50+ Soal Tes Masuk IPDN Lengkap Pembahasan & Kisi-Kisi

Share ke:
100+ Soal Tes Masuk IPDN + Pembahasan Kisi-Kisi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan salah satu lembaga pendidikan kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. IPDN memiliki peran strategis dalam mencetak calon aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi di bidang pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap tahunnya, seleksi masuk IPDN dikenal sangat ketat dan kompetitif, menguji baik aspek akademik maupun karakter kebangsaan para calon praja. 

Untuk membantu para pendaftar mempersiapkan diri secara maksimal, artikel ini menyajikan lebih dari 100 soal tes masuk IPDN lengkap dengan pembahasan serta kisi-kisi resmi yang kerap menjadi acuan dalam seleksi penerimaan praja IPDN.

Kisi-Kisi Tes Masuk IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Kisi-Kisi Tes Masuk IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Agar dapat lolos seleksi masuk IPDN, calon peserta harus memahami betul materi yang akan diujikan dalam setiap tahap seleksi. Tes masuk IPDN tidak hanya menguji kemampuan akademik, tetapi juga menilai integritas, kedisiplinan, dan kesiapan mental calon praja. Oleh karena itu, mengenal kisi-kisi tes menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menyusun strategi belajar. 

Berikut adalah kisi-kisi resmi dan umum yang sering dijadikan acuan dalam proses seleksi IPDN tahun-tahun sebelumnya.

  • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
    Menguji pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, sejarah perjuangan bangsa, dan sistem pemerintahan Indonesia. Pengetahuan ini penting untuk membentuk calon praja yang nasionalis dan berwawasan kebangsaan.
  • Tes Intelegensi Umum (TIU)
    Mencakup logika matematika, penalaran analitis, kemampuan verbal, dan berpikir sistematis. Bertujuan untuk menilai daya nalar dan kecakapan intelektual peserta secara menyeluruh.
  • Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
    Menilai nilai-nilai moral, integritas, kerja sama, empati, dan tanggung jawab sosial calon peserta. Soal berbentuk situasi dan pilihan sikap yang mencerminkan karakter peserta.
  • Pemeriksaan Fisik Umum
    Pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan organ vital lainnya. Peserta harus berada dalam kondisi sehat jasmani dan proporsional.
  • Pemeriksaan Laboratorium
    Meliputi tes darah, urin, dan lainnya untuk mendeteksi penyakit bawaan atau kronis. Peserta dengan penyakit tertentu yang berisiko tinggi biasanya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  • Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
    Psikiater akan menilai kondisi kejiwaan peserta untuk memastikan kestabilan mental dan emosional. Calon praja dituntut memiliki kepribadian yang stabil untuk menghadapi tekanan dalam pendidikan kedinasan.
  • Tes Kognitif
    Berisi soal kemampuan nalar, logika berpikir, daya ingat, dan konsentrasi. Tes ini membantu menilai kesiapan mental akademik peserta.
  • Tes Kepribadian & Sikap Kerja
    Menilai kepribadian melalui indikator seperti kestabilan emosi, kepercayaan diri, daya tahan stres, dan kecocokan dengan lingkungan pemerintahan. Hasilnya digunakan untuk melihat kecocokan dengan karakter pendidikan IPDN.
  • Motivasi dan Komitmen
    Pewawancara akan mengevaluasi alasan peserta memilih IPDN, kesiapan menjalani pendidikan kedinasan, dan komitmen terhadap integritas. Jawaban harus mencerminkan semangat pengabdian dan pemahaman peran ASN.
  • Kemampuan Komunikasi
    Peserta dinilai dari cara menyampaikan pendapat, struktur bicara, dan kejelasan dalam berargumen. Sikap sopan dan percaya diri menjadi aspek penting.
  • Etika & Kepribadian
    Wawancara juga menggali nilai-nilai pribadi seperti kejujuran, kedisiplinan, dan orientasi pelayanan publik. Pewawancara akan menilai apakah peserta cocok dengan budaya IPDN yang ketat dan berkarakter.

Contoh Soal IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dan Pembahasannya

Contoh Soal IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dan Pembahasannya

Setelah memahami kisi-kisi materi yang diujikan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah berlatih dengan soal-soal yang relevan. Contoh soal tidak hanya membantu mengukur sejauh mana pemahaman materi, tetapi juga melatih strategi menjawab soal dengan cepat dan tepat. 

Di bawah ini disajikan kumpulan contoh soal seleksi masuk IPDN lengkap dengan pembahasannya, agar Anda dapat lebih siap menghadapi setiap tahapan tes dengan percaya diri.

Soal Nomor 1
Dalam sebuah diskusi antar calon praja IPDN, muncul perdebatan tentang peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menghadapi tantangan ideologi transnasional yang masuk melalui media digital. Sebagian berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai calon praja yang paham akan ideologi bangsa, tindakan yang paling tepat untuk menjawab tantangan tersebut adalah…

A. Mengadopsi nilai-nilai baru dari luar yang lebih modern untuk menggantikan Pancasila.
B. Memodifikasi Pancasila agar selaras dengan ideologi global yang berkembang.
C. Menolak semua bentuk informasi asing tanpa mempertimbangkan isinya.
D. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sebagai dasar penilaian konten dan tindakan.
E. Membatasi penggunaan media sosial secara ketat agar tidak terpapar ideologi asing.

Jawaban: D

Pembahasan:
Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di era digital, tantangan ideologis memang meningkat, namun hal tersebut bukan berarti Pancasila menjadi usang. Justru menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan digital menjadi penting agar masyarakat mampu menyaring informasi dan ideologi asing berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Pilihan D adalah tindakan yang paling reflektif terhadap pemahaman ideologis dalam konteks kontemporer.

Soal Nomor 2
Dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang lebih tegas. Namun dalam praktik, Presiden masih memiliki peran dominan dalam pembuatan undang-undang karena…

A. Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) kapan saja tanpa persetujuan DPR.
B. Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan DPR.
C. Setiap rancangan undang-undang harus berasal dari Presiden.
D. Presiden memiliki kekuasaan tunggal dalam menetapkan undang-undang setelah disetujui DPR.
E. Presiden bersama DPR memiliki hak untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang, sesuai Pasal 20 UUD 1945.

Jawaban: E

Pembahasan:
Pasca amandemen UUD 1945, tepatnya dalam Pasal 20, disebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan RUU. Oleh karena itu, kekuasaan membuat UU bersifat bersama antara DPR dan Presiden. Ini memperlihatkan bahwa meskipun ada pemisahan kekuasaan, dalam fungsi legislasi, Presiden tetap memiliki peran penting.

Soal Nomor 3
Rina adalah peserta seleksi IPDN yang dikenal sangat bersemangat membantu teman belajar, disiplin hadir tepat waktu, namun sering merasa emosional saat dikritik. Dalam konteks Tes Karakteristik Pribadi (TKP), sikap yang paling mencerminkan pengembangan kepribadian positif untuk menghadapi kehidupan sebagai praja adalah…

A. Menghindari situasi yang memicu kritik dan lebih memilih bekerja sendiri.
B. Menyadari kelemahan pribadi dan berusaha memperbaiki diri melalui masukan orang lain.
C. Menjaga jarak dengan teman yang terlalu kritis untuk menjaga kestabilan emosi.
D. Menegur teman yang memberikan kritik karena dianggap menjatuhkan mental.
E. Membela diri setiap kali dikritik agar tidak terlihat lemah.

Jawaban: B

Pembahasan:
Salah satu karakter penting yang dinilai dalam TKP adalah kemampuan menerima kritik sebagai proses pengembangan diri. Opsi B menunjukkan sikap reflektif dan tanggung jawab pribadi, yang penting bagi calon praja yang akan hidup dalam sistem kedisiplinan tinggi. Pilihan lainnya mencerminkan sikap defensif atau penghindaran, yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian yang diharapkan.

Soal Nomor 4
Seorang peserta tes IPDN memiliki berat badan 62 kg dan tinggi badan 160 cm. Berdasarkan standar pemeriksaan fisik umum, apakah peserta tersebut memenuhi syarat, jika syarat minimal tinggi badan untuk laki-laki adalah 160 cm dan untuk perempuan adalah 155 cm, serta rasio indeks massa tubuh (IMT) harus dalam rentang 18,5–25?

A. Ya, karena berat dan tinggi badan ideal tanpa perlu hitungan IMT.
B. Tidak, karena berat badan peserta terlalu tinggi.
C. Ya, karena tinggi badan memenuhi dan IMT berada dalam batas normal.
D. Tidak, karena tinggi badan minimal harus di atas 160 cm.
E. Ya, karena jenis kelamin tidak memengaruhi syarat fisik secara umum.

Jawaban: C

Pembahasan:
IMT = berat (kg) / (tinggi (m))² = 62 / (1,6)² = 62 / 2,56 ≈ 24,22
Karena IMT berada dalam rentang 18,5–25, maka berat badan dinyatakan proporsional. Jika peserta adalah laki-laki, tinggi badan minimal tepat 160 cm, artinya masih memenuhi syarat. Maka, jawaban yang benar adalah C.

Soal Nomor 5
Dalam wawancara seleksi IPDN, peserta diminta menjelaskan alasan memilih IPDN. Berikut adalah beberapa pernyataan. Manakah yang paling menunjukkan motivasi dan komitmen tinggi sebagai calon ASN di lingkungan pemerintahan?

A. “Saya ingin bekerja di pemerintahan karena banyak tunjangan dan gaji tetap.”
B. “Saya melihat banyak orang sukses lulusan IPDN, jadi saya ingin ikut-ikutan.”
C. “Saya ingin mengabdi pada bangsa melalui jalur birokrasi dan siap disiplin menjalani pendidikan kedinasan.”
D. “Saya memilih IPDN karena lebih cepat lulus dan langsung ditempatkan kerja.”
E. “Saya disarankan orang tua untuk masuk sekolah kedinasan, jadi saya mengikuti saja.”

Jawaban: C

Pembahasan:
Motivasi yang dinilai baik dalam seleksi IPDN adalah motivasi yang berbasis pada nilai pengabdian, pemahaman peran sebagai ASN, dan kesiapan menjalani proses pendidikan yang disiplin. Pernyataan pada opsi C mencerminkan pemahaman yang utuh dan komitmen tinggi terhadap peran sebagai praja dan ASN. Pilihan lain cenderung pragmatis dan kurang mencerminkan semangat pelayanan publik.

Soal Nomor 6
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dianggap sebagai tonggak penting dalam pembentukan identitas nasional. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, semangat dari Sumpah Pemuda yang paling relevan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah…

A. Menolak semua bentuk budaya asing agar identitas nasional tetap murni
B. Mengedepankan identitas etnis dalam membangun wilayah masing-masing
C. Menumbuhkan rasa persatuan dengan menyingkirkan perbedaan budaya
D. Menjaga kebhinekaan dan memperkuat rasa nasionalisme di tengah keberagaman
E. Mengutamakan bahasa daerah agar budaya lokal tetap lestari

Jawaban: D

Pembahasan:
Sumpah Pemuda menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia. Dalam konteks saat ini, implementasinya adalah menguatkan rasa nasionalisme tanpa menyingkirkan perbedaan budaya (Bhineka Tunggal Ika). Maka jawaban yang paling mencerminkan nilai perjuangan tersebut adalah D.

Soal Nomor 7
Dalam sebuah studi kasus, seorang ASN ditugaskan ke daerah yang masyarakatnya memiliki adat istiadat sangat berbeda dengan daerah asalnya. ASN tersebut merasa kesulitan beradaptasi dan mulai menunjukkan sikap tidak toleran terhadap kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai calon praja IPDN yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia, sikap terbaik yang harus dikembangkan untuk menghadapi kondisi seperti ini adalah…

A. Menerapkan nilai-nilai yang berlaku di daerah asal tanpa memedulikan budaya lokal
B. Berusaha menyesuaikan diri sambil tetap menjaga nilai nasionalisme dan menghargai budaya setempat
C. Menghindari interaksi dengan masyarakat lokal agar tidak mengalami kesulitan adaptasi
D. Meminta dipindahkan ke wilayah yang lebih sesuai dengan nilai pribadi
E. Memberi pemahaman kepada masyarakat agar menyesuaikan diri dengan budaya luar

Jawaban: B

Pembahasan:
Sikap toleransi dan adaptif terhadap keberagaman adalah bagian dari implementasi Bhineka Tunggal Ika dan nilai dasar ASN. Seorang calon praja harus mampu menghargai perbedaan budaya dan tetap menjalankan tugas kenegaraan dengan menjunjung nasionalisme. Maka pilihan B adalah yang paling tepat.

Soal Nomor 8
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR dan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa…

A. Kekuasaan legislatif lebih rendah dari kekuasaan yudikatif
B. Sistem hukum Indonesia tidak menjamin stabilitas undang-undang
C. MK merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi di negara
D. Kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan keseimbangan kekuasaan
E. Presiden harus meminta persetujuan MK sebelum menyetujui undang-undang

Jawaban: D

Pembahasan:
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) dan memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945. Ini merupakan bagian dari sistem checks and balances agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan. Maka, jawaban yang benar adalah D.

Soal Nomor 9
Andi, peserta tes IPDN, sedang mengikuti tes kepribadian. Dalam simulasi situasi, ia menemukan rekan timnya melakukan pelanggaran kecil terhadap aturan. Jika Andi melaporkan, tim bisa mendapat penalti dan tujuan bersama tidak tercapai. Jika tidak dilaporkan, Andi dianggap tidak taat aturan. Sikap paling tepat dalam situasi tersebut adalah…

A. Tidak melaporkan karena mempertimbangkan kepentingan tim secara keseluruhan
B. Menegur secara pribadi dan menyelesaikan masalah secara internal
C. Melaporkan pelanggaran karena integritas pribadi harus dijunjung tinggi
D. Mengabaikan karena pelanggaran tersebut tidak memengaruhi hasil akhir
E. Menyarankan tim untuk melanggar aturan bersama agar adil

Jawaban: C

Pembahasan:
Tes Kepribadian menilai integritas dan tanggung jawab sosial. Dalam kasus ini, menjaga integritas lebih penting daripada hasil akhir. Laporan yang jujur mencerminkan tanggung jawab terhadap aturan dan karakter pribadi sebagai calon abdi negara. Maka, C adalah pilihan paling tepat.

Soal Nomor 10
Tes Intelegensi Umum:
Diketahui pernyataan berikut:
Semua praja IPDN wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan.
Beberapa praja berasal dari luar Pulau Jawa.
Tidak semua praja memiliki pengalaman organisasi sebelumnya.

Kesimpulan mana yang logis berdasarkan pernyataan di atas?

A. Semua praja yang berasal dari luar Pulau Jawa tidak memiliki pengalaman organisasi
B. Beberapa praja yang mengikuti pelatihan kepemimpinan berasal dari luar Pulau Jawa
C. Hanya praja dari Pulau Jawa yang wajib mengikuti pelatihan
D. Praja dengan pengalaman organisasi tidak perlu pelatihan kepemimpinan
E. Pelatihan kepemimpinan hanya untuk praja yang berasal dari luar Pulau Jawa

Jawaban: B

Pembahasan:
Pernyataan menyebutkan bahwa semua praja wajib pelatihan, dan beberapa berasal dari luar Pulau Jawa. Maka bisa disimpulkan bahwa beberapa dari yang mengikuti pelatihan berasal dari luar Jawa. Jawaban B adalah yang paling logis dan sesuai nalar deduktif.

Soal Nomor 11

Dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa, pemerintah mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembangunan. Namun dalam praktiknya, tantangan muncul ketika modernisasi dan globalisasi membawa nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Sebagai calon praja IPDN, sikap yang paling tepat dalam menghadapi kondisi tersebut adalah…

A. Menolak semua bentuk budaya luar untuk melindungi budaya lokal
B. Mengadopsi nilai-nilai luar secara terbuka demi kemajuan
C. Memfilter nilai luar dengan tetap mempertahankan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila
D. Menerapkan nilai-nilai luar selama tidak melanggar hukum
E. Mengabaikan perdebatan budaya dan fokus pada efisiensi

Jawaban: C

Pembahasan:
Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi pedoman dalam menyaring pengaruh globalisasi. Sikap terbaik adalah tetap terbuka terhadap nilai luar, namun tetap menjaga jati diri bangsa. Maka jawaban C adalah paling tepat karena mencerminkan keseimbangan antara adaptasi dan pelestarian nilai luhur.

Soal Nomor 12

Dalam sebuah diskusi panel, Anda menyampaikan gagasan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, seorang peserta lain berpendapat bahwa tidak semua informasi layak dibuka karena dapat mengganggu stabilitas nasional. Sebagai calon praja IPDN, bagaimana Anda sebaiknya merespons perbedaan pendapat tersebut?

A. Menolak pendapat peserta lain karena bertentangan dengan prinsip transparansi
B. Mengabaikan pendapat tersebut dan terus menyuarakan keterbukaan total
C. Menyampaikan bahwa keterbukaan harus disertai kebijakan pembatasan yang bijak demi keamanan negara
D. Menyerahkan sepenuhnya kebijakan informasi pada lembaga intelijen
E. Mengkritik pemerintah yang masih menutup-nutupi banyak informasi publik

Jawaban: C

Pembahasan:
Sebagai calon pemimpin birokrasi, penting memahami bahwa transparansi adalah prinsip utama, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keamanan nasional. Oleh karena itu, keterbukaan perlu dilakukan secara bijak. Jawaban C mencerminkan keseimbangan pemikiran dan pemahaman kebijakan publik yang tepat.

Soal Nomor 13

Dalam suatu simulasi, Anda diminta memimpin tim dalam waktu singkat. Tiba-tiba dua anggota mengalami konflik yang berpotensi mengganggu tugas utama. Anda harus segera membuat keputusan agar misi selesai tepat waktu. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan?

A. Memisahkan dua anggota agar tidak mengganggu kerja tim lainnya
B. Meminta anggota lain menyelesaikan tugas sambil menunda penyelesaian konflik
C. Menyelesaikan konflik secara cepat dengan menengahi secara objektif
D. Menyalahkan kedua pihak agar menjadi pelajaran bagi tim
E. Mengabaikan konflik karena tugas lebih penting

Jawaban: C

Pembahasan:
Dalam manajemen kepemimpinan, konflik harus diselesaikan segera dengan pendekatan objektif dan adil agar tidak memengaruhi kinerja tim. Menunda atau mengabaikan bisa memperburuk suasana kerja. Jawaban C menunjukkan kepemimpinan yang solutif dan cakap dalam tekanan.

Soal Nomor 14

Berikut adalah argumentasi dalam sidang Mahkamah Konstitusi:
“Pasal dalam UU X membatasi hak berserikat warga negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.”
Jika Anda menjadi pengamat konstitusi, bagaimana analisis hukum Anda terhadap argumen tersebut?

A. UU X harus diutamakan karena dibuat oleh DPR sebagai wakil rakyat
B. Pasal dalam UUD 1945 lebih tinggi dan UU X dapat dibatalkan oleh MK
C. Semua UU sah selama disetujui Presiden dan DPR
D. Tidak ada pelanggaran konstitusi selama tidak ada kekerasan
E. UU X hanya mengatur teknis, jadi tidak perlu diuji materiil

Jawaban: B

Pembahasan:
UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Jika sebuah UU bertentangan dengan UUD, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya. Argumen dalam soal tersebut menunjukkan pelanggaran HAM, maka analisis hukum yang tepat adalah jawaban B.

Soal Nomor 15

TIU – Penalaran Logis:
Jika semua peserta yang mengikuti seleksi IPDN memiliki integritas, dan sebagian dari mereka juga aktif dalam organisasi sosial, maka pernyataan mana yang pasti benar?

A. Semua peserta yang aktif dalam organisasi sosial memiliki integritas
B. Hanya peserta dengan integritas yang diterima IPDN
C. Tidak semua peserta yang memiliki integritas aktif dalam organisasi sosial
D. Sebagian peserta tidak memiliki integritas
E. Peserta yang tidak aktif organisasi tidak memiliki integritas

Jawaban: A

Pembahasan:
Premis pertama menyatakan semua peserta memiliki integritas, dan sebagian dari mereka juga aktif organisasi sosial. Maka, semua peserta aktif dalam organisasi adalah bagian dari peserta dengan integritas. Jawaban A adalah kesimpulan logis yang pasti benar berdasarkan premis.

Soal Nomor 16

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terdapat prinsip pembagian kekuasaan yang terbagi secara horizontal dan vertikal. Namun, dalam implementasinya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jika Anda seorang calon praja IPDN, bagaimana Anda menganalisis solusi untuk memperkuat efektivitas sistem desentralisasi tersebut?

A. Menyerahkan seluruh urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah tanpa kecuali
B. Menyeragamkan kebijakan pusat agar daerah tidak membuat kebijakan sendiri
C. Menyusun regulasi yang memperjelas batas dan kewenangan masing-masing level pemerintahan
D. Menghapuskan otonomi daerah agar pemerintahan lebih terpusat dan efisien
E. Memberikan semua wewenang ke pusat namun tetap libatkan daerah dalam konsultasi

Jawaban: C

Pembahasan:
Solusi yang ideal dalam menghadapi tumpang tindih kewenangan adalah dengan mempertegas regulasi dan batas kewenangan tiap level pemerintahan. Ini akan memperkuat pelaksanaan desentralisasi dan mencegah konflik kewenangan. Jawaban C mencerminkan pendekatan sistematis dan konstitusional.

Soal Nomor 17

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kebijakan publik, bagaimana seharusnya prinsip keadilan sosial menurut sila ke-5 diterapkan dalam penyusunan anggaran daerah?

A. Fokus pada sektor yang menghasilkan pendapatan terbesar
B. Mengalokasikan anggaran secara proporsional hanya untuk daerah yang memiliki kontribusi besar
C. Memberikan porsi anggaran terbesar untuk belanja pegawai
D. Menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan
E. Memberikan anggaran seragam tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah

Jawaban: D

Pembahasan:
Sila ke-5 mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam konteks anggaran daerah, ini berarti anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan bertujuan memeratakan kesejahteraan. Jawaban D merupakan representasi dari penerapan nilai keadilan sosial.

Soal Nomor 18

Semua pegawai negeri sipil harus mengikuti kode etik profesi. Sebagian peserta IPDN kelak akan menjadi PNS. Maka, berdasarkan pernyataan tersebut, manakah simpulan logis yang benar?

A. Semua peserta IPDN harus mengikuti kode etik profesi
B. Sebagian peserta IPDN tidak perlu memahami kode etik
C. Semua peserta IPDN belum tentu akan menjadi PNS
D. Peserta IPDN boleh melanggar kode etik selama belum dilantik
E. Peserta IPDN yang tidak akan menjadi PNS tidak perlu belajar kode etik

Jawaban: A

Pembahasan:
Jika sebagian peserta IPDN kelak menjadi PNS dan semua PNS harus mengikuti kode etik, maka peserta IPDN harus disiapkan sejak awal dengan pemahaman kode etik. Jawaban A merupakan kesimpulan yang logis dan relevan dalam konteks pembentukan karakter praja IPDN.

Soal Nomor 19

Anda adalah calon praja IPDN dan sedang ditugaskan untuk menjadi ketua panitia dalam acara pengabdian masyarakat. Beberapa anggota tim tidak disiplin dan enggan bekerja sama. Apa yang paling tepat Anda lakukan?

A. Meminta mereka keluar dari tim agar tidak mengganggu
B. Melapor ke pembina agar mereka diberi sanksi
C. Menasihati secara pribadi dan mencari tahu alasan sikap mereka
D. Mengerjakan semua tugas sendiri agar acara tetap berjalan
E. Membiarkan mereka karena fokus utama Anda adalah menyukseskan acara

Jawaban: C

Pembahasan:
Dalam kepemimpinan berbasis karakter, penting memahami akar masalah dan membina rekan kerja. Menasihati dan berdialog adalah bentuk empati dan tanggung jawab sosial yang tinggi, sesuai nilai-nilai TKP dan etika calon praja.

Soal Nomor 20

Peristiwa Rengasdengklok menjadi salah satu momen penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Anda menganalisis makna strategis dari peristiwa tersebut dalam konteks pembentukan karakter bangsa?

A. Menunjukkan bahwa pemuda bersikap anarkis terhadap tokoh tua
B. Menjadi bukti bahwa kemerdekaan didesak oleh Jepang
C. Menunjukkan perpecahan antara golongan tua dan muda
D. Mencerminkan inisiatif dan semangat juang generasi muda dalam mempercepat kemerdekaan
E. Merupakan bukti kegagalan komunikasi antar pemimpin bangsa

Jawaban: D

Pembahasan:
Peristiwa Rengasdengklok menunjukkan bahwa generasi muda memiliki inisiatif tinggi dan keberanian untuk mempercepat proklamasi, meskipun harus “menculik” Soekarno-Hatta. Ini menjadi simbol semangat perubahan dan partisipasi aktif generasi muda dalam sejarah bangsa.

Ingin Mendapatkan Soal Lengkap dan Pembahasan Lengkap?

Ingin Mendapatkan Soal Lengkap dan Pembahasan Lengkap?

Untuk Anda yang ingin mengakses lebih banyak soal latihan berkualitas dan pembahasan lengkap untuk persiapan tes masuk IPDN, STIS, dan berbagai seleksi kedinasan lainnya, kunjungi situs resmi utbk.or.id sekarang juga. Dapatkan materi belajar terbaik untuk meningkatkan peluang Anda lolos seleksi!

📘 Bank Soal Tes Masuk IPDN (SKD Kedinasan BKN) Terlengkap: Di bawah ini disajikan 55 Soal Latihan Tes Masuk IPDN yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK: Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Bahasa Indonesia Kedinasan), Tes Inteligensia Umum (TIU: Verbal, Silogisme, Numerik, Deret, Analitis, Figural), serta Tes Karakteristik Pribadi (TKP: Pelayanan Publik, Integritas, Profesionalisme, Jejaring Kerja, TIK, Anti-Radikalisme) lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan mendalam. Buka akordeon jawaban pada tiap nomor untuk meninjau pembahasannya!

Soal #1 • TWK (Pancasila – Pengamalan Sila ke-1)
Standar SKD IPDN

Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, seorang aparatur pemerintah bertugas melayani permohonan izin pendirian sarana ibadah suatu kelompok warga yang telah memenuhi seluruh syarat administratif dan verifikasi faktual. Tindakan aparatur yang paling mencerminkan nilai Sila Pertama Pancasila adalah…

A. Menunda penerbitan izin demi menghindari potensi gesekan dengan kelompok mayoritas setempat
B. Memproses dan menerbitkan izin secara profesional serta memberikan pemahaman perlindungan hukum kebebasan beragama kepada warga sekitar
C. Mengalihkan wewenang penerbitan izin kepada pengurus rukun warga tanpa rekomendasi dinas terkait
D. Menyarankan pemohon izin agar beribadah di wilayah kecamatan lain yang lebih homogen
E. Meminta pemohon menyediakan kompensasi materi khusus kepada masyarakat lingkungan sekitar

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Sebagai pamong pelayan publik, aparatur wajib bersikap adil, menjamin hak konstitusional warga, dan memproses izin yang sah tanpa diskriminasi.

Soal #2 • TWK (Pancasila – Butir Sila ke-2)
Standar SKD IPDN

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke-2) menuntut setiap insan Indonesia untuk menjunjung tinggi derajat martabat sesama manusia. Implementasi nilai tersebut dalam etika birokrasi pemerintahan adalah…

A. Memberikan pelayanan prioritas utama kepada rekan sejawat atau keluarga pejabat di instansi dinas
B. Memperlakukan setiap warga pengguna layanan dengan santun, setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan fisik
C. Mengesampingkan standar operasional prosedur demi mempercepat dokumen golongan tertentu
D. Menuntut imbalan jasa tambahan apabila proses administrasi diselesaikan lebih awal dari target waktu
E. Mengutamakan kelompok yang memiliki kontribusi donasi terbesar terhadap kas daerah

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Sila Kedua menegaskan pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau warna kulit.

Soal #3 • TWK (Pancasila – Sila ke-3 & Nasionalisme)
Standar SKD IPDN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di wilayah perbatasan negara menghadapi tantangan pengaruh budaya asing dan disparitas pembangunan. Sikap kepamongprajaan yang berlandaskan Sila Persatuan Indonesia adalah…

A. Mengisolasi wilayah perbatasan dari seluruh informasi dan pergaulan dunia luar
B. Membangun konektivitas, memajukan kesejahteraan lokal, dan memperkokoh wawasan kebangsaan garda terdepan NKRI
C. Menyerahkan pengelolaan tapal batas sepenuhnya kepada kesepakatan informal antarwarga lintas negara
D. Menyudutkan warga lokal yang memiliki kerabat keluarga di negara tetangga perbatasan
E. Membiarkan ketertinggalan infrastruktur selama situasi pertahanan militer masih kondusif

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Sila Ketiga mengamanatkan penempatan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan. Membangun wilayah terluar sebagai beranda depan NKRI memperkuat integrasi nasional.

Soal #4 • TWK (Pancasila – Sila ke-4 & Musyawarah)
Standar SKD IPDN

Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, terdapat perbedaan pandangan tajam antarperwakilan rukun warga mengenai alokasi dana drainase versus taman warga. Sikap fasilitator musyawarah yang selaras dengan Sila ke-4 adalah…

A. Memutuskan alokasi dana secara sepihak untuk menghindari perdebatan berlarut-larut
B. Mengutamakan usulan dari pihak perwakilan rukun warga yang paling vokal dan berpengaruh
C. Membuka ruang dialog argumentatif berbasis data skala prioritas kebutuhan bersama hingga dicapai mufakat
D. Membatalkan seluruh program pembangunan wilayah agar tidak timbul kecemburuan sosial
E. Meminta perwakilan pihak yang kalah bersuara meninggalkan ruangan rapat paripurna

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Sila Keempat mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum dengan kejujuran intelektual dan pertimbangan objektif.

Soal #5 • TWK (Pancasila – Sila ke-5 & Keadilan Sosial)
Standar SKD IPDN

Pemerintah daerah mengalokasikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat prasejahtera. Salah seorang oknum aparatur memasukkan nama kerabat mampu ke dalam daftar penerima. Pelanggaran tersebut bertentangan langsung dengan Sila Kelima Pancasila karena…

A. Mengurangi kuota kas belanja operasional harian kantor pemerintah daerah
B. Merampas hak masyarakat yang berhak dan mencederai asas keadilan distributif bagi kemakmuran rakyat
C. Mengakibatkan pertambahan beban kerja administrasi pada bagian verifikasi data
D. Menimbulkan teguran lisan dari inspektorat wilayah kabupaten
E. Menurunkan nilai akreditasi instansi di mata kementerian pusat

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Sila Kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan distributif di mana hak fakir miskin dan warga rentan wajib dilindungi tanpa penyelewengan.

Soal #6 • TWK (UUD 1945 – Hierarki Peraturan Perundang-undangan)
Standar SKD IPDN

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, urutan hierarki hukum di Indonesia yang benar dari yang tertinggi adalah…

A. UUD NRI 1945 → Ketetapan MPR → UU/Perppu → Peraturan Pemerintah → Peraturan Presiden → Perda Provinsi → Perda Kabupaten/Kota
B. UUD NRI 1945 → UU/Perppu → Ketetapan MPR → Peraturan Presiden → Peraturan Pemerintah → Perda Provinsi → Perda Kabupaten/Kota
C. Ketetapan MPR → UUD NRI 1945 → UU/Perppu → Peraturan Pemerintah → Perda Provinsi → Peraturan Presiden → Perda Kabupaten/Kota
D. UUD NRI 1945 → Ketetapan MPR → Peraturan Pemerintah → UU/Perppu → Peraturan Presiden → Perda Provinsi → Perda Kabupaten/Kota
E. UUD NRI 1945 → Peraturan Presiden → Ketetapan MPR → UU/Perppu → Peraturan Pemerintah → Perda Kabupaten/Kota → Perda Provinsi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Tata urutan perundang-undangan menurut UU 12/2011: (1) UUD NRI 1945, (2) Tap MPR, (3) UU/Perppu, (4) Peraturan Pemerintah (PP), (5) Peraturan Presiden (Perpres), (6) Perda Provinsi, (7) Perda Kabupaten/Kota.

Soal #7 • TWK (UUD 1945 – Lembaga Negara & Mahkamah Konstitusi)
Standar SKD IPDN

Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal berikut, KECUALI…

A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
D. Memutus pembubaran partai politik
E. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review peraturan di bawah UU) adalah wewenang Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, bukan Mahkamah Konstitusi.

Soal #8 • TWK (UUD 1945 – Pasal 1 Ayat 2 & Demokrasi)
Standar SKD IPDN

Sebelum perubahan (amandemen), Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: ‘Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat’. Pasca-amandemen UUD 1945, bunyi pasal tersebut diubah menjadi…

A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
B. Kedaulatan berada di tangan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diawasi oleh Mahkamah Konstitusi
D. Kedaulatan negara Republik Indonesia bersumber pada hukum adat dan musyawarah
E. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diwakili secara mutlak oleh parlemen pusat

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ketiga menegaskan: ‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’, yang mengukuhkan prinsip kedaulatan hukum (supremasi konstitusi) dan demokrasi langsung.

Soal #9 • TWK (UUD 1945 – Hak Asasi Manusia)
Standar SKD IPDN

Hak asasi manusia yang termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 adalah…

A. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak di sektor pemerintahan
B. Hak untuk hidup, hak tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
C. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan dan serikat pekerja
D. Hak untuk memiliki tempat tinggal di seluruh wilayah ibu kota negara
E. Hak untuk bepergian ke luar negeri tanpa batasan dokumen imigrasi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Soal #10 • TWK (NKRI & Sejarah Kemerdekaan)
Standar SKD IPDN

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Tokoh yang menyampaikan gagasan tentang lima dasar negara dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila adalah…

A. Mr. Muhammad Yamin
B. Prof. Dr. Soepomo
C. Ir. Soekarno
D. Drs. Mohammad Hatta
E. Raden Achmad Soebardjo

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Ir. Soekarno menyampaikan pidato rumusan dasar negara yang diberi nama ‘Pancasila’ pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Soal #11 • TWK (NKRI & Sejarah Kepamongprajaan IPDN)
Standar SKD IPDN

Lembaga pendidikan kepamongprajaan di Indonesia berakar dari berdirinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang pertama kali diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1956 bertempat di kota…

A. Bandung, Jawa Barat
B. Malang, Jawa Timur
C. Yogyakarta, D.I. Yogyakarta
D. Bukittinggi, Sumatera Barat
E. Makassar, Sulawesi Selatan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) pertama kali diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur, sebelum di kemudian hari dinasionalkan dan dilebur menjadi STPDN dan akhirnya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berpusat di Jatinangor, Sumedang.

Soal #12 • TWK (Bela Negara – Nilai Dasar)
Standar SKD IPDN

Berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, salah satu nilai dasar bela negara adalah ‘Rela berkorban untuk bangsa dan negara’. Contoh nyata penerapannya bagi seorang pamong praja di lapangan adalah…

A. Menuntut kenaikan tunjangan kinerja setiap kali ditugaskan memantau ketertiban umum
B. Bersedia ditempatkan di daerah penugasan terluar dan mendahulukan keselamatan warga saat bencana alam
C. Membatasi komunikasi dengan warga yang tidak sependapat dalam urusan politik
D. Menolak tugas piket di hari libur karena merupakan hak istirahat pribadi
E. Mengambil cuti tahunan saat wilayah tugas sedang mengalami krisis logistik

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Rela berkorban untuk bangsa dan negara diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat dan keselamatan bangsa, ikhlas menunaikan tugas pelayanan di daerah perbatasan/terpencil, serta responsif membantu korban bencana tanpa pamrih.

Soal #13 • TWK (Bhinneka Tunggal Ika – Filosofi)
Standar SKD IPDN

Frasa ‘Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa’ yang menjadi semboyan pemersatu bangsa Indonesia diambil dari karya sastra klasik zaman Majapahit, yaitu Kitab Sutasoma yang ditulis oleh…

A. Mpu Prapanca
B. Mpu Tantular
C. Mpu Sedah
D. Mpu Panuluh
E. Mpu Gandring

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ berasal dari kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular pada masa keemasan Kerajaan Majapahit di abad ke-14 di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk.

Soal #14 • TWK (Bhinneka Tunggal Ika – Integrasi Sosial)
Standar SKD IPDN

Kearifan lokal di berbagai daerah Indonesia seperti ‘Pela Gandong’ di Maluku atau ‘Dalihan Na Tolu’ di Sumatera Utara terbukti ampuh meredam konflik horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai…

A. Penghambat masuknya modernisasi hukum perdata nasional
B. Alat tawar politik golongan elit tradisional daerah terhadap pemerintah pusat
C. Modal sosial dan perekat kohesi integrasi kebangsaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
D. Hukum privat yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar
E. Simbol formalitas upacara adat tanpa dampak praktis dalam kerukunan warga

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Kearifan lokal (local wisdom) berperan sebagai modal sosial (social capital) yang merekatkan relasi persaudaraan, menciptakan toleransi, serta meredam friksi sosial dalam masyarakat majemuk Indonesia.

Soal #15 • TWK (Integritas & Anti-Korupsi)
Standar SKD IPDN

Seorang kepala subbagian kepegawaian menolak menerima parsel mewah dan amplop berisi uang dari peserta seleksi calon ASN pamong praja. Sikap tersebut berlandaskan pada prinsip…

A. Efisiensi anggaran instansi kedinasan
B. Integritas moral dan pencegahan gratifikasi tindak pidana korupsi
C. Kepatuhan terhadap tradisi senioritas kepamongan semata
D. Pencegahan audit keuangan dari pihak kementerian teknis
E. Ketakutan akan sanksi pemotongan tunjangan jabatan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Menolak pemberian uang atau fasilitas terkait jabatan merupakan wujud nyata integritas dan kepatuhan terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai larangan gratifikasi.

Soal #16 • TWK (Bahasa Indonesia Kedinasan – EYD V)
Standar SKD IPDN

Penulisan gelar kehormatan, nama pejabat, dan jabatan kedinasan berikut ini yang SESUAI dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD V) adalah…

A. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik para Camat-Camat se-kabupaten.
B. Kemarin Bupati menghadiri rapat; besok ia akan mengunjungi para menteri kabinet.
C. Surat itu ditandatangani oleh Dr. H. Ahmad Fauzi, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
D. Semua staf dinas harus mematuhi instruksi daripada Bapak walikota.
E. Pelantikan di pimpin langsung oleh Prof Dr Sutrisno SH MH di gedung sate.

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Penulisan gelar akademik dan jabatan dalam Opsi C tepat: ‘Dr. H. Ahmad Fauzi, M.Si.’ menggunakan titik di antara singkatan gelar dan koma pemisah nama dengan gelar, serta ‘Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung’ kapital karena diikuti instansi/daerah spesifik. Opsi lain salah tanda baca, penulisan nama jabatan/tempat, atau mubazir kata.

Soal #17 • TWK (Bahasa Indonesia Kedinasan – Kalimat Efektif)
Standar SKD IPDN

Pilihlah kalimat naskah dinas kedinasan berikut yang memenuhi kriteria KALIMAT EFEKTIF dan lugas…

A. Bagi seluruh peserta ujian diharapkan agar supaya hadir tepat pada waktunya.
B. Pemerintah Daerah Kabupaten menyalurkan bantuan bibit padi kepada para petani sasaran.
C. Dalam rapat koordinasi itu membicarakan mengenai pencegahan banjir tahunan wilayah.
D. Kepada para camat dipersilahkan waktu dan tempat untuk membacakan laporan dinasnya.
E. Untuk mempersingkat waktu yang ada, acara pelantikan segera kita mulai sekarang.

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Opsi B adalah kalimat efektif dengan subjek (Pemerintah Daerah Kabupaten), predikat (menyalurkan), objek (bantuan bibit padi), dan keterangan penyerta yang tepat tanpa pemborosan kata. Opsi A mengandung pleonasme (‘agar supaya’), C hilang subjek (‘dalam rapat… membicarakan’), D rancu (‘waktu dan tempat dipersilakan’), E tidak logis (‘mempersingkat waktu’).

Soal #18 • TWK (Bahasa Indonesia Kedinasan – Penalaran Paragraf)
Standar SKD IPDN

Cermati teks: ‘Reformasi birokrasi pemerintahan diarahkan pada penciptaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas tinggi, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Digitalisasi layanan administrasi kependudukan menjadi instrumen krusial dalam meniadakan praktik pungutan liar sekaligus memangkas rentang kendali birokrasi yang berbelit-belit.’

Simpulan yang paling tepat dari teks di atas adalah…

A. Seluruh aparatur sipil negara diwajibkan menguasai pemrograman komputer tingkat lanjut
B. Digitalisasi layanan publik merupakan sarana strategis dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, cepat, dan profesional
C. Pungutan liar hanya dapat diatasi jika gaji aparatur pemerintah dinaikkan berkali-kali lipat
D. Masyarakat tidak lagi membutuhkan kehadiran pegawai kantor dinas secara tatap muka
E. Rentang kendali birokrasi harus dihapuskan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Gagasan pokok paragraf merangkum dua hal: tujuan reformasi birokrasi (profesional & berintegritas) dan peran vital digitalisasi dalam menghapus pungli serta memangkas birokrasi, sehingga simpulan Opsi B paling representatif.

Soal #19 • TIU (Kemampuan Verbal – Sinonim Kedinasan)
Standar SKD IPDN

Sinonim yang paling tepat dari kata DELEGASI dalam tata kelola organisasi adalah…

A. Pemberian subsidi
B. Peralihan kepemilikan
C. Pelimpahan wewenang
D. Penghapusan struktur
E. Pemeriksaan berkas

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Delegasi berarti pelimpahan wewenang atau tugas kekuasaan dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan, atau perutusan utusan perwakilan.

Soal #20 • TIU (Kemampuan Verbal – Antonim Kedinasan)
Standar SKD IPDN

Lawan kata (antonim) yang paling tepat untuk kata SENTRALISASI adalah…

A. Konsolidasi
B. Desentralisasi
C. Integrasi
D. Privatisasi
E. Birokratisasi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Sentralisasi adalah pemusatan wewenang atau kekuasaan pada satu titik pusat pemerintahan. Antonimnya adalah desentralisasi (penyerahan sebagian wewenang pemerintahan kepada daerah otonom).

Soal #21 • TIU (Kemampuan Verbal – Analogi Kedinasan)
Standar SKD IPDN

PRAJA : IPDN = TARUNA : …

A. UNIVERSITAS
B. AKMIL
C. PESANTREN
D. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI
E. SEKOLAH DASAR

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Sebutan peserta didik di IPDN adalah ‘Praja’, sedangkan sebutan peserta didik ikatan dinas militer di Akademi Militer (Akmil) adalah ‘Taruna’.

Soal #22 • TIU (Kemampuan Verbal – Analogi Wilayah & Jabatan)
Standar SKD IPDN

CAMAT : KECAMATAN = LURAH : …

A. KABUPATEN
B. KELURAHAN
C. PROVINSI
D. DUSUN
E. RUKUN WARGA

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Camat adalah pejabat pamong praja yang memimpin wilayah administratif kecamatan, sedangkan Lurah memimpin wilayah administratif kelurahan.

Soal #23 • TIU (Penalaran Logika – Silogisme)
Standar SKD IPDN

Premis 1: Semua praja IPDN yang lulus masa basis memiliki kedisiplinan prima.
Premis 2: Sebagian praja IPDN di barak A menerima piagam penghargaan kepemimpinan.
Kesimpulan yang paling sah dari kedua premis tersebut adalah…

A. Semua yang berdisiplin prima menerima piagam penghargaan kepemimpinan di barak A
B. Sebagian praja IPDN di barak A yang berdisiplin prima menerima piagam penghargaan kepemimpinan
C. Praja yang tidak menerima piagam kepemimpinan tidak memiliki kedisiplinan prima
D. Hanya praja yang lulus masa basis yang boleh tinggal di barak A
E. Semua praja yang menerima piagam kepemimpinan tidak tinggal di barak A

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Karena semua praja yang lulus masa basis memiliki kedisiplinan prima dan sebagian praja di barak A menerima piagam penghargaan (di mana mereka adalah praja IPDN), maka sebagian praja di barak A yang berdisiplin prima menerima piagam penghargaan kepemimpinan.

Soal #24 • TIU (Penalaran Logika – Silogisme Kondisional)
Standar SKD IPDN

Premis 1: Jika anggaran dana desa dikelola secara akuntabel, maka program pemberdayaan warga berjalan sukses.
Premis 2: Jika program pemberdayaan warga berjalan sukses, maka angka kemiskinan desa menurun.
Premis 3: Angka kemiskinan di desa Makmur tidak mengalami penurunan.
Kesimpulan yang tepat adalah…

A. Anggaran dana desa Makmur dikelola secara akuntabel dan transparan
B. Anggaran dana desa Makmur tidak dikelola secara akuntabel
C. Program pemberdayaan warga desa Makmur berjalan sangat sukses
D. Desa Makmur tidak memperoleh alokasi dana desa dari pemerintah
E. Seluruh warga desa Makmur telah terbebas dari status prasejahtera

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Berdasarkan silogisme hipotesis: P → Q dan Q → R, maka P → R. Diketahui fakta ~R (angka kemiskinan tidak menurun). Berdasarkan modus tollens (P → R, ~R ∴ ~P), kesimpulannya adalah anggaran dana desa Makmur tidak dikelola secara akuntabel.

Soal #25 • TIU (Penalaran Logika – Kuantor)
Standar SKD IPDN

Semua aparatur pamong praja wajib menjaga netralitas politik.
Beberapa aparatur pamong praja memiliki akun aktif di platform media sosial.
Kesimpulan yang logis adalah…

A. Semua pengguna akun media sosial adalah aparatur pamong praja yang netral
B. Beberapa aparatur pamong praja yang memiliki akun media sosial wajib menjaga netralitas politik
C. Aparatur yang tidak memiliki akun media sosial tidak terikat kewajiban netralitas
D. Aparatur pamong praja dilarang memiliki akun media sosial selama tahun politik
E. Semua aparatur yang menjaga netralitas politik tidak menggunakan media sosial

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Penggabungan kuantor universal (Semua) dan kuantor partikular (Beberapa) menghasilkan simpulan partikular: beberapa aparatur pamong praja yang aktif di media sosial tetap berkewajiban mutlak menjaga netralitas politik.

Soal #26 • TIU (Kemampuan Numerik – Aljabar & Persentase)
Standar SKD IPDN

Alokasi anggaran belanja program pencegahan stunting di suatu kecamatan adalah Rp450.000.000. Pada semester pertama, telah terealisasi 40%. Pada kuartal ketiga, terserap lagi 35% dari sisa anggaran yang belum terpakai. Berapakah sisa dana program yang masih belum terserap?

A. Rp157.500.000
B. Rp175.500.000
C. Rp180.000.000
D. Rp195.000.000
E. Rp202.500.000

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Realisasi semester 1 = 40% × 450.000.000 = Rp180.000.000.
Sisa dana = 450.000.000 – 180.000.000 = Rp270.000.000.
Serapan kuartal 3 = 35% × 270.000.000 = Rp94.500.000.
Sisa dana akhir = 270.000.000 – 94.500.000 = Rp175.500.000.

Soal #27 • TIU (Kemampuan Numerik – Perbandingan Berbalik Nilai)
Standar SKD IPDN

Pembangunan posko pelayanan terpadu direncanakan selesai dalam waktu 36 hari dengan 24 pekerja. Setelah berjalan 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari karena kendala cuaca ekstrem. Agar proyek tersebut selesai tepat waktu sesuai jadwal semula, berapa tambahan pekerja yang harus didatangkan?

A. 6 pekerja
B. 8 pekerja
C. 10 pekerja
D. 12 pekerja
E. 14 pekerja

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Total beban sisa pekerjaan = 24 pekerja × (36 – 12) hari = 24 × 24 = 576 orang-hari.
Waktu sisa yang tersedia = (36 – 12 – 6) hari = 18 hari.
Jumlah total pekerja yang dibutuhkan = 576 ÷ 18 = 32 pekerja.
Tambahan pekerja yang harus didatangkan = 32 – 24 = 8 pekerja.

Soal #28 • TIU (Kemampuan Numerik – Kecepatan & Berpapasan)
Standar SKD IPDN

Sebuah mobil dinas camat berangkat dari Kantor Kabupaten menuju Kecamatan Sukamaju dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam pada pukul 08.00 WIB. Pada waktu yang sama, mobil patroli ketertiban berangkat dari Kecamatan Sukamaju menuju Kantor Kabupaten di jalur yang sama dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Jika jarak kedua kantor tersebut 150 km, pada pukul berapa kedua mobil tersebut akan berpapasan?

A. 09.15 WIB
B. 09.30 WIB
C. 09.45 WIB
D. 10.00 WIB
E. 10.30 WIB

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Waktu berpapasan (t) = Jarak total ÷ (Kecepatan A + Kecepatan B) = 150 km ÷ (60 + 40) km/jam = 150 ÷ 100 = 1,5 jam (1 jam 30 menit).
Waktu berangkat 08.00 WIB + 1 jam 30 menit = 09.30 WIB.

Soal #29 • TIU (Kemampuan Numerik – Aritmetika Sosial & Rasio)
Standar SKD IPDN

Perbandingan jumlah praja pria dan praja wanita di sebuah ksatrian batalyon adalah 5 : 3. Jika jumlah praja pria 90 orang lebih banyak daripada praja wanita, berapakah jumlah total praja di batalyon tersebut?

A. 270 orang
B. 320 orang
C. 360 orang
D. 400 orang
E. 450 orang

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Selisih perbandingan = 5 – 3 = 2 bagian.
2 bagian = 90 orang → 1 bagian = 45 orang.
Total perbandingan = 5 + 3 = 8 bagian.
Total praja = 8 × 45 = 360 orang.

Soal #30 • TIU (Deret Angka – Pola Bertingkat)
Standar SKD IPDN

Tentukan angka selanjutnya pada deret berikut: 3, 7, 15, 31, 63, …

A. 95
B. 117
C. 127
D. 129
E. 135

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Pola penambahan: +4, +8, +16, +32, +64 (setiap selisih dikalikan 2), atau rumus Un = 2 × Un-1 + 1.
63 + 64 = 127.

Soal #31 • TIU (Deret Angka – Pola Dua Larik)
Standar SKD IPDN

Tentukan dua angka lanjutan pada barisan: 4, 9, 8, 14, 12, 19, 16, … , …

A. 22, 20
B. 24, 20
C. 24, 22
D. 25, 20
E. 26, 21

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Terdapat dua larik selang-seling:
Larik 1 (ganjil): 4, 8, 12, 16, 20 (+4)
Larik 2 (genap): 9, 14, 19, 24 (+5)
Maka urutan berikutnya setelah 16 adalah suku ke-8 (larik genap: 19 + 5 = 24) lalu suku ke-9 (larik ganjil: 16 + 4 = 20) → 24, 20.

Soal #32 • TIU (Deret Huruf – Pola Abjad)
Standar SKD IPDN

Tentukan huruf lanjutan pada barisan abjad berikut: B, E, I, N, T, …

A. V
B. W
C. Y
D. Z
E. A

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: E

Pembahasan:
Konversi ke urutan abjad: B(2), E(5), I(9), N(14), T(20).
Pola lompatan: +3, +4, +5, +6, +7.
20 + 7 = 27 → karena abjad ada 26 huruf (Z = 26), maka huruf ke-27 kembali berputar ke huruf A.

Soal #33 • TIU (Penalaran Analitis – Urutan Posisi Duduk)
Standar SKD IPDN

Dalam sebuah meja rapat dinas berjajar 5 kursi bernomor 1 sampai 5 dari kiri ke kanan yang diduduki oleh P, Q, R, S, dan T:
– P duduk tepat di sebelah kiri Q.
– R duduk di kursi paling kanan (nomor 5).
– T duduk di kursi paling kiri (nomor 1).
– S duduk di antara T dan P.
Siapakah yang duduk di kursi nomor 3?

A. P
B. Q
C. R
D. S
E. T

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Susunan kursi dari kiri ke kanan (1 sampai 5):
Kursi 1 = T
S di antara T dan P → Kursi 2 = S, Kursi 3 = P
P tepat di sebelah kiri Q → Kursi 4 = Q
Kursi 5 = R
Jadi yang duduk di kursi nomor 3 adalah P.

Soal #34 • TIU (Penalaran Analitis – Jadwal Piket)
Standar SKD IPDN

Enam orang praja (A, B, C, D, E, F) bertugas piket dari Senin sampai Sabtu, masing-masing satu hari.
– A piket tepat satu hari setelah C.
– D piket pada hari Kamis.
– B piket sebelum C.
– F piket pada hari Sabtu.
Pada hari apakah praja E bertugas piket?

A. Senin
B. Selasa
C. Rabu
D. Jumat
E. Sabtu

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: D

Pembahasan:
Kamis = D, Sabtu = F. Hari tersisa: Senin, Selasa, Rabu, Jumat.
A tepat setelah C (berurutan C lalu A).
B sebelum C. Jadi urutannya: B, C, A berturut-turut pada Senin (B), Selasa (C), Rabu (A).
Maka hari Jumat otomatis diisi oleh praja E.

Soal #35 • TIU (Penalaran Figural – Analogi Bentuk)
Standar SKD IPDN

Jika sebuah segitiga sama sisi yang mengarah ke atas dirotasi 90 derajat searah jarum jam dan diarsir hitam penuh, maka sebuah persegi yang memiliki satu garis diagonal miring ke kanan atas jika diperlakukan dengan transformasi yang sama akan menghasilkan…

A. Persegi tanpa arsiran dengan diagonal horizontal
B. Persegi diarsir hitam penuh dengan ukuran dua kali lipat
C. Persegi diarsir hitam penuh dengan satu garis diagonal miring ke kanan bawah
D. Lingkaran diarsir hitam penuh dengan titik pusat putih
E. Persegi panjang abu-abu dengan dua garis vertikal

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Dua aturan transformasi yang diterapkan pada bangun awal: (1) Dirotasi 90 derajat searah jarum jam, (2) Diberi arsiran hitam penuh pada bidangnya. Garis diagonal dari kiri-bawah ke kanan-atas bila diputar 90 derajat searah jarum jam berubah arah miring dari kiri-atas ke kanan-bawah di dalam persegi yang diarsir.

Soal #36 • TIU (Penalaran Figural – Pola Perubahan Elemen)
Standar SKD IPDN

Dalam sebuah barisan gambar kotak berpetak 3×3: Kotak 1 memiliki 1 lingkaran hitam di sudut kiri atas (1,1); Kotak 2 memiliki 2 lingkaran hitam di (1,1) dan (1,2); Kotak 3 memiliki 3 lingkaran hitam mengisi penuh baris pertama (1,1), (1,2), (1,3); Kotak 4 memiliki 4 lingkaran hitam dengan satu tambahan di baris kedua kolom ketiga (2,3). Pola penambahan lingkaran pada Kotak 5 yang tepat sesuai lintasan spiral searah jarum jam adalah…

A. 5 lingkaran hitam dengan tambahan lingkaran baru di sudut kanan bawah baris ketiga kolom ketiga (3,3)
B. 5 lingkaran hitam yang semuanya ditempatkan acak di baris ketiga
C. 3 lingkaran putih di baris tengah
D. Kotak kosong tanpa lingkaran sama sekali
E. 9 lingkaran hitam memenuhi seluruh kotak

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pola penambahan elemen bergerak melingkar searah jarum jam menyusuri tepi bingkai: (1,1) → (1,2) → (1,3) → (2,3) → (3,3). Kotak 5 memiliki 5 lingkaran hitam dengan posisi terakhir di sudut kanan bawah (3,3).

Soal #37 • TKP (Pelayanan Publik – Tanggap & Solutif)
Standar SKD IPDN

Saat jam pelayanan kantor kecamatan hampir berakhir dan staf loket bersiap menutup loket antrean, datang seorang lansia dari pelosok desa terpencil yang kesulitan berjalan untuk mengurus surat rujukan kesehatan mendesak. Sikap Anda sebagai petugas adalah…

A. Menyapa ramah, mempersilakan duduk, dan tetap melayani permohonannya hingga tuntas meskipun harus menunda waktu pulang beberapa menit
B. Menolak dengan tegas sesuai jam operasional kantor lalu memintanya kembali besok pagi
C. Menyuruh lansia tersebut menunggu satpam membukakan loket khusus tanpa melayaninya secara langsung
D. Meminta biaya administrasi tambahan karena permohonan dilayani di luar jam dinas resmi
E. Mengambil berkasnya dan menyimpannya di laci tanpa kepastian kapan akan diproses

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Menunjukkan integritas empati dan dedikasi pelayanan prima tanpa diskriminasi, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan urgen.

Soal #38 • TKP (Pelayanan Publik – Inovasi Birokrasi)
Standar SKD IPDN

Banyak warga mengeluhkan antrean panjang dan lambatnya penerbitan surat keterangan domisili usaha di kantor kelurahan Anda. Sebagai aparatur muda pamong praja, tindakan inovatif yang Anda usulkan kepada lurah adalah…

A. Menambahkan jam kerja lembur pegawai setiap malam dengan menuntut kenaikan uang makan
B. Mengusulkan penyederhanaan alur birokrasi dan perintisan sistem registrasi antrean secara daring/WhatsApp bot agar warga tidak menumpuk di kantor
C. Menutup layanan tatap muka sama sekali dan hanya melayani warga yang datang membawa surat rekomendasi tokoh
D. Membiarkan situasi tersebut karena sudah menjadi budaya kerja dari tahun-tahun sebelumnya
E. Memasang pengumuman agar warga bersabar dan tidak banyak mengeluh

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Berorientasi pada inovasi pemecahan masalah (problem solving) pelayanan publik melalui digitalisasi dan simplifikasi birokrasi demi kepuasan masyarakat.

Soal #39 • TKP (Integritas Diri – Tolak Gratifikasi)
Standar SKD IPDN

Seorang pengusaha rekanan proyek pemeliharaan jalan desa mendatangi meja kerja Anda secara pribadi lalu menyelipkan amplop tebal berisi uang tunai sebagai ucapan ‘terima kasih’ atas verifikasi berkas kelayakan proyeknya. Tindakan Anda adalah…

A. Menerima amplop tersebut secara diam-diam dan membagikannya kepada rekan staf lain agar tidak timbul kecurigaan
B. Menolak amplop tersebut secara tegas namun santun, menjelaskan bahwa verifikasi merupakan kewajiban kedinasan bebas biaya, dan mencatatnya dalam laporan kepatuhan
C. Menyimpan uang tersebut dan mengembalikannya beberapa minggu kemudian setelah proyek selesai
D. Meminta pengusaha tersebut mengganti uang tunai dengan cinderamata barang elektronik
E. Pura-pura tidak melihat amplop tersebut tetapi membiarkannya tertinggal di atas meja

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Memiliki ketegasan integritas moral anti-korupsi dan kepatuhan penuh terhadap undang-undang larangan gratifikasi.

Soal #40 • TKP (Integritas Diri – Kejujuran Anggaran)
Standar SKD IPDN

Anda ditugaskan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan sosialisasi penanganan bencana. Bendahara kegiatan menyarankan untuk menambahkan kuitansi fiktif konsumsi agar sisa anggaran dapat dibagi-bagi ke tim kerja. Sikap Anda adalah…

A. Menyetujui saran tersebut asalkan bagian yang Anda terima disumbangkan ke panti asuhan
B. Menolak secara tegas usulan pembuatan kuitansi fiktif dan bersikeras menyusun LPJ sesuai dengan realitas pengeluaran riil di lapangan
C. Memilih bungkam dan menyerahkan seluruh penyusunan LPJ kepada bendahara tanpa memeriksa lagi
D. Mengancam bendahara dengan membeberkan aib pribadinya di depan forum pegawai
E. Menyetujui sebagian nota kuitansi fiktif dengan nominal kecil saja agar tidak terdeteksi inspektorat

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran administratif dalam pengelolaan keuangan negara tanpa toleransi terhadap kecurangan.

Soal #41 • TKP (Profesionalisme – Komitmen Tugas Mendadak)
Standar SKD IPDN

Lima belas menit sebelum jam pulang kantor, atasan Anda (Camat) menerima instruksi mendesak dari Bupati untuk segera mengumpulkan data validasi warga terdampak tanah longsor sebelum pukul 20.00 WIB malam ini. Padahal Anda sudah memiliki janji makan malam keluarga. Respons Anda adalah…

A. Segera pulang tepat waktu karena jam kerja dinas sudah selesai dan mematikan ponsel
B. Menolak perintah atasan dengan alasan sudah memiliki rencana pribadi yang tidak bisa dibatalkan
C. Menginformasikan situasi kepada keluarga secara baik-baik, lalu dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan tugas kompilasi data darurat tersebut sampai tuntas
D. Mengerjakan data seadanya tanpa verifikasi akurat agar cepat selesai
E. Menyerahkan tugas tersebut secara sepihak kepada rekan kerja yang masih berstatus tenaga honorer

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Menunjukkan dedikasi tinggi, kemampuan manajemen prioritas kedinasan dalam situasi darurat bencana, dan akuntabilitas profesional.

Soal #42 • TKP (Profesionalisme – Netralitas Politik ASN)
Standar SKD IPDN

Menjelang pemilihan kepala daerah serentak, salah seorang calon bupati yang merupakan kerabat dekat mengajak Anda untuk menghadiri acara konsolidasi tim sukses dan meminta Anda mengenakan kaos beratribut partai. Sikap Anda sebagai aparatur pemerintah adalah…

A. Hadir dengan kaos atribut partai demi menghormati hubungan kekerabatan keluarga
B. Menolak ajakan tersebut dengan santun dan menjelaskan bahwa aparatur sipil negara wajib bersikap netral serta dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis
C. Hadir secara sembunyi-sembunyi pada malam hari memakai masker agar tidak dikenali warga
D. Memberikan dukungan dana kampanye secara terbuka di media sosial
E. Mengajak rekan-rekan sekantor untuk ikut memilih calon bupati tersebut

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Komitmen teguh pada netralitas ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN untuk menjaga marwah institusi birokrasi pemerintahan.

Soal #43 • TKP (Jejaring Kerja – Kolaborasi Forkopimda)
Standar SKD IPDN

Dalam upaya penertiban kawasan bantaran sungai dari tumpukan sampah liar, terjadi benturan pemahaman teknis antara dinas lingkungan hidup, satuan polisi pamong praja, dan koramil setempat. Langkah yang Anda ambil sebagai koordinator wilayah adalah…

A. Menyalahkan salah satu instansi yang dinilai lamban bergerak dalam rapat terbuka
B. Menginisiasi forum koordinasi bersama, mendengarkan kendala masing-masing pihak, dan menyepakati pembagian peran taktis serta jadwal aksi terpadu
C. Menarik diri dari kepanitiaan dan membiarkan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri
D. Melaporkan semua instansi yang terlibat kepada pimpinan wilayah tanpa memberi solusi
E. Menghentikan program penertiban sampah agar tidak memperkeruh hubungan antardinas

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Mampu membangun jejaring sinergis, mediasi komunikasi lintas sektor, dan menciptakan solusi kolaboratif (teamwork) yang solid.

Soal #44 • TKP (Jejaring Kerja – Keterbukaan Komunikasi)
Standar SKD IPDN

Dalam sebuah tim kerja lintas seksi, salah seorang rekan kerja senior kerap mendominasi rapat dan kurang terbuka terhadap masukan anggota tim yang lebih muda. Cara Anda menyikapi hal tersebut adalah…

A. Memusuhi rekan senior tersebut dan tidak mau berbicara lagi dengannya di luar rapat
B. Menyampaikan gagasan berbasis data konkret secara asertif, menghargai pengalamannya, dan mengajak berdiskusi secara konstruktif demi tujuan bersama
C. Diam saja dan memilih pasif sepanjang masa penugasan tim kerja
D. Membuat grup obrolan tandingan untuk mengkritik senior di belakangnya
E. Mengundurkan diri dari tim kerja dinas tersebut

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Kemampuan komunikasi interpersonal yang asertif, menjembatani kesenjangan generasi, dan mengedepankan objektivitas kerja bersama.

Soal #45 • TKP (Sosial Budaya – Adaptasi Daerah Penempatan)
Standar SKD IPDN

Sebagai lulusan pamong praja yang baru ditempatkan di sebuah distrik pedalaman di luar pulau asal Anda, Anda menemukan adat kebiasaan warga lokal yang sangat berbeda dengan norma daerah asal Anda. Sikap yang Anda tunjukkan adalah…

A. Mengisolasi diri di rumah dinas dan hanya bergaul dengan sesama rekan sekantor dari suku yang sama
B. Mencela tradisi warga setempat karena menganggap kebudayaan daerah asal jauh lebih maju
C. Membuka diri, mempelajari nilai-nilai kearifan lokal setempat dengan rasa hormat, dan menjalin silaturahmi erat dengan para tokoh adat
D. Menuntut pemerintah daerah segera memindahkan penugasan Anda kembali ke kota besar
E. Memaksa masyarakat setempat untuk segera mengubah adat istiadat mereka mengikuti tata cara perkotaan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Menunjukkan kemampuan adaptasi sosial budaya yang unggul, apresiasi terhadap keragaman kebhinekaan, dan empati kepamongprajaan.

Soal #46 • TKP (Sosial Budaya – Toleransi Kerukunan)
Standar SKD IPDN

Di wilayah kelurahan tempat Anda bertugas, terjadi friksi kecil antarwarga dari dua latar belakang suku yang berbeda akibat kesalahpahaman penggunaan lapangan olahraga bersama. Langkah taktis yang Anda lakukan adalah…

A. Menutup permanen lapangan olahraga tersebut agar kedua belah pihak tidak bisa menggunakannya lagi
B. Memihak kepada kelompok suku yang jumlah populasinya lebih dominan di kelurahan
C. Bersama Babinsa dan tokoh masyarakat mengumpulkan kedua belah pihak untuk mediasi musyawarah secara adil dan merumuskan jadwal penggunaan bersama yang disepakati
D. Membiarkan perselisihan tersebut mereda dengan sendirinya tanpa campur tangan aparatur
E. Menyebarkan kronologi kejadian di media sosial pribadi untuk meminta pendapat warganet

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Berperan aktif sebagai perekat persatuan bangsa dan mediator perdamaian sosial berbasis musyawarah kekeluargaan.

Soal #47 • TKP (Teknologi Informasi & Komunikasi – Digitalisasi Kerja)
Standar SKD IPDN

Pemerintah pusat meluncurkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baru untuk mempercepat pengarsipan surat dan disposisi dinas. Beberapa staf senior merasa enggan belajar dan mengeluh sulit mengoperasikannya. Sikap Anda adalah…

A. Ikut mengeluh bersama staf senior dan mendesak atasan agar kembali menggunakan metode kertas manual
B. Mempelajari sistem aplikasi baru tersebut secara mendalam dan dengan sabar mendampingi serta membagikan tutorial praktis kepada rekan-rekan kerja
C. Mengabaikan rekan lain dan hanya mengurus tugas pribadi sendiri
D. Menertawakan ketidakmampuan rekan kerja senior dalam mengoperasikan gawai
E. Meminta vendor pengembang aplikasi mengganti antarmuka agar kembali seperti cara manual

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, memiliki semangat pembelajar berkelanjutan, dan bersedia mentransfer ilmu ke lingkungan kerja.

Soal #48 • TKP (Teknologi Informasi & Komunikasi – Keamanan Data)
Standar SKD IPDN

Anda mengelola basis data kependudukan sensitif di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Seorang teman dekat meminta tolong untuk mengecek data pribadi dan nomor induk kependudukan mantan pasangannya tanpa izin resmi. Tindakan Anda adalah…

A. Memberikan data tersebut karena menganggap teman dekat tidak akan menyalahgunakannya
B. Menolak permintaan tersebut dengan tegas dan sopan karena melanggar kode etik kerahasiaan data pribadi serta peraturan perundang-undangan perlindungan data
C. Meminta imbalan pulsa atau traktiran makan siang sebelum menyerahkan data
D. Menyerahkan sebagian data kependudukan yang dinilai tidak terlalu rahasia
E. Memberikan kata sandi akun sistem database kepada teman tersebut agar ia mencari sendiri

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Menjunjung tinggi etika keamanan data, kerahasiaan informasi publik dan pribadi, serta kepatuhan pada regulasi UU PDP.

Soal #49 • TKP (Anti-Radikalisme – Sikap di Lingkungan Kerja)
Standar SKD IPDN

Dalam sebuah obrolan informal di ruang istirahat kantor, seorang rekan kerja mulai menyebarkan narasi kebencian terhadap kelompok agama tertentu dan menyatakan bahwa ideologi Pancasila sudah usang dan harus diganti. Sikap Anda adalah…

A. Mengangguk setuju demi menjaga keakraban antarteman sejawat
B. Menegur dan mengingatkan secara bijak bahwa pandangan tersebut keliru dan bertentangan dengan komitmen sumpah janji ASN, serta melaporkan ke pimpinan jika narasi terus berulang
C. Merekam pembicaraan secara sembunyi-sembunyi lalu mengunggahnya ke media sosial hingga viral
D. Mengajak rekan kerja tersebut berdebat dengan kekerasan fisik di halaman kantor
E. Diam saja dan membiarkan narasi intoleransi menyebar bebas ke rekan-rekan kerja lainnya

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Memiliki kewaspadaan dini terhadap radikalisme, ketegasan mempertahankan ideologi Pancasila, dan mekanisme penanganan internal yang bijak dan berjenjang.

Soal #50 • TKP (Anti-Radikalisme – Moderasi Beragama)
Standar SKD IPDN

Saat peringatan hari besar keagamaan salah satu umat minoritas di wilayah kerja kelurahan, sekelompok oknum berencana membubarkan acara tersebut. Tindakan kepamongprajaan yang harus Anda kedepankan adalah…

A. Menuruti tuntutan oknum pembubar agar tidak terjadi keributan fisik
B. Berkoordinasi cepat dengan aparat keamanan (TNI/Polri) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) guna memberikan pengamanan serta menjamin hak warga beribadah
C. Meminta panitia ibadah membatalkan acara dan mengunci tempat ibadah mereka
D. Membiarkan bentrokan terjadi baru kemudian memanggil ambulans
E. Menyalahkan panitia ibadah karena menyelenggarakan kegiatan di lingkungan heterogen

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Membela hak konstitusional kebebasan beragama warga negara dengan koordinasi aparat pertahanan keamanan dan penguatan moderasi beragama.

Soal #51 • TKP (Kepemimpinan & Pengambilan Keputusan Taktis)
Standar SKD IPDN

Ketika lurah sedang dinas luar kota dan saluran telepon tidak terhubung, terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk dekat kantor kelurahan. Sebagai pejabat yang berada di lokasi, langkah pertama yang Anda ambil adalah…

A. Menunggu lurah kembali dari luar kota sebelum mengambil tindakan penyelamatan apa pun
B. Segera menghubungi dinas pemadam kebakaran, mengoordinasikan staf dan Linmas untuk evakuasi warga dan pengamanan aset dokumen, serta membuka posko tanggap darurat kantor
C. Mengunci pintu kantor kelurahan dan pulang ke rumah masing-masing demi keselamatan diri
D. Menulis laporan tertulis panjang untuk dikirim ke bupati besok pagi
E. Menyalahkan warga sekitar karena ceroboh menggunakan kompor gas

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Memperlihatkan kepemimpinan lapangan yang sigap, inisiatif mandiri dalam keadaan krisis, dan tanggung jawab kepamongprajaan mengayomi masyarakat.

Soal #52 • TKP (Kemampuan Beradaptasi – Penugasan Baru)
Standar SKD IPDN

Anda dipindahtugaskan ke bagian penanganan perizinan terpadu satu pintu yang baru didirikan dan belum memiliki pedoman operasional baku (SOP) yang lengkap. Sikap Anda menghadapi kondisi ini adalah…

A. Menolak melayani pemohon izin sampai SOP resmi selesai dicetak oleh instansi pusat
B. Aktif berkoordinasi dengan atasan dan rekan kerja untuk memetakan alur kerja efektif, menyusun draf rintisan SOP, dan tetap melayani masyarakat dengan penuh kehati-hatian
C. Mengerjakan izin sesuka hati tanpa pertimbangan kepatuhan hukum
D. Meminta rekan kerja lain yang menanggung seluruh beban penyusunan pedoman
E. Mengajukan mutasi kembali ke unit kerja sebelumnya yang sudah mapan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Proaktif, berpikiran terbuka, memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan lingkungan kerja baru, dan berkontribusi membangun sistem.

Soal #53 • TKP (Orientasi pada Pelayanan – Inklusivitas)
Standar SKD IPDN

Seorang warga penyandang disabilitas tunarungu datang ke meja informasi kantor pelayanan terpadu untuk menanyakan alur pengurusan bantuan modal UMKM. Petugas penerima tampak kesulitan berkomunikasi. Tindakan yang Anda lakukan adalah…

A. Meminta warga disabilitas tersebut membawa juru bicara pribadi atau kembali lain waktu
B. Mendekati warga tersebut dengan ramah, menggunakan media tulis atau catatan ponsel untuk berkomunikasi secara sabar, dan membantunya mengarahkan ke meja petugas UMKM
C. Meneriaki warga tersebut dengan suara keras di depan loket antrean
D. Mengabaikan kejadian tersebut karena itu bukan meja kerja utama Anda
E. Menyuruh satpam membawa warga tersebut keluar ruangan pelayanan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Memiliki kepekaan rasa kemanusiaan, inklusivitas pelayanan tanpa batas, dan kemauan mencari metode komunikasi alternatif demi kepuasan pemohon.

Soal #54 • TKP (Orientasi pada Hasil – Ketuntasan Target)
Standar SKD IPDN

Target serapan verifikasi berkas bantuan rumah layak huni di kecamatan Anda tersisa 3 hari lagi, sementara masih ada 40 berkas warga yang belum diverifikasi lapangan karena jarak desa yang berjauhan. Strategi Anda bersama tim adalah…

A. Meloloskan seluruh berkas tanpa diverifikasi lapangan agar target persentase tercapai 100%
B. Membagi tim menjadi beberapa regu kecil dengan rute terpadu dan lembur terukur agar seluruh verifikasi lapangan selesai tepat waktu dengan data valid
C. Membatalkan bantuan untuk 40 warga tersebut karena keterbatasan waktu dinas
D. Mengabaikan tenggat waktu dan menyerahkan laporan terlambat kepada pimpinan
E. Menyalahkan warga desa karena terlambat mengumpulkan berkas administrasi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Menunjukkan komitmen kuat pada hasil kerja bermutu tinggi (result-oriented) dengan strategi manajemen tim yang efisien tanpa mengorbankan akurasi data.

Soal #55 • TKP (Anti-Radikalisme & Ketahanan Nasional)
Standar SKD IPDN

Di media sosial beredar ajakan dari kelompok radikal untuk memboikot upacara bendera HUT Kemerdekaan RI dan menyebarkan propaganda yang merendahkan simbol-simbol kedaulatan negara. Sikap Anda sebagai calon pamong praja adalah…

A. Ikut menyukai dan membagikan postingan tersebut agar memperoleh banyak pengikut di medsos
B. Tidak terpengaruh oleh provokasi tersebut, melaporkan konten ujaran kebencian kepada aduan konten kementerian, dan secara konsisten menyuarakan konten positif kebangsaan
C. Mengajak anggota keluarga mempercayai isi propaganda radikal tersebut
D. Menghindari pergaulan dan bersikap acuh tak acuh terhadap nasib bangsa
E. Menghapus akun media sosial tanpa peduli bahaya disintegrasi bangsa

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan:
Nilai tertinggi (Poin 5): Memiliki ketahanan mental ideologis yang tangguh, kecintaan tak goyah kepada tanah air, dan kontribusi nyata dalam menangkal konten destruktif di ruang digital.

Materi Latihan Terkait & Rekomendasi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
X
Cara Mudah Beli Paket Soal!
Kategori

Ikuti Simulasi Tryout berbasis CBT, Gratis!

Butuh Bantuan?