataan
Jawaban: D
Pembahasan:
Pernyataan 2 (Presiden membubarkan DPR) adalah tidak benar pasca amandemen UUD 1945. Justru sebaliknya, setelah amandemen, Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C). Adapun hak-hak DPR, penguatan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Konstitusi), dan kedudukan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, semuanya merupakan hasil dari amandemen UUD 1945.
Soal Nomor 8
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Dalam konteks semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman tersebut seharusnya tidak menjadi pemicu konflik, melainkan menjadi kekuatan bangsa.
Namun, akhir-akhir ini sering muncul ketegangan sosial berbasis identitas di media sosial yang memecah belah masyarakat. Sebagai calon ASN yang menjunjung nilai kebangsaan, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah…
A. Membatasi akses masyarakat terhadap media sosial agar tidak memicu provokasi
B. Mengembangkan sistem pelaporan terhadap ujaran kebencian untuk ditindak aparat
C. Membalas narasi provokatif dengan narasi serupa demi menjaga keseimbangan opini
D. Menyebarluaskan konten yang bersifat menyudutkan kelompok pelaku ujaran
E. Menyampaikan opini pribadi di media sosial dengan bahasa keras demi keadilan
Jawaban: B
Pembahasan:
Solusi strategis yang sesuai dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika adalah mengedepankan hukum dan sistem untuk menangani ujaran kebencian. Jawaban B merepresentasikan tindakan preventif dan solutif sesuai prinsip toleransi dan supremasi hukum dalam NKRI.
Soal Nomor 9
Dalam menghadapi potensi ancaman disintegrasi akibat gerakan separatis di beberapa daerah, pemerintah mengedepankan pendekatan pembangunan yang merata serta dialog yang inklusif.
Namun, sejumlah kalangan menilai pendekatan ini lamban dan lebih mengutamakan stabilitas dibanding penyelesaian akar masalah. Jika Anda adalah seorang perencana kebijakan publik muda, pendekatan berikut yang paling tepat sesuai dengan Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah…
A. Pendekatan militer untuk mempercepat stabilisasi keamanan
B. Sentralisasi kekuasaan agar daerah tidak terlalu otonom
C. Penguatan identitas lokal melalui pemisahan daerah yang ingin merdeka
D. Pendekatan integratif berbasis keadilan sosial dan pemerataan pembangunan
E. Membatasi partisipasi politik daerah untuk mencegah perpecahan
Jawaban: D
Pembahasan:
Wawasan Nusantara menekankan kesatuan wilayah dalam bingkai keberagaman. Pendekatan integratif dan keadilan sosial adalah nilai utama dalam menjaga NKRI. Pemerataan pembangunan dan keterlibatan masyarakat menjadi jalan tengah antara stabilitas dan aspirasi lokal.
Soal Nomor 10
Perhatikan kronologi berikut:
- 17 Agustus 1945: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
- 18 Agustus 1945: Pengesahan UUD 1945
- 27 Desember 1949: Pengakuan kedaulatan oleh Belanda
- 17 Agustus 1950: Indonesia kembali menjadi negara kesatuan
- 5 Juli 1959: Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945
Dari kronologi di atas, yang menjadi titik awal perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari parlementer ke presidensial kembali adalah…
A. Proklamasi Kemerdekaan 1945
B. Pengakuan kedaulatan 1949
C. Kembali ke negara kesatuan 1950
D. Dekrit Presiden 1959
E. Pengesahan UUD 1945
Jawaban: D
Pembahasan:
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri berlakunya UUD Sementara 1950 yang menerapkan sistem parlementer, dan menyatakan kembali ke UUD 1945 yang mengandung sistem pemerintahan presidensial. Ini menjadi titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Soal Nomor 11
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terdapat momen penting ketika para pemuda mencetuskan ikrar yang menyatukan semangat kebangsaan lintas daerah dan suku, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda.
