Materi apa saja yang paling krusial dalam tes masuk Jurusan Ilmu Hukum?

Materi seleksi mencakup penalaran logika kritis dan analitis, pemahaman asas-asas hukum dasar dan tata negara, literasi wacana hukum dan bahasa Indonesia baku, serta wawasan integritas etika penegakan keadilan.

Peluang karier apa yang terbuka bagi lulusan Sarjana Hukum (S.H.)?

Lulusan dapat berkarier sebagai hakim, jaksa penuntut umum, advokat/pengacara, notaris/PPAT, corporate legal counsel, diplomat kementerian luar negeri, peneliti perundang-undangan, hingga pegiat hak asasi manusia (HAM).

Berapa banyak butir latihan yang disajikan dalam modul ini?

Modul ini menyediakan 72 butir soal latihan pilihan ganda komprehensif lengkap dengan pembahasan asas dan landasan perundang-undangan.

70+ Soal Tes Masuk Jurusan Ilmu Hukum + Kunci Jawaban Lengkap

Share ke:

Tes masuk jurusan Ilmu Hukum adalah langkah awal bagi calon mahasiswa yang ingin mendalami dunia hukum, mulai dari sistem peradilan, norma-norma hukum, hingga hak dan kewajiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, tes ini dirancang untuk menguji pemahaman dasar dalam bidang hukum, etika, dan peraturan yang dibutuhkan untuk menjalani pendidikan di jurusan Ilmu Hukum.

Untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi tes ini, kami menyediakan lebih dari 100 contoh soal lengkap dengan pembahasan yang mendalam. Soal-soal ini mencakup berbagai topik penting seperti teori hukum, sistem peradilan, dan hak asasi manusia. Dengan pembahasan yang jelas dan rinci, Anda dapat memperdalam pemahaman Anda, meningkatkan kemampuan analisis, dan mempersiapkan diri dengan lebih percaya diri dalam menghadapi ujian masuk jurusan Ilmu Hukum.

Daftar Isi

Definisi Ilmu Hukum Menurut Para Ahli

Ilmu hukum adalah disiplin yang mempelajari hukum sebagai sistem peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai definisi hukum, yang mencerminkan kompleksitas dan luasnya cakupan bidang ini. Berikut beberapa definisi hukum menurut para ahli:

Utrecht: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk ini dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat tersebut.

Plato: Hukum adalah sistem peraturan yang teratur dan tersusun baik, yang mengikat hakim dan masyarakat.

E.M. Meyer: Hukum merupakan segala peraturan yang memiliki pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Leon Duguit: Hukum adalah aturan tingkah laku individu di masyarakat yang, saat diindahkan, menjadi jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Wasis Sp: Hukum adalah seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat oleh penguasa yang berwenang, berisi perintah dan/atau larangan, serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya, dengan tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.

Kisi-Kisi Soal Tes Masuk Jurusan Ilmu Hukum

Persiapan yang matang sangat penting bagi calon mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Kisi-kisi ujian ini membantu Anda fokus pada materi yang akan diujikan, meningkatkan pemahaman dasar hukum, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk tes masuk.

Pengetahuan Dasar Hukum
Menguji pemahaman awal tentang konsep hukum, perbedaan hukum publik dan privat, serta sumber-sumber hukum di Indonesia.
Pancasila dan UUD 1945
Menilai pemahaman tentang prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945.
Logika dan Penalaran Hukum
Menguji kemampuan berpikir kritis dalam memahami kaidah hukum, membuat argumentasi hukum, dan menyelesaikan kasus sederhana berdasarkan asas hukum.
Hukum dan Masyarakat
Mengukur pemahaman tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional.
Kemampuan Verbal dan Pemahaman Bacaan
Menilai kemampuan dalam memahami teks hukum, istilah hukum, serta menyusun argumen hukum yang logis dan sistematis.

📘 Bank Soal Latihan & Simulasi Terlengkap: 72 Butir Soal Latihan Tes Masuk Jurusan Ilmu Hukum yang mencakup Teori & Asas-Asas Hukum (Lex Superior, Ne Bis In Idem, Pacta Sunt Servanda), Hukum Pidana & Perdata (Unsur Delik, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum PMH), Hukum Tata Negara & Administrasi Negara (Trias Politica, UUD 1945, KTUN), Penalaran Logika Hukum & Silogisme Analitis, serta Etika Profesi & Literasi Bahasa Hukum lengkap dengan pembahasan komprehensif!

