Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi salah satu lembaga pendidikan pamong praja paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Sebagai kampus yang telah melahirkan ribuan kader aparatur pemerintahan yang tersebar di seluruh pelosok negeri, IPDN mengemban misi strategis dalam mencetak calon pemimpin pemerintahan masa depan yang berkarakter, kompeten, dan berwawasan kebangsaan. Lulusan IPDN yang bergelar Sarjana Terapan Pemerintahan (S.Tr.Pem.) diangkat sebagai CPNS dan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah di seluruh Indonesia, menjadikan IPDN sebagai salah satu jalur paling strategis bagi generasi muda yang bercita-cita mengabdi sebagai aparatur negara yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan publik.

Menghadapi Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2026 membutuhkan persiapan yang sangat matang dan terstruktur, mengingat proses seleksi yang sangat ketat dan kompetitif mencakup berbagai tahapan mulai dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis CAT sesuai standar BKN, tes kesehatan, tes kesamaptaan jasmani, tes psikologi, tes integritas, hingga pantukhir (Panitia Penentuan Akhir) yang masing-masing dirancang untuk menjaring calon praja terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Untuk membantu para calon praja dalam mempersiapkan diri secara optimal, artikel ini menghadirkan lebih dari 120 soal latihan pilihan ganda lengkap beserta kisi-kisi materi seleksi terbaru yang disusun berdasarkan karakteristik dan pola soal SPCP IPDN 2026. Dengan berlatih secara konsisten menggunakan kumpulan soal ini, diharapkan calon praja dapat membangun kesiapan akademik yang kuat, meningkatkan kepercayaan diri, dan tampil maksimal dalam menghadapi setiap tahapan seleksi yang sesungguhnya.

Mengenal Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2026

Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (SPCP IPDN) 2026 dilaksanakan dengan sistem gugur dan pemeringkatan berdasarkan pembobotan pada setiap tahapan, dengan dasar hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2-920 Tahun 2026 tentang Pedoman SPCP IPDN Tahun 2026. Tahun ini, IPDN membuka kesempatan bagi 1.500 putra-putri terbaik bangsa dari 38 Provinsi untuk dididik menjadi kader pemimpin yang akan mengisi pos-pos strategis birokrasi di seluruh pelosok NKRI. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan resmi SSCASN BKN di dikdin.bkn.go.id, dengan ketentuan khusus bagi pendaftar OAP/NonOAP di wilayah Papua yang dapat mendaftar pada formasi sesuai alamat domisili masing-masing.

Tahapan Seleksi SPCP IPDN 2026 terdiri dari tujuh tahapan secara berurutan yaitu: Pendaftaran Peserta, Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Tes Kesehatan Tahap 1, Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran, serta Seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir). Persyaratan utama mencakup usia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Januari 2026, tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm, serta nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 untuk pendaftar umum. Peserta yang dinyatakan lulus tidak diperkenankan mengundurkan diri, wajib sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI setelah lulus. Untuk jadwal pembukaan resmi SPCP IPDN 2026, pantau terus laman resmi spcp.ipdn.ac.id dan portal dikdin.bkn.go.id

Program Studi dan Sistem Pendidikan IPDN

IPDN menyelenggarakan program pendidikan meliputi program Diploma IV, Sarjana, Pascasarjana, dan Program Profesi Kepamongprajaan, dengan kampus utama di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Peserta didik IPDN diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Praja (peserta didik program diploma dan sarjana ikatan dinas) dan Mahasiswa (peserta didik pascasarjana dan program profesi). Khusus jalur SPCP yang terbuka bagi lulusan SMA/MA, jenjang yang tersedia adalah Diploma IV dengan gelar Sarjana Terapan Pemerintahan (S.Tr.Pem.) dan masa pendidikan yang terstruktur, disiplin tinggi, serta seluruh biaya ditanggung pemerintah melalui APBN.