Makna mendalam dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah…
A. Penegasan dominasi kelompok pemuda dalam sistem politik nasional
B. Penolakan terhadap sistem federalisme dalam bentuk pemerintahan
C. Komitmen terhadap persatuan bangsa di atas kepentingan suku, agama, dan daerah
D. Dukungan terhadap sistem otoriter demi menjaga persatuan dan kesatuan
E. Penguatan otonomi daerah dalam mengelola sumber daya secara independen
Jawaban: C
Pembahasan:
Sumpah Pemuda berisi tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia. Ini adalah simbol persatuan lintas suku dan budaya, relevan untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman.
Soal Nomor 12
Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup (way of life) bangsa Indonesia.
Dalam konteks ini, implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat secara konkret dapat tercermin dalam tindakan berikut, kecuali…
A. Memberi kesempatan warga negara untuk beribadah sesuai keyakinannya
B. Menghormati hari besar keagamaan semua agama di Indonesia
C. Memaksakan satu agama sebagai kepercayaan resmi negara
D. Menolak tindakan intoleransi terhadap minoritas agama
E. Menjaga kerukunan antar umat beragama dalam pergaulan sosial
Jawaban: C
Pembahasan:
Pemaksaan satu agama bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Negara menjamin kebebasan beragama dan tidak menjadikan satu agama sebagai agama resmi negara.
Soal Nomor 13
Salah satu perbedaan utama antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial terletak pada hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, hubungan antara presiden dan DPR ditandai oleh…
A. Presiden dipilih oleh DPR sehingga harus tunduk pada keputusan DPR
B. Presiden bertanggung jawab langsung kepada DPR dan dapat dijatuhkan sewaktu-waktu
C. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan sebaliknya DPR tidak bisa menjatuhkan presiden
D. Presiden adalah bagian dari DPR dan turut menyusun undang-undang
E. Presiden hanya menjalankan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPR
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam sistem presidensial, terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak dapat dijatuhkan oleh DPR kecuali melalui mekanisme khusus (impeachment), dan sebaliknya, Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR.
Soal Nomor 14
Indonesia sebagai negara demokrasi menganut sistem pemilihan langsung baik untuk legislatif maupun eksekutif.
Namun, masih sering terjadi praktik politik uang (money politics) yang justru menggerus nilai-nilai demokrasi.
Tindakan paling efektif yang dapat dilakukan generasi muda untuk meminimalisasi praktik tersebut dalam pemilu adalah…
A. Membiarkan hal tersebut karena sudah menjadi budaya politik
B. Menolak ikut serta dalam pemilu sebagai bentuk protes
C. Melaporkan praktik politik uang kepada Bawaslu atau KPU
D. Mengikuti kampanye dari semua calon tanpa berpihak
E. Menerima uangnya saja tanpa harus memilih calon tersebut
Jawaban: C
Pembahasan:
Melaporkan politik uang kepada lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu adalah tindakan yang konkret dan sesuai dengan peran aktif warga negara dalam menjaga demokrasi yang sehat dan bersih dari korupsi.
Soal Nomor 15
Salah satu bentuk ancaman non-militer yang dihadapi Indonesia adalah disintegrasi bangsa akibat intoleransi dan radikalisme.
Dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), peran warga negara dalam menghadapi ancaman tersebut dapat diwujudkan dengan cara…
A. Menyerahkan seluruh tugas keamanan kepada TNI dan Polri
B. Melibatkan diri dalam aksi kekerasan terhadap kelompok intoleran
C. Membentuk milisi sipil di luar struktur resmi negara
D. Berpartisipasi dalam pendidikan kebangsaan dan memperkuat toleransi di masyarakat
E. Menyebarkan informasi yang memecah belah sebagai bentuk kewaspadaan
Jawaban: D
Pembahasan:
Sishankamrata melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dalam mempertahankan negara, bukan hanya secara militer. Pendidikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi adalah bagian dari ketahanan ideologi bangsa.
Soal Nomor 16
Konsep “Bhineka Tunggal Ika” telah menjadi semboyan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan.