Soal #1 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Adagium hukum klasik ciptaan Cicero yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum berbunyi…

A. Ubi societas ibi ius

B. Lex superior derogat legi inferiori

C. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali

D. Pacta sunt servanda

E. Fiat iustitia ruat caelum

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Ubi societas ibi ius: di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Soal #2 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas hierarki hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah adalah…

A. Lex superior derogat legi inferiori

B. Lex specialis derogat legi generali

C. Lex posterior derogat legi priori

D. Equality before the law

E. Presumption of innocence

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Lex superior derogat legi inferiori adalah prinsip supremasi norma vertikal hukum tata negara.

Soal #3 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum disebut…

A. Lex specialis derogat legi generali

B. Lex superior derogat legi inferiori

C. Lex posterior derogat legi priori

D. Res judicata pro veritate habetur

E. Audi et alteram partem

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Lex specialis derogat legi generali mengutamakan norma partikular spesifik dibanding norma umum.

Soal #4 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Tiga tujuan hukum fundamental menurut pakar filsafat hukum Gustav Radbruch yang saling berkaitan secara antinomis adalah…

A. Keadilan (Gerechtigkeit), Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

B. Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan

C. Ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan murni

D. Hukuman, Pembalasan, dan Denda

E. Perdamaian, Kekuasaan, dan Kedaulatan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Triad tujuan hukum Radbruch: Keadilan etis, Kepastian yuridis, dan Kemanfaatan sosiologis.

Soal #5 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Teori jenjang norma hukum (Stufenbautheorie) yang memandang sistem hukum tersusun secara hierarkis bermuara pada norma dasar (Grundnorm) dikemukakan oleh…

A. Hans Kelsen

B. John Austin

C. H.L.A. Hart

D. Roscoe Pound

E. Jeremy Bentham

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law) merumuskan piramida norma berpuncak pada Grundnorm.

Soal #6 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Aliran filsafat hukum yang berpandangan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (‘Law as a tool of social engineering’) dipelopori oleh…

A. Roscoe Pound (Sociological Jurisprudence)

B. Immanuel Kant

C. Friedrich Carl von Savigny

D. Thomas Aquinas

E. Montesquieu

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Roscoe Pound menganggap hukum berfungsi progresif menata dan merekayasa dinamika peradaban masyarakat.

Soal #7 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Prinsip dasar ‘Rule of Law’ (Negara Hukum) menurut A.V. Dicey mencakup tiga unsur utama:

A. Supremacy of law, Equality before the law, dan Due process of law (Konstitusi berakar hak individu)

B. Kekuasaan mutlak raja, militerisme, dan peradilan tertutup

C. Pemerintahan tirani, sensor media, dan denda sepihak

D. Kedaulatan partai tunggal, kepemilikan komunal, dan sensor

E. Hukum rimba tanpa pengadilan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Dicey: Supremasi hukum, Persamaan di depan hukum, dan Terjaminnya hak-hak individu konstitusional.

Soal #8 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas legalitas dalam hukum pidana materiil diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berakar dari adagium Latin…

A. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali

B. In dubio pro reo

C. Actori incumbit probatio

D. Ignorantia juris non excusat

E. Nemo bis in idem

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Tiada suatu tindak pidana dan hukuman dapat dijatuhkan tanpa adanya ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Soal #9 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas ‘Pacta Sunt Servanda’ dalam hukum perdata dan hukum perjanjian internasional bermakna bahwa…

A. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

B. Perjanjian boleh dibatalkan secara sepihak kapan saja

C. Hanya perjanjian tertulis di depan notaris yang sah

D. Perjanjian batal jika salah satu pihak rugi

E. Hutang otomatis lunas setelah 1 tahun

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata): kepastian asas mengikatnya perjanjian yang telah disepakati bersama.