IPDN memiliki tiga fakultas utama beserta program studinya:

1. Fakultas Politik Pemerintahan (FPP) 

Menyelenggarakan tiga program studi yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, dan Kebijakan Publik. Fakultas ini mempersiapkan praja untuk menjadi pemimpin yang mampu menganalisis dinamika politik, merumuskan kebijakan publik, dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan akuntabel.

2. Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP) 

Menyelenggarakan empat program studi yaitu Administrasi Pemerintahan Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Keuangan Publik, dan Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Fakultas ini mencetak tenaga ahli manajemen pemerintahan yang mampu mengelola organisasi publik, keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan secara profesional.

3. Fakultas Perlindungan Masyarakat (FPM) 

Menyelenggarakan tiga program studi yang berfokus pada ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan sosial. Lulusan fakultas ini dipersiapkan untuk bertugas di satuan polisi pamong praja, badan penanggulangan bencana, dan instansi perlindungan masyarakat lainnya. Selain kampus utama di Jatinangor, IPDN memiliki beberapa kampus regional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua, yang bertujuan memperkuat pemerataan pendidikan kader pemerintahan. Seluruh praja bersedia ditempatkan di kampus manapun selama masa pendidikan berlangsung sesuai ketentuan yang ditetapkan.

KISI-KISI MATERI SELEKSI SPCP IPDN TAHUN 2026

Seleksi SPCP IPDN 2026 dilaksanakan secara berjenjang dengan sistem gugur melalui tujuh tahapan yaitu Pendaftaran, Seleksi Administrasi, SKD CAT, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Tes Kesehatan Tahap I, Tes Psikologi Integritas dan Kejujuran, serta Seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir). Berikut kisi-kisi materi selengkapnya:

A. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) — Berbasis CAT BKN

SKD adalah gerbang nasional yang diikuti semua pendaftar sekolah kedinasan dengan materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) — 30 Soal TWK mengukur penguasaan nilai kebangsaan meliputi Nasionalisme, Integritas (menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, ketangguhan, dan konsistensi), Bela Negara, Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika), dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

2. Tes Intelegensia Umum (TIU) — 35 Soal TIU mencakup Kemampuan Figural (analogi gambar, ketidaksesuaian, serial), Kemampuan Verbal (analogi, silogisme, analitis), dan Kemampuan Numerik (berhitung, soal cerita, deret angka, dan perbandingan).

3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) — 45 Soal TKP menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengoordinasikan orang lain.

B. Tes Kemampuan Bahasa Inggris

Materi tes bahasa Inggris meliputi listening, writing, dan reading. Peserta yang dinyatakan lulus dengan dasar akumulasi nilai SKD dan tes kemampuan bahasa Inggris akan melanjutkan seleksi ke tes kesehatan.

• Listening — pemahaman percakapan dan monolog berbahasa Inggris
• Reading — pemahaman teks, gagasan pokok, dan inferensi
• Writing — tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat formal
• Kosakata pemerintahan dan administrasi publik berbahasa Inggris

C. Tes Kesehatan Tahap I

Tes kesehatan tahap I biasanya dilaksanakan di RS Bhayangkara atau Biddokkes Polda setempat. Komponen yang diperiksa meliputi:

• Tinggi badan (pria minimal 160 cm, wanita minimal 155 cm)
• Berat badan proporsional dengan tinggi badan
• Tidak buta warna (Ishihara test)
• Pemeriksaan darah lengkap, urine, SGOT/SGPT, HbsAg
• Bebas narkoba dan HIV/AIDS
• Tes EKG, foto thorax, dan audiometri
• Sehat jasmani dan rohani secara umum

D. Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran

Tes Integritas dan Kejujuran mencakup evaluasi diri terhadap prinsip moral dasar, Tes Karakteristik Pribadi untuk merespons situasi sosial dan profesional dengan mengutamakan etos kerja dan pelayanan publik, serta Tes Wawasan Kebangsaan untuk memastikan integritas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

Komponen tambahan:

• Tes Wartegg — menilai kepribadian melalui penyelesaian gambar
• Tes Grafis (BAUM/DAP/HTP) — menganalisis kepribadian melalui gambar
• Tes EPPS/DISC — mengukur tipe kepribadian dan kesesuaian profil pemimpin pemerintahan
• Tes Kecerdasan Emosional (EQ) — kemampuan mengelola emosi dan relasi interpersonal

E. Seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir)

Pantukhir dilaksanakan di IPDN Jatinangor meliputi verifikasi faktual dokumen dan administrasi, tes kesehatan pusat, tes kesamaptaan, dan tes wawancara.