Dalam konteks kehidupan sosial-politik modern saat ini, makna paling relevan dari semboyan tersebut adalah…
A. Menyeragamkan seluruh budaya daerah agar tidak memecah persatuan
B. Membatasi budaya asing agar tidak menggeser budaya nasional
C. Menerima keberagaman dalam kesatuan identitas nasional Indonesia
D. Mengutamakan budaya mayoritas dalam penyusunan kebijakan publik
E. Menolak pengaruh globalisasi karena merusak jati diri bangsa
Jawaban: C
Pembahasan:
“Bhineka Tunggal Ika” berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya adalah menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa dalam satu identitas sebagai bangsa Indonesia.
Soal Nomor 17
Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, struktur kekuasaan negara mengalami perubahan signifikan.
Salah satu dampak amandemen tersebut adalah…
A. Presiden menjadi tunduk pada kekuasaan legislatif
B. Dihapuskannya sistem perwakilan daerah dalam MPR
C. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara
D. Presiden dapat diangkat oleh DPR jika tidak ada calon
E. Mahkamah Konstitusi dibubarkan untuk memperkuat MA
Jawaban: C
Pembahasan:
Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan kekuasaan yudikatif diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK).
Soal Nomor 18
Salah satu ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah.
Namun, agar tetap selaras dengan tujuan nasional, otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip…
A. Individualisme dan kebebasan daerah dalam segala aspek
B. Kedaulatan daerah untuk menentukan sistem pemerintahan sendiri
C. Sentralisasi anggaran agar pembangunan lebih terkontrol
D. Keselarasan dan keterpaduan dengan kebijakan nasional
E. Pemisahan total kekuasaan antara pusat dan daerah
Jawaban: D
Pembahasan:
Otonomi daerah diatur untuk mempercepat pembangunan, tetapi tetap harus selaras dengan kebijakan nasional agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan disintegrasi. Prinsip koordinasi dan integrasi tetap dijaga.
Soal Nomor 19
Dalam sidang BPUPKI, muncul dua pendapat mengenai dasar negara: satu mengusulkan negara Islam, satu mengusulkan negara kebangsaan.
Akhirnya disepakati suatu kompromi yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, namun pada akhirnya tujuh kata dalam sila pertama dihapus.
Penghapusan tujuh kata tersebut mencerminkan semangat…
A. Menghapus peran agama dalam negara
B. Menjaga netralitas ideologi negara dari campur tangan asing
C. Menjaga persatuan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia
D. Mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat sepenuhnya
E. Membentuk sistem negara sekuler yang bebas agama
Jawaban: C
Pembahasan:
Penghapusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah bentuk toleransi demi persatuan nasional, terutama karena Indonesia terdiri dari banyak agama dan kepercayaan.
Soal Nomor 20
Dalam UUD 1945 hasil amandemen, peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga prinsip konstitusionalisme.
Fungsi utama Mahkamah Konstitusi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah…
A. Mengadili sengketa tata usaha negara
B. Menguji undang-undang terhadap UUD
C. Menangani banding atas putusan pengadilan negeri
D. Menangani perkara pidana tingkat kasasi
E. Menyelesaikan perkara perdata antar warga negara
Jawaban: B
Pembahasan:
Hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung (MA) mengadili perkara pidana, perdata, TUN, dan kasasi. MK juga menangani pembubaran parpol, sengketa hasil pemilu, dan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
Dapatkan Soal Lengkap dan Pembahasan STIS di Satu Tempat
Jika Anda ingin mengakses soal-soal latihan yang lebih lengkap, terstruktur, dan disertai pembahasan mendalam untuk persiapan masuk STIS Politeknik Statistika, silakan kunjungi situs resmi utbk.or.id
Di sana Anda akan menemukan berbagai materi latihan terbaru, strategi pengerjaan soal, serta panduan belajar yang dirancang khusus untuk menghadapi seleksi masuk STIS dengan lebih percaya diri.