Soal #10 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas ‘Presumption of Innocence’ (Asas Praduga Tak Bersalah) mewajibkan aparat penegak hukum dan publik untuk…

A. Menganggap seseorang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)

B. Menghukum tersangka sebelum sidang dimulai

C. Menyebarkan foto tersangka di media sosial

D. Memaksa terdakwa mengaku dengan ancaman

E. Menahan tersangka tanpa batas waktu

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Praduga tak bersalah melindungi martabat tersangka sebelum terbukti bersalah melalui peradilan yang adil.

Soal #11 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Hukum objektif adalah peraturan hukum yang berlaku umum, sedangkan hukum subjektif mengacu pada…

A. Hak dan kewajiban yang timbul pada subjek hukum tertentu berdasarkan hukum objektif

B. Pendapat pribadi hakim dalam sidang

C. Hukum yang dibuat secara sepihak oleh presiden

D. Perasaan batin seseorang

E. Adat istiadat yang tidak tertulis

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Hukum subjektif adalah wewenang/hak konkret yang melekat pada person tertentu akibat norma hukum objektif.

Soal #12 • Pengantar Ilmu Hukum, Teori & Filsafat Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam lalu lintas hukum terdiri dari dua entitas, yaitu…

A. Natuurlijke Persoon (Manusia Pribadi) dan Rechtspersoon (Badan Hukum)

B. Warga Negara dan Turis Asing

C. Hakim dan Jaksa Penuntut

D. Presiden dan Dewan Perwakilan

E. Barang Bergerak dan Barang Tak Bergerak

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Subjek hukum meliputi orang perseorangan sejak lahir hingga wafat serta badan hukum mandiri (PT, Yayasan, Koperasi).

Soal #13 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Teori pemisahan kekuasaan negara (Trias Politica) menjadi cabang Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial dirumuskan secara sistematis oleh…

A. Montesquieu (Baron de Montesquieu)

B. John Locke

C. Jean-Jacques Rousseau

D. Niccolò Machiavelli

E. Thomas Hobbes

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Montesquieu dalam L’Esprit des Lois merumuskan Trias Politica guna mencegah tirani kekuasaan mutlak.

Soal #14 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menempatkan urutan tertinggi pada…

A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Ketetapan MPR

C. Undang-Undang / Perppu

D. Peraturan Pemerintah

E. Peraturan Presiden

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi norma konstitusi NKRI.

Soal #15 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Lembaga peradilan yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review) di Indonesia adalah…

A. Mahkamah Konstitusi (MK)

B. Mahkamah Agung (MA)

C. Komisi Yudisial (KY)

D. Pengadilan Tinggi

E. Kejaksaan Agung

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 24C UUD 1945: MK berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu.

Soal #16 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Sebaliknya, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang menjadi kewenangan dari…

A. Mahkamah Agung (MA)

B. Mahkamah Konstitusi (MK)

C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

D. DPR RI

E. Presiden

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah UU (PP, Perpres, Perda) terhadap Undang-Undang.

Soal #17 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, salah satunya adalah asas…

A. Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan keterbukaan

B. Kerahasiaan mutlak dokumen dinas

C. Kekuasaan tak terbatas bupati

D. Pemberian gratifikasi legal

E. Kekebalan pejabat dari gugatan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
AUPB mencakup kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Soal #18 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN / Beschikking) yang menjadi objek sengketa di PTUN harus memenuhi kriteria bersifat…

A. Konkret, Individual, dan Final

B. Abstrak, Umum, dan Terbuka

C. Sementara, Rahasia, dan Lisan

D. Global, Masif, dan Mengambang

E. Politis, Kolektif, dan Mengikat

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Unsur KTUN: penetapan tertulis pejabat TUN yang bersifat konkret objeknya, individual subjeknya, dan final dampaknya.

Soal #19 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Bentuk negara Indonesia menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah…

A. Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

B. Negara Federal Serikat

C. Monarki Konstitusional

D. Konfederasi Serikat

E. Oligarki Parlementer

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 1 ayat (1): Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Soal #20 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Amandemen UUD 1945 pasca reformasi telah dilakukan oleh MPR sebanyak…

A. 4 kali amandemen (Tahun 1999, 2000, 2001, 2002)

B. 1 kali amandemen

C. 2 kali amandemen

D. 3 kali amandemen

E. 5 kali amandemen

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
UUD 1945 diamandemen empat kali dalam Sidang Umum/Tahunan MPR dari 1999 hingga 2002.