1. Tes Kesehatan Pusat

• Pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh Pusat Kesehatan TNI
• Verifikasi hasil tes kesehatan daerah

2. Tes Kesamaptaan Jasmani

• Lari jarak tertentu dalam waktu yang ditentukan
• Pull up (pria) / Chinning (wanita)
• Push up dan Sit up
• Postur tubuh dan kebugaran umum

3. Tes Wawancara

• Motivasi dan visi menjadi Praja IPDN
• Wawasan pemerintahan, otonomi daerah, dan kebijakan publik
• Kesiapan mental menjalani kehidupan praja yang disiplin
• Komitmen tidak menikah selama pendidikan
• Kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

4. Tes Mental Ideologi

• Kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945
• Pemahaman tentang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
• Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kepamongprajaan

F. Wawasan Pemerintahan (Nilai Tambah)

• Sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia
• Otonomi daerah dan desentralisasi
• Kebijakan publik dan administrasi pemerintahan
• Peran IPDN dalam mencetak kader pamong praja nasional
• Isu strategis pemerintahan terkini di Indonesia

G. Tips Persiapan

• Latihan soal SKD (TWK, TIU, TKP) setiap hari menggunakan aplikasi CAT
• Tingkatkan kemampuan Bahasa Inggris terutama listening dan reading
• Jaga kesehatan dan rutinitas olahraga untuk persiapan tes fisik dan kesamaptaan
• Pelajari nilai-nilai kepamongprajaan, wawasan kebangsaan, dan sistem pemerintahan Indonesia
• Pantau jadwal resmi di spcp.ipdn.ac.id dan dikdin.bkn.go.id 

Contoh Soal Seleksi IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Berikut contoh soal HOTS sesuai kisi-kisi Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN 2026 yang terdapat pada dokumen, mencakup TWK, TIU, TKP, Bahasa Inggris, Psikologi, Wawancara, Pantukhir, dan Wawasan Pemerintahan. 

Soal 1

Seorang ASN menerima hadiah dari rekanan proyek sebagai bentuk “ucapan terima kasih” setelah proses pengadaan selesai. Apabila Anda adalah calon Praja IPDN, tindakan yang paling tepat adalah….

A. Menerima hadiah karena proyek telah selesai
B. Menerima selama nilainya kecil
C. Menolak hadiah dan melaporkannya sesuai ketentuan yang berlaku
D. Menerima lalu membaginya kepada rekan kerja
E. Menyimpan hadiah sebagai kenang-kenangan

Jawaban: C

Pembahasan:
Integritas mengharuskan ASN menghindari gratifikasi dan menjunjung kejujuran.

Soal 2

Dalam musyawarah desa terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Sebagai calon pamong praja, tindakan yang paling tepat adalah….

A. Memihak kelompok mayoritas
B. Menghentikan musyawarah agar konflik tidak berlanjut
C. Memfasilitasi dialog hingga diperoleh keputusan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat
D. Menentukan keputusan sendiri
E. Menyerahkan seluruh keputusan kepada tokoh masyarakat

Jawaban: C

Pembahasan:
Pamong praja harus mampu menjadi mediator yang mengedepankan musyawarah.

Soal 3

Sebuah kabupaten mengalami banjir setiap musim hujan akibat buruknya drainase. Langkah pemerintah daerah yang paling sesuai dengan prinsip kebijakan publik adalah….

A. Memberikan bantuan setiap banjir terjadi
B. Menunggu bantuan pemerintah pusat
C. Menyusun program normalisasi drainase berdasarkan kajian kebutuhan masyarakat
D. Memindahkan seluruh penduduk ke daerah lain
E. Menutup kawasan yang sering banjir

Jawaban: C

Pembahasan:
Kebijakan publik yang baik berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

Soal 4

Jika seluruh camat adalah ASN dan sebagian ASN mengikuti pelatihan kepemimpinan, maka kesimpulan yang benar adalah….

A. Seluruh camat mengikuti pelatihan
B. Sebagian camat pasti mengikuti pelatihan
C. Belum tentu ada camat yang mengikuti pelatihan
D. Semua peserta pelatihan adalah camat
E. Tidak ada camat yang mengikuti pelatihan

Jawaban: C

Pembahasan:
Informasi “sebagian ASN” belum menunjukkan bahwa camat termasuk di dalamnya.

Soal 5

Perhatikan deret berikut.

5, 11, 23, 47, ….

A. 85
B. 91
C. 95
D. 96
E. 99

Jawaban: C

Pembahasan:

Pola ×2 +1 → 5→11→23→47→95.

Soal 6

Suatu kecamatan memiliki anggaran Rp2,4 miliar untuk pembangunan 8 desa dengan pembagian sama besar. Dana yang diterima setiap desa adalah….

A. Rp250 juta
B. Rp275 juta
C. Rp300 juta
D. Rp325 juta
E. Rp350 juta

Jawaban: C

Pembahasan:

Rp2,4 miliar ÷ 8 = Rp300 juta.

Soal 7

Anda ditunjuk menjadi ketua panitia kegiatan desa. Dua anggota memiliki pendapat berbeda dan mulai memperdebatkannya. Langkah terbaik adalah….

A. Membiarkan mereka menyelesaikan sendiri
B. Mengeluarkan salah satu anggota
C. Mendengarkan kedua pendapat kemudian mencari solusi terbaik berdasarkan tujuan kegiatan
D. Mengikuti pendapat anggota yang lebih senior
E. Membatalkan kegiatan

Jawaban: C

Pembahasan:
Kepemimpinan membutuhkan kemampuan menyelesaikan konflik secara objektif.

Soal 8

Anda menemukan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Apa tindakan paling tepat?

A. Mengubah data sendiri
B. Mengabaikannya
C. Melakukan verifikasi kemudian melaporkan kepada atasan untuk diperbaiki
D. Menunggu laporan masyarakat
E. Menghapus seluruh data

Jawaban: C

Pembahasan:
ASN harus bekerja berdasarkan data yang valid dan prosedur.

Soal 9

Dalam pelayanan publik, masyarakat mengeluhkan lamanya proses administrasi. Solusi yang paling efektif adalah….

A. Menambah biaya pelayanan
B. Membatasi jumlah pemohon
C. Menyederhanakan prosedur dan memanfaatkan layanan digital
D. Mengurangi jam pelayanan
E. Menunda pelayanan

Jawaban: C

Pembahasan:
Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan.

Soal 10

Choose the correct sentence.

A. The officer have completed the report.
B. The officer has completed the report.
C. The officer completing the report.
D. The officer complete the report yesterday.
E. The officer has complete the report.

Jawaban: B

Pembahasan:
Subjek tunggal menggunakan “has completed”.

Soal 11

The main purpose of public administration is….

A. Increasing private profit
B. Providing effective public services
C. Expanding business competition
D. Reducing government authority
E. Improving international trade

Jawaban: B

Pembahasan:
Administrasi publik bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Soal 12

Saat psikotes, Anda menemui soal yang sangat sulit sehingga hampir kehabisan waktu. Sikap terbaik adalah….

A. Mengosongkan seluruh jawaban
B. Panik dan berhenti mengerjakan
C. Tetap tenang, mengerjakan soal yang mampu diselesaikan terlebih dahulu
D. Mencontek peserta lain
E. Memprotes penyelenggara

Jawaban: C

Pembahasan:
Psikotes juga menilai pengendalian emosi.

Soal 13

Ketika diwawancarai mengenai kesediaan ditempatkan di seluruh Indonesia, jawaban terbaik adalah….

A. Bersedia hanya di kota besar
B. Bersedia jika dekat keluarga
C. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI sebagai bentuk pengabdian kepada negara
D. Memilih daerah tertentu saja
E. Menunggu keputusan keluarga

Jawaban: C

Pembahasan:
Komitmen penempatan nasional menjadi salah satu nilai penting IPDN.

Soal 14

Pemerintah daerah ingin meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Program yang paling tepat adalah….

A. Menambah jumlah rapat internal
B. Digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik
C. Mengurangi jam pelayanan
D. Membatasi akses masyarakat
E. Menambah persyaratan administrasi

Jawaban: B

Pembahasan:
Digitalisasi meningkatkan efisiensi pelayanan.

Soal 15

Jika terjadi benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, seorang pamong praja harus….

A. Mengutamakan keluarga
B. Mengutamakan kepentingan pribadi
C. Mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai aturan hukum
D. Menghindari pengambilan keputusan
E. Mengikuti tekanan kelompok

Jawaban: C

Pembahasan:
Pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Soal 16

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk….

A. Menjalankan seluruh urusan negara tanpa batas
B. Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang
C. Membuat undang-undang sendiri
D. Menghapus kebijakan pemerintah pusat
E. Mengatur hubungan luar negeri

Jawaban: B

Pembahasan:
Otonomi daerah tetap berada dalam kerangka NKRI.

Soal 17

Seorang calon Praja mengetahui temannya memalsukan dokumen administrasi. Tindakan terbaik adalah….

A. Diam agar pertemanan tetap baik
B. Membantu menyembunyikan kesalahan
C. Melaporkan sesuai prosedur yang berlaku
D. Menunggu orang lain melapor
E. Membalas dengan memalsukan dokumen lain

Jawaban: C

Pembahasan:
Integritas harus diutamakan dibanding kepentingan pribadi.

Soal 18

Mengapa kemampuan bekerja sama menjadi kompetensi penting bagi Praja IPDN?

A. Agar pekerjaan dapat dialihkan kepada orang lain
B. Karena pemerintahan membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama
C. Agar tidak perlu bertanggung jawab
D. Supaya tidak perlu mengambil keputusan
E. Karena semua pekerjaan dilakukan secara individu

Jawaban: B

Pembahasan:
Pemerintahan berjalan melalui koordinasi dan kolaborasi.

Soal 19

Saat mengikuti Pantukhir, pewawancara bertanya tentang alasan memilih IPDN. Jawaban yang paling mencerminkan jiwa kepamongprajaan adalah….

A. Ingin memperoleh pekerjaan tetap.
B. Mengikuti keinginan orang tua.
C. Ingin mengabdi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
D. Ingin mendapatkan fasilitas pendidikan.
E. Belum memiliki pilihan perguruan tinggi lain.

Jawaban: C

Pembahasan:
Motivasi utama harus berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.

Soal 20

Di era digital, tantangan terbesar pemerintahan adalah meningkatnya penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks). Sebagai calon aparatur pemerintahan, langkah paling tepat adalah….

A. Menyebarkan kembali informasi tersebut agar cepat diketahui masyarakat.
B. Mengabaikan seluruh informasi di media sosial.
C. Memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum memberikan penjelasan kepada masyarakat.
D. Membalas setiap unggahan dengan opini pribadi.
E. Menghapus seluruh media sosial.

Jawaban: C

Pembahasan:
ASN harus menyampaikan informasi yang akurat dan bersumber dari instansi resmi sebagai bentuk pelayanan publik yang bertanggung jawab.

Persiapkan Diri Anda Lebih Maksimal Bersama utbk.or.id 

Jangan berhenti berlatih sampai di sini. Tingkatkan peluang Anda untuk lolos Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN 2026 dengan mengerjakan ribuan latihan soal terbaru, mengikuti simulasi CBT yang menyerupai ujian sebenarnya, serta mempelajari pembahasan lengkap yang disusun sesuai kisi-kisi seleksi terkini. Semakin banyak berlatih, semakin siap Anda menghadapi setiap tahapan seleksi.