Tes masuk jurusan Ilmu Hukum adalah langkah awal bagi calon mahasiswa yang ingin mendalami dunia hukum, mulai dari sistem peradilan, norma-norma hukum, hingga hak dan kewajiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, tes ini dirancang untuk menguji pemahaman dasar dalam bidang hukum, etika, dan peraturan yang dibutuhkan untuk menjalani pendidikan di jurusan Ilmu Hukum.
Untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi tes ini, kami menyediakan lebih dari 100 contoh soal lengkap dengan pembahasan yang mendalam. Soal-soal ini mencakup berbagai topik penting seperti teori hukum, sistem peradilan, dan hak asasi manusia. Dengan pembahasan yang jelas dan rinci, Anda dapat memperdalam pemahaman Anda, meningkatkan kemampuan analisis, dan mempersiapkan diri dengan lebih percaya diri dalam menghadapi ujian masuk jurusan Ilmu Hukum.
Definisi Ilmu Hukum Menurut Para Ahli
Ilmu hukum adalah disiplin yang mempelajari hukum sebagai sistem peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai definisi hukum, yang mencerminkan kompleksitas dan luasnya cakupan bidang ini. Berikut beberapa definisi hukum menurut para ahli:
Utrecht: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk ini dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat tersebut.
Plato: Hukum adalah sistem peraturan yang teratur dan tersusun baik, yang mengikat hakim dan masyarakat.
E.M. Meyer: Hukum merupakan segala peraturan yang memiliki pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.
Leon Duguit: Hukum adalah aturan tingkah laku individu di masyarakat yang, saat diindahkan, menjadi jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Wasis Sp: Hukum adalah seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat oleh penguasa yang berwenang, berisi perintah dan/atau larangan, serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya, dengan tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.
Kisi-Kisi Soal Tes Masuk Jurusan Ilmu Hukum
Persiapan yang matang sangat penting bagi calon mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Kisi-kisi ujian ini membantu Anda fokus pada materi yang akan diujikan, meningkatkan pemahaman dasar hukum, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk tes masuk.
- Pengetahuan Dasar Hukum
Menguji pemahaman awal tentang konsep hukum, perbedaan hukum publik dan privat, serta sumber-sumber hukum di Indonesia. - Pancasila dan UUD 1945
Menilai pemahaman tentang prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945. - Logika dan Penalaran Hukum
Menguji kemampuan berpikir kritis dalam memahami kaidah hukum, membuat argumentasi hukum, dan menyelesaikan kasus sederhana berdasarkan asas hukum. - Hukum dan Masyarakat
Mengukur pemahaman tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional. - Kemampuan Verbal dan Pemahaman Bacaan
Menilai kemampuan dalam memahami teks hukum, istilah hukum, serta menyusun argumen hukum yang logis dan sistematis.
Contoh Soal Tes Masuk Jurusan Ilmu Hukum
Untuk membantu Anda lebih siap, berikut adalah beberapa contoh soal tes masuk jurusan Ilmu Hukum beserta pembahasannya. Dengan berlatih soal-soal ini, Anda dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam dunia hukum.
1. Salah satu perbedaan utama antara hukum publik dan hukum privat terletak pada subjek yang terlibat serta kepentingan yang dilindungi. Dalam konteks ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling benar?
A. Hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya secara setara.
B. Hukum privat lebih menekankan pada kepentingan umum daripada kepentingan individu.
C. Hukum publik mencakup hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.
D. Hukum privat hanya mengatur hubungan dalam lingkup perdata dan tidak mencakup hukum dagang.
E. Perbedaan hukum publik dan privat sudah tidak relevan dalam sistem hukum modern.
Jawaban: C. Hukum publik mencakup hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.
Pembahasan: Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana. Sementara itu, hukum privat mengatur hubungan antarindividu, termasuk hukum perdata dan hukum dagang.
2. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, doktrin supremasi konstitusi menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang harus ditaati oleh semua pihak. Prinsip ini dapat ditemukan dalam norma yang tertuang dalam pasal berikut?
A. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan di hadapan hukum
B. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum
C. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum
D. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
E. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tentang kekuasaan presiden dalam pembentukan undang-undang
Jawaban: B. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum
Pembahasan: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini mengandung doktrin supremasi konstitusi, yang berarti semua peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945.
3. Dalam suatu kasus perdata, penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat atas wanprestasi dalam perjanjian. Hakim menggunakan asas pacta sunt servanda dalam putusan. Apa implikasi dari asas ini terhadap perkara tersebut?
A. Penggugat dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan tergugat.
B. Perjanjian tetap mengikat para pihak, dan tergugat wajib memenuhi kewajibannya.
C. Tergugat dapat menghindari kewajiban kontraktual jika mengajukan keberatan ke pengadilan.
D. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan sosial lebih dari sekadar isi kontrak.
E. Perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak dicatatkan oleh notaris.
Jawaban: B. Perjanjian tetap mengikat para pihak, dan tergugat wajib memenuhi kewajibannya.
Pembahasan: Asas pacta sunt servanda berarti bahwa perjanjian yang telah disepakati mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, tergugat wajib memenuhi kewajiban kontraktualnya.
4. Dalam hukum pidana, asas nullum crimen sine lege memiliki makna bahwa:
A. Setiap kejahatan harus dihukum sesuai dengan kebijakan hakim.
B. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang.
C. Hukuman bagi pelanggaran hukum dapat ditentukan secara fleksibel oleh negara.
D. Perbuatan yang merugikan orang lain secara otomatis dianggap sebagai kejahatan.
E. Hakim bebas menafsirkan aturan hukum meskipun tidak tertulis dalam perundang-undangan.
Jawaban: B. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang.
Pembahasan: Asas nullum crimen sine lege berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dalam hukum tertulis. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang sewenang-wenang.
5. Dalam penyusunan dokumen hukum, istilah “in dubio pro reo” digunakan untuk menyatakan bahwa?
A. Hakim harus berpihak kepada korban dalam setiap perkara pidana.
B. Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, terdakwa harus dibebaskan.
C. Setiap individu harus dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah.
D. Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum secara bebas.
E. Putusan hukum tidak boleh mengandung ambiguitas dalam penerapannya.
Jawaban: B. Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, terdakwa harus dibebaskan.
Pembahasan: Asas in dubio pro reo berarti bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkan terdakwa.
6. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, kedudukan peraturan daerah (Perda) terhadap undang-undang (UU) adalah…
A. Setara, karena keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
B. Lebih tinggi, karena Perda mengatur kebijakan daerah yang spesifik.
C. Lebih rendah, karena Perda tidak boleh bertentangan dengan UU.
D. Tidak relevan, karena Perda hanya berlaku dalam lingkup administratif.
E. Dapat menggantikan UU dalam keadaan tertentu yang mendesak.
Jawaban: C. Lebih rendah, karena Perda tidak boleh bertentangan dengan UU.
Pembahasan: Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UU dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.
7. Menurut UUD 1945, hak asasi manusia dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Hal ini diatur dalam?
A. Pasal 27 tentang kewajiban warga negara
B. Pasal 28J tentang pembatasan HAM demi kepentingan umum
C. Pasal 29 tentang kebebasan beragama
D. Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan
E. Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial
Jawaban: B. Pasal 28J tentang pembatasan HAM demi kepentingan umum
Pembahasan: Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi kepentingan umum.
8. Dalam hukum perdata, apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan paksaan atau ancaman, maka perjanjian tersebut:
A. Tetap sah dan mengikat karena sudah ditandatangani oleh kedua pihak.
B. Tidak sah karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.
C. Dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan.
D. Hanya bisa diuji oleh Mahkamah Agung.
E. Secara otomatis dianggap tidak pernah ada.
Jawaban: C. Dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan.
Pembahasan: Perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau ancaman tidak otomatis batal, tetapi dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.
9. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat tetap diakui dan dihormati, selama:
A. Sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
B. Hanya berlaku bagi masyarakat adat tertentu dan tidak untuk seluruh warga negara.
C. Mendapatkan pengesahan langsung dari Mahkamah Agung.
D. Digunakan dalam perkara pidana berat seperti pembunuhan atau korupsi.
E. Tidak bertentangan dengan prinsip supremasi pemerintah pusat.
Jawaban: A. Sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Pembahasan: Hukum adat diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Dalam sebuah perjanjian hukum, terdapat istilah “force majeure” yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan yang tidak terduga dan di luar kemampuannya. Dalam hal ini, manakah yang paling tepat terkait penerapan prinsip force majeure dalam hukum perdata?
A. Pihak yang mengklaim force majeure harus membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi berada di luar kendalinya dan tidak dapat dihindari.
B. Perjanjian dapat diubah secara sepihak oleh pihak yang dirugikan tanpa persetujuan pihak lainnya.
C. Force majeure memberikan hak kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya tanpa adanya konsekuensi hukum.
D. Pihak yang mengalami force majeure harus mengganti kerugian yang timbul akibat ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban.
E. Force majeure hanya berlaku jika telah ada ketentuan dalam perjanjian yang mengatur mengenai hal tersebut.
Jawaban: A. Pihak yang mengklaim force majeure harus membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi berada di luar kendalinya dan tidak dapat dihindari.
Pembahasan: Force majeure mengharuskan pihak yang mengklaim bahwa ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi berada di luar kemampuannya dan tidak dapat diprediksi atau dihindari. Jika perjanjian tidak mencantumkan klausul force majeure, pihak yang bersangkutan harus tetap bertanggung jawab atas kegagalannya untuk memenuhi kewajiban kontrak.
11. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan salah satu alternatif yang banyak digunakan dalam hukum perdata. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai perbedaan antara arbitrase dan pengadilan umum?
A. Arbitrase hanya dapat digunakan untuk sengketa yang melibatkan negara dan pihak swasta.
B. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi.
C. Arbitrase mengutamakan penyelesaian yang lebih cepat dan fleksibel, sementara pengadilan umum lebih formal dan terikat oleh prosedur yang ketat.
D. Arbitrase selalu lebih mahal daripada pengadilan umum karena membutuhkan lebih banyak biaya.
E. Arbitrase hanya berlaku untuk sengketa antar individu, sedangkan pengadilan umum berlaku untuk seluruh jenis sengketa.
Jawaban: C. Arbitrase mengutamakan penyelesaian yang lebih cepat dan fleksibel, sementara pengadilan umum lebih formal dan terikat oleh prosedur yang ketat.
Pembahasan: Arbitrase lebih fleksibel dan cenderung menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan umum yang terikat oleh prosedur formal yang lebih ketat. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi, kecuali terdapat alasan tertentu.
12. Di dalam UUD 1945, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah prinsip utama negara Indonesia. Berdasarkan prinsip tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat terkait dengan konsep kedaulatan rakyat dalam praktik pemerintahan Indonesia?
A. Kedaulatan rakyat berarti bahwa semua keputusan negara harus disetujui oleh rakyat secara langsung melalui referendum.
B. Kedaulatan rakyat hanya berlaku pada saat pemilu dan tidak berlaku di luar periode pemilu.
C. Kedaulatan rakyat berarti bahwa semua kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dijalankan melalui lembaga yang dipilih oleh rakyat.
D. Kedaulatan rakyat mengharuskan presiden untuk memerintah tanpa pembatasan yang jelas dari legislatif atau yudikatif.
E. Kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam hal keputusan yang menyangkut urusan luar negeri dan pertahanan negara.
Jawaban: C. Kedaulatan rakyat berarti bahwa semua kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dijalankan melalui lembaga yang dipilih oleh rakyat.
Pembahasan: Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa semua kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dijalankan oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat, melalui sistem perwakilan yang ada, seperti pemilu dan lembaga legislatif.
13. Sebuah keputusan pengadilan tingkat pertama ditetapkan dengan alasan yang jelas dan didasarkan pada bukti yang kuat. Namun, pihak yang kalah mengajukan banding dengan alasan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Manakah dari opsi berikut yang paling tepat terkait dengan keberlanjutan proses banding?
A. Pengadilan banding hanya dapat menilai ulang bukti yang ada, dan tidak dapat menilai kembali alasan hukum yang dipakai oleh pengadilan tingkat pertama.
B. Keputusan pengadilan tingkat pertama akan dibatalkan apabila terdapat kesalahan dalam menilai fakta hukum meskipun tidak ada kesalahan dalam penilaian bukti.
C. Keputusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat diubah dalam proses banding, karena sudah final.
D. Proses banding hanya dapat diajukan apabila terdapat kesalahan material dalam proses persidangan di tingkat pertama.
E.Pengadilan banding dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh aspek keputusan, termasuk bukti dan alasan hukum yang digunakan.
Jawaban: E. Pengadilan banding dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh aspek keputusan, termasuk bukti dan alasan hukum yang digunakan.
Pembahasan: Pengadilan banding memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali seluruh aspek keputusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama, baik itu bukti, fakta, maupun alasan hukum yang digunakan. Ini termasuk dalam mekanisme untuk memastikan keadilan.
14. Di dalam konteks hukum adat, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa “adat istiadat harus dihormati dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara.” Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum negara di Indonesia?
A. Hukum adat selalu memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum negara.
B. Hukum adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum positif yang berlaku.
C. Hukum negara akan selalu mengesampingkan hukum adat dalam setiap perkara yang melibatkan masyarakat adat.
D. Hukum adat hanya berlaku untuk masyarakat adat yang mengakui hukum negara sebagai bagian dari tradisinya.
E. Hukum adat tidak dapat diterima dalam pengadilan karena tidak diatur oleh undang-undang.
Jawaban: B. Hukum adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum positif yang berlaku.
Pembahasan: Hukum adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara dan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Negara memberikan ruang bagi penerapan hukum adat dalam konteks yang sesuai dengan perkembangan hukum nasional.
15. Berdasarkan teks hukum yang menyatakan bahwa “Semua orang yang melakukan tindakan pidana akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan tingkat kejahatannya,” manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat terkait dengan penerapan prinsip tersebut?
A. Setiap tindakan pidana akan dikenakan hukuman yang sama tanpa mempertimbangkan faktor lain.
B. Tingkat kejahatan harus selalu diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman untuk memastikan adanya kesesuaian antara perbuatan dan sanksi.
C. Setiap orang yang melakukan pidana akan dikenakan hukuman mati, terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukan.
D. Hukum pidana hanya berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana berat dan tidak untuk tindak pidana ringan.
E. Semua pelaku tindak pidana akan dibebaskan jika tindakannya dilakukan dalam keadaan terpaksa.
Jawaban: B. Tingkat kejahatan harus selalu diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman untuk memastikan adanya kesesuaian antara perbuatan dan sanksi.
Pembahasan: Dalam sistem hukum pidana, tingkat kejahatan sangat mempengaruhi penjatuhan hukuman. Sanksi hukum harus disesuaikan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, serta faktor-faktor lain yang relevan seperti niat pelaku dan akibat dari tindakannya.
16. Dalam suatu kontrak perjanjian, pihak yang satu tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Menurut hukum perdata Indonesia, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai konsekuensi hukum yang berlaku dalam hal ini?
A. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat dikenakan sanksi karena perjanjian itu adalah kesepakatan bersama yang bersifat sukarela.
B. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika ada alasan force majeure yang terjadi.
C. Hanya pihak yang merasa dirugikan yang dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
D. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
E. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif oleh pengadilan.
Jawaban: D. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pembahasan: Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata yang memberikan perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan.
17. Menurut UUD 1945, setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial. Manakah dari opsi berikut yang paling tepat mengenai penerapan hak tersebut dalam konteks hukum negara?
A. Pemerintah wajib memberikan fasilitas sosial secara merata tanpa diskriminasi kepada semua warga negara.
B. Kesejahteraan sosial hanya berlaku bagi warga negara yang memenuhi syarat administrasi tertentu.
C. Setiap individu bertanggung jawab penuh atas kesejahteraannya sendiri, tanpa campur tangan negara.
D. Hanya warga negara yang tidak mampu yang berhak atas kesejahteraan sosial dari negara.
E. Kesejahteraan sosial merupakan hak yang dapat dicabut oleh negara apabila warga negara tidak memenuhi kewajibannya.
Jawaban: A. Pemerintah wajib memberikan fasilitas sosial secara merata tanpa diskriminasi kepada semua warga negara.
Pembahasan: UUD 1945 menjamin hak atas kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, yang berarti bahwa pemerintah wajib memberikan fasilitas sosial tanpa diskriminasi. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang ada dalam negara Indonesia.
18. Seorang pengusaha merasa dirugikan karena keputusan pengadilan yang mengharuskan ia membayar ganti rugi yang sangat besar. Dalam menghadapi keputusan tersebut, pengusaha tersebut mengajukan banding. Manakah dari pilihan berikut yang paling tepat terkait dengan mekanisme banding dalam hal ini?
A. Pengadilan banding hanya dapat mengubah keputusan pengadilan tingkat pertama jika ditemukan kesalahan dalam prosedur hukum.
B. Pengusaha tersebut dapat mengajukan banding tanpa syarat atau alasan tertentu karena ia tidak puas dengan keputusan pengadilan pertama.
C. Banding dapat dilakukan jika keputusan pengadilan tingkat pertama dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Pengadilan banding tidak memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan yang telah dibuat oleh pengadilan tingkat pertama.
E. Keputusan pengadilan banding bersifat final dan tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan tinggi.
Jawaban: C. Banding dapat dilakukan jika keputusan pengadilan tingkat pertama dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan: Pengajuan banding dapat dilakukan jika keputusan pengadilan tingkat pertama dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau jika terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Pengadilan banding memiliki kewenangan untuk menilai kembali keputusan tersebut.
19. Menurut hukum pidana Indonesia, apakah yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” dalam konteks hukum pidana umum?
A. Tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.
B. Tindak pidana yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan dapat dikenakan sanksi administratif.
C. Tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian fisik atau material pada korban.
D. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara di bawah satu tahun atau denda.
E. Tindak pidana yang selalu melibatkan korban yang tidak dapat diketahui identitasnya.
Jawaban: D. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara di bawah satu tahun atau denda.
Pembahasan: Tindak pidana ringan adalah pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara di bawah satu tahun atau denda. Ini biasanya meliputi pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan dampak besar pada korban.
20. Seorang pengusaha menerima keputusan dari pengadilan yang memutuskan untuk membatalkan kontrak yang telah disepakati antara dirinya dan mitra bisnisnya. Jika pengusaha tersebut ingin mengajukan upaya hukum lanjutan, manakah dari pilihan berikut yang paling tepat terkait dengan langkah hukum yang bisa diambil?
A. Pengusaha dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan tanpa melalui pengadilan banding.
B. Pengusaha dapat mengajukan banding atau kasasi untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap keputusan tersebut.
C. Pengusaha dapat mengajukan gugatan baru terhadap pihak yang membatalkan kontrak di pengadilan tingkat pertama.
D. Pengusaha dapat mengajukan peninjauan kembali jika terdapat bukti baru yang belum diperiksa di pengadilan sebelumnya.
E. Pengusaha dapat langsung mengajukan arbitrase untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa melalui jalur pengadilan.
Jawaban: B. Pengusaha dapat mengajukan banding atau kasasi untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap keputusan tersebut.
Pembahasan: Pengusaha dapat mengajukan banding atau kasasi untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap keputusan tersebut jika merasa keputusan pengadilan tidak sesuai. Banding dilakukan di pengadilan tinggi, sementara kasasi dilakukan di Mahkamah Agung.
Demikianlah kumpulan 150+ soal dan pembahasan tes masuk jurusan Ilmu Hukum yang dapat membantu Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk. Dengan memahami berbagai jenis soal, mulai dari logika, pemahaman bacaan, hingga analisis kasus hukum, Anda akan lebih siap menghadapi ujian dengan percaya diri.
Raih Kursi di Jurusan Ilmu Hukum dengan Persiapan Maksimal!
Jangan lupa untuk terus berlatih, membaca referensi hukum, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kunjungi utbk.or.id untuk mendapatkan informasi lengkap dan kumpulan soal terbaru yang dapat membantu Anda meraih impian masuk ke jurusan Ilmu Hukum.