Soal #21 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Komisi Yudisial (KY) memiliki wewenang konstitusional untuk…

A. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

B. Menjatuhkan vonis hukuman mati

C. Mengadili sengketa pemilu presiden

D. Menyusun undang-undang pidana

E. Menjadi jaksa penuntut umum

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 24B UUD 1945: KY bersifat mandiri berwenang mengusulkan hakim agung dan mengawasi etik hakim.

Soal #22 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan orang tuanya disebut asas…

A. Ius Sanguinis

B. Ius Soli

C. Bipatride

D. Apatride

E. Naturalisasi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Ius sanguinis mendasarkan kewarganegaraan pada faktor darah biologis orang tua.

Soal #23 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat wilayah kelahiran seseorang disebut…

A. Ius Soli

B. Ius Sanguinis

C. Repudiasi

D. Opsi

E. Stelsel Aktif

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Ius soli (law of the soil) mendasarkan kewarganegaraan pada negara tempat anak dilahirkan.

Soal #24 • Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Standar Masuk Fakultas Hukum

Prinsip ‘Check and Balances’ dalam sistem presidensial modern di Indonesia terwujud melalui…

A. Saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan negara untuk mencegah dominasi tunggal

B. Penghapusan lembaga parlemen DPR

C. Presiden mengangkat seluruh hakim tanpa persetujuan DPR

D. Mahkamah Agung menjadi menteri kabinet

E. Pemberian wewenang mutlak kepada satu partai

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Checks and balances mendistribusikan wewenang agar legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengontrol secara proporsional.

Soal #25 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Dua unsur pokok tindak pidana (Strafbaar Feit) yang wajib dibuktikan oleh penuntut umum adalah…

A. Unsur Objektif (perbuatan melawan hukum) dan Unsur Subjektif (kesalahan/mens rea pelaku)

B. Unsur kekayaan dan pangkat

C. Unsur popularitas dan dukungan publik

D. Unsur usia dan berat badan

E. Unsur kewarganegaraan dan jenis kelamin

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Tindak pidana memerlukan perbuatan melawan hukum lahiriah (actus reus) dan unsur kesalahan batin (mens rea: dolus/culpa).

Soal #26 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas hukum pidana yang melarang seseorang diadili atau dihukum dua kali untuk satu perbuatan pidana yang sama yang telah diputus inkracht adalah…

A. Nebis in Idem

B. In dubio pro reo

C. Culpa levis

D. Dolus eventualis

E. Ultimum remedium

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 76 KUHP mengatur asas Nebis in Idem: tiada seorang pun dapat dituntut dua kali atas perbuatan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Soal #27 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas ‘Ultimum Remedium’ dalam penegakan hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai…

A. Upaya terakhir atau senjata pamungkas setelah sanksi bidang hukum lain (perdata/administrasi) tidak memadai

B. Langkah pertama yang harus langsung diterapkan

C. Satu-satunya sumber hukum

D. Hukum yang hanya berlaku bagi orang miskin

E. Hukum yang tidak boleh dijalankan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Ultimum remedium: hukum pidana adalah sarana pemungkas penegakan hukum (last resort).

Soal #28 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara berurutan adalah…

A. Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa

B. Pengakuan terdakwa saja tanpa saksi

C. Hasil voting masyarakat di media sosial

D. Opini jaksa dan pengacara

E. Surat kabar dan rekaman gosip

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan 5 alat bukti sah limitatif hukum acara pidana.

Soal #29 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Batas minimum alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim menjatuhkan pidana bersalah (Asas Pembuktian Negatif) adalah…

A. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim

B. Satu saksi saja (Unus testis nullus testis)

C. Keyakinan hakim murni tanpa bukti

D. Surat pengakuan terdakwa sepihak

E. Tiga puluh saksi mata

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 183 KUHAP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan.

Soal #30 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas pembuktian ‘Unus Testis Nullus Testis’ bermakna bahwa…

A. Satu saksi bukanlah saksi (keterangan satu saksi saja tidak cukup sebagai alat bukti tanpa didukung bukti lain)

B. Saksi wajib disumpah tiga kali

C. Semua saksi harus berpendidikan sarjana

D. Saksi yang berbohong langsung dipenjara

E. Saksi tidak boleh menatap hakim

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Keterangan seorang saksi tunggal berdiri sendiri tidak memiliki nilai pembuktian materiil yang cukup.

Soal #31 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Lembaga Praperadilan menurut KUHAP dibentuk dengan wewenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya…

A. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau penetapan tersangka

B. Vonis hukuman mati terdakwa

C. Pencabutan hak pilih politik

D. Sengketa waris keluarga

E. Perceraian pegawai negeri

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 77 KUHAP (diperluas putusan MK): Praperadilan menguji keabsahan upaya paksa (tangkap, tahan, geledah, sita, dan status tersangka).

Soal #32 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas ‘In Dubio Pro Reo’ dalam peradilan pidana memberikan pedoman bagi hakim bahwa…

A. Jika terdapat keragu-raguan mengenai kesalahan terdakwa, maka keputusan harus menguntungkan bagi terdakwa

B. Terdakwa harus dihukum seberat-beratnya jika ragu

C. Sidang harus diulang dari awal

D. Jaksa yang memenangkan perkara

E. Hakim harus mengundurkan diri

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Dalam kondisi keraguan pembuktian fakta, putusan hakim wajib berpihak meringankan/membebaskan terdakwa.

Soal #33 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Perbedaan antara Delik Aduan (Klachtdelict) dan Delik Biasa (Laporan) adalah…

A. Delik aduan hanya dapat diproses penegak hukum jika ada pengaduan resmi dari korban yang dirugikan

B. Delik aduan tidak pernah dihukum penjara

C. Delik aduan ditangani oleh pengadilan agama

D. Delik biasa tidak membutuhkan jaksa

E. Delik aduan hanya berlaku untuk anak-anak

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Delik aduan (seperti pencemaran nama baik atau perzinaan) mensyaratkan aduan pihak korban dan dapat dicabut.

Soal #34 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Bentuk kesalahan pidana berupa ‘Kesengajaan’ dalam doktrin hukum pidana disebut…

A. Dolus (Intent)

B. Culpa

C. Overmacht

D. Noodweer

E. Poging

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Dolus adalah keinsyafan kehendak perbuatan dan kesadaran akan akibatnya (willens en wetens).

Soal #35 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Alasan penghapus pidana yang membebaskan pelaku karena melakukan pembelaan terpaksa atas diri atau kehormatan terhadap serangan seketika yang melawan hukum disebut…

A. Noodweer (Pembelaan Terpaksa)

B. Overmacht (Daya Paksa)

C. Noodweer Exces (Pembelaan Melampaui Batas)

D. Ambtelijk Bevel

E. Pemaaf murni

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 49 ayat (1) KUHP: Noodweer adalah alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan.

Soal #36 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang belum inkracht diajukan ke Pengadilan Tinggi dalam bentuk…

A. Banding

B. Kasasi

C. Peninjauan Kembali (PK)

D. Grasi

E. Amnesti

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Banding adalah upaya hukum biasa ke Pengadilan Tinggi menguji ulang fakta dan hukum (judex facti).

Soal #37 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Pihak ketiga yang bukan merupakan pihak berperkara namun memiliki kepedulian atas suatu isu keadilan dan mengajukan pendapat hukum tertulis kepada majelis hakim disebut…

A. Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

B. Partij Getuige

C. Intervenient

D. Vrijwaring

E. Voeging

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Amicus Curiae memberikan wawasan keilmuan atau moral publik demi membantu hakim memutus perkara secara adil.

Soal #38 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Gugatan perdata yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang mewakili kelompok masyarakat luas dengan kesamaan fakta dan tuntutan hukum disebut…

A. Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok)

B. Legal Standing LSM

C. Citizen Lawsuit

D. Deritave Action

E. Gugatan Rekonvensi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Class action memfasilitasi efisiensi peradilan bagi ratusan/ribuan korban yang mengalami kerugian massal serupa.

Soal #39 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Kewenangan hakim untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah yurisdiksi tempat tinggal tergugat (Actor Sequitur Forum Rei) disebut kompetensi…

A. Kompetensi Relatif

B. Kompetensi Absolut

C. Kompetensi Eksepsional

D. Kompetensi Arbitrer

E. Kompetensi Konstitusional

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Kompetensi relatif menyangkut pembagian wilayah hukum antar-pengadilan sejenis (PN mana yang berwenang).

Soal #40 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Sebaliknya, kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis pokok sengketa atau lingkungan peradilan disebut kompetensi…

A. Kompetensi Absolut

B. Kompetensi Relatif

C. Kompetensi Administratif

D. Kompetensi Teritorial

E. Kompetensi Fungsional

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Kompetensi absolut menyangkut pembagian wewenang antar-lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Agama, PTUN, Militer).

Soal #41 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Prinsip peradilan ‘Audi et Alteram Partem’ mewajibkan hakim dalam memimpin persidangan untuk…

A. Mendengarkan keterangan kedua belah pihak secara seimbang dan adil tanpa memihak

B. Hanya mendengarkan pihak penggugat

C. Menjatuhkan vonis sebelum tergugat menjawab

D. Melarang terdakwa didampingi pengacara

E. Menutup sidang untuk umum selamanya

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Audi et alteram partem: kedua belah pihak yang bersengketa berhak didengar keterangannya secara setara di muka sidang.

Soal #42 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam proses persidangan perdata yang sama disebut…

A. Gugatan Rekonvensi

B. Gugatan Konvensi

C. Eksepsi

D. Replik

E. Duplik

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan tergugat bersamaan dengan jawaban atas gugatan konvensi.

Soal #43 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Jawaban Penggugat atas tanggapan atau eksepsi Tergugat dalam persidangan perdata disebut…

A. Replik

B. Duplik

C. Konvensi

D. Eksepsi

E. Memori Banding

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Tahapan perdata tertulis: Gugatan -> Jawaban/Eksepsi -> Replik (Penggugat) -> Duplik (Tergugat).

Soal #44 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Sebaliknya, tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat disebut…

A. Duplik

B. Replik

C. Pledoi

D. Tuntutan

E. Eksepsi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Duplik adalah jawaban kedua dari tergugat untuk menyanggah dalil-dalil replik penggugat.

Soal #45 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Dalam sidang perkara pidana, nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atas surat tuntutan (Requisitoir) Jaksa disebut…

A. Pledoi (Nota Pembelaan)

B. Eksepsi

C. Dakwaan

D. Vonis

E. Replik

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pledoi adalah hak konstitusional pembelaan terdakwa menanggapi tuntutan pidana jaksa penuntut umum.

Soal #46 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat beberapa pasal tindak pidana yang disusun bertingkat dari yang terberat hingga teringan disebut dakwaan…

A. Subsidair

B. Alternatif

C. Kumulatif

D. Tunggal

E. Kombinasi murni

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Dakwaan subsidair: dakwaan primer disusun paling berat, jika tidak terbukti maka hakim memeriksa dakwaan subsidair di bawahnya.

Soal #47 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Pemberian pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung disebut…

A. Grasi

B. Amnesti

C. Abolisi

D. Rehabilitasi

E. Remisi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 14 ayat (1) UUD 1945: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA.

Soal #48 • Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana (KUHAP) Standar Masuk Fakultas Hukum

Tindakan penghapusan proses penuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diberikan Presiden dengan pertimbangan DPR disebut…

A. Abolisi

B. Amnesti

C. Grasi

D. Remisi

E. Kasasi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Soal #49 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Empat syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah…

A. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Cakap membuat perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal

B. Tertulis, Bermeterai, Dihadiri saksi, dan Disetujui notaris

C. Membayar uang muka, Ada jaminan sertifikat, Berkeluarga, dan WNI

D. Lisan, Ditandatangani lurah, Bebas pajak, dan Dilunasi tunai

E. Ada utang, Ada bunga pinjaman, Ada sita jaminan, dan Ada ganti rugi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 1320: 2 syarat subjektif (sepakat, cakap) dan 2 syarat objektif (objek tertentu, kausa halal).

Soal #50 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Konsekuensi hukum jika suatu perjanjian tidak memenuhi ‘syarat objektif’ (misal objeknya memperdagangkan narkoba/melanggar hukum) adalah…

A. Batal demi hukum (Null and Void sejak awal dianggap tidak pernah ada)

B. Dapat dibatalkan (Voidable atas permohonan pihak)

C. Perjanjian tetap sah tapi denda

D. Dikenakan bunga tambahan

E. Perjanjian ditunda 1 tahun

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Cacat syarat objektif membuat perjanjian batal demi hukum sejak semula (van rechtswege nietig).

Soal #51 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Sebaliknya, jika suatu perjanjian dibuat karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan (cacat kehendak / syarat subjektif), maka perjanjian…

A. Dapat dibatalkan (Voidable) oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan

B. Otomatis batal demi hukum tanpa gugatan

C. Menjadi tindak pidana korupsi

D. Berubah menjadi sewa menyewa

E. Tetap berlaku abadi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Cacat syarat subjektif (kehendak/kecakapan) memberi hak kepada pihak terkait memohon pembatalan (vernietigbaar) ke hakim.

Soal #52 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban prestasinya (ingkar janji) disebut…

A. Wanprestasi (Default)

B. Overmacht

C. Onrechtmatige Daad

D. Daluwarsa

E. Kompensasi

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Wanprestasi terjadi jika debitur tidak berprestasi, terlambat berprestasi, atau berprestasi keliru.

Soal #53 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata diatur dalam pasal legendaris…

A. Pasal 1365 KUHPerdata

B. Pasal 1320 KUHPerdata

C. Pasal 1338 KUHPerdata

D. Pasal 1233 KUHPerdata

E. Pasal 1457 KUHPerdata

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 1365 KUHPerdata (Onrechtmatige Daad): Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku mengganti rugi.

Soal #54 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Unsur-unsur yang wajib dibuktikan dalam gugatan PMH (Pasal 1365) antara lain mencakup…

A. Adanya perbuatan, Melawan hukum, Adanya kesalahan, Adanya kerugian, dan Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

B. Adanya surat perjanjian tertulis dan saksi ahli waris

C. Adanya niat membunuh korban

D. Adanya pembayaran uang muka lunas

E. Adanya izin resmi dari kepolisian

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
5 syarat kumulatif PMH: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian materiil/immateriil, dan hubungan sebab-akibat (kausal).

Soal #55 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yang berbunyi…

A. Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, maka dialah yang wajib membuktikan adanya hak tersebut

B. Tergugat yang harus selalu membuktikan dirinya tidak bersalah

C. Hakim yang mencari sendiri seluruh barang bukti

D. Penggugat bebas dari kewajiban membuktikan dalil

E. Alat bukti hanya boleh berupa pengakuan lisan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Actori incumbit probatio: pihak yang mendalilkan sesuatu hak berkewajiban membuktikan dalilnya di persidangan.

Soal #56 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en bindend bewijskracht) dalam hukum acara perdata adalah…

A. Akta Otentik (dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum berwenang seperti Notaris)

B. Akta di bawah tangan tanpa saksi

C. Keterangan saksi ahli lisan

D. Dugaan hakim pribadi

E. Surat kabar harian

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Akta autentik memberikan kepastian bukti sempurna bagi hakim tanpa memerlukan alat bukti tambahan kecuali dibuktikan palsu.

Soal #57 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Upaya perdamaian wajib yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai disebut…

A. Mediasi di hadapan Hakim Mediator

B. Eksaminasi

C. Arbitrase internasional

D. Negosiasi rahasia

E. Praperadilan

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Perma No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi pada sidang perdana sengketa perdata tingkat pertama.

Soal #58 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Lembaga penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan umum yang putusannya bersifat final dan mengikat (Final and Binding) adalah…

A. Arbitrase (seperti BANI – Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

B. Komisi Kejaksaan

C. Ombudsman RI

D. Pengadilan Militer

E. Dewan Pers

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Arbitrase menyelesaikan sengketa perdata/komersial di luar pengadilan negeri melalui penunjukan wasit arbiter independen.

Soal #59 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Kewajiban perseroan terbatas (PT) untuk bertanggung jawab hanya sebatas modal/saham yang disetorkan disebut prinsip…

A. Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability)

B. Piercing the corporate veil

C. Ultra vires

D. Fiduciary duty

E. Business judgment rule

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.

Soal #60 • Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata & Hukum Bisnis Standar Masuk Fakultas Hukum

Doktrin hukum yang dapat menembus tirai tanggung jawab terbatas pemegang saham atau direksi sehingga harta pribadinya dapat disita jika terbukti melakukan iktikad buruk adalah…

A. Piercing the Corporate Veil

B. Business Judgment Rule

C. Separate Legal Entity

D. Corporate Social Responsibility

E. Derivative Action

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Piercing the corporate veil meruntuhkan sekat perseroan jika terjadi fraud atau pencampuran harta pribadi dan perusahaan.

Soal #61 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Sumber hukum internasional primer sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) mencakup…

A. Perjanjian Internasional (Traktat), Kebiasaan Internasional, dan Prinsip Hukum Umum

B. Undang-undang nasional satu negara saja

C. Peraturan presiden negara adidaya

D. Deklarasi partai politik dunia

E. Koran internasional dan majalah bisnis

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 38 Statuta ICJ: International conventions, International custom, General principles of law, serta yurisprudensi dan doktrin ahli.

Soal #62 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Asas hukum internasional yang melarang suatu negara mencampuri urusan dalam negeri kedaulatan negara lain disebut asas…

A. Non-Intervensi (Non-Intervention)

B. Ekstrateritorialitas

C. Universalitas

D. Nasionalitas aktif

E. Aut dedere aut judicare

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Prinsip kedaulatan negara (sovereign equality) melarang campur tangan paksa atas yurisdiksi domestik negara lain.

Soal #63 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights / UDHR) diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal…

A. 10 Desember 1948

B. 17 Agustus 1945

C. 1 Juni 1945

D. 24 Oktober 1945

E. 1 Januari 1950

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
UDHR diadopsi PBB pada 10 Desember 1948, yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari HAM Sedunia.

Soal #64 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Non-Derogable Rights) menurut UUD 1945 dan hukum internasional antara lain…

A. Hak untuk hidup, hak tidak disiksa, dan hak kebebasan hati nurani/agama

B. Hak memiliki senjata api

C. Hak berdemonstrasi di jalan tol

D. Hak mendirikan partai tanpa izin

E. Hak tidak membayar pajak

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak non-derogable mutlak.

Soal #65 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC) yang berkedudukan di Den Haag mengadili empat kejahatan paling serius dunia, yaitu…

A. Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi

B. Pencucian uang, suap, penggelapan, dan pemalsuan

C. Pencurian mobil, penipuan online, dan perampokan

D. Penyelundupan rokok dan narkoba saja

E. Pelanggaran hak cipta musik dan paten

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Statuta Roma 1998 menetapkan yurisdiksi ICC atas the most serious crimes of international concern: Genocide, Crimes against humanity, War crimes, dan Aggression.

Soal #66 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Istilah ekstradisi dalam hukum internasional merujuk pada proses…

A. Penyerahan resmi seorang tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara peminta yang berwenang mengadilinya

B. Pengusiran warga negara asing tanpa alasan

C. Pemberian suaka politik seumur hidup

D. Penyitaan kapal asing di laut lepas

E. Pertukaran duta besar antar negara

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Ekstradisi adalah penyerahan buronan pelaku kejahatan antaryurisdiksi berdasarkan perjanjian bilateral/multilateral.

Soal #67 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara melihat arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari disebut penafsiran…

A. Gramatikal (Bahasa)

B. Historis (Sejarah pembentukan UU)

C. Teleologis / Sosiologis (Tujuan kemasyarakatan)

D. Sistematis (Hubungan antar pasal)

E. Autentik (Resmi pembuat UU)

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Penafsiran gramatikal adalah interpretasi dasar menguraikan makna harfiah kata menurut kaidah tata bahasa baku.

Soal #68 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Metode penalaran hukum ‘Argumentum A Contrario’ adalah penarikan kesimpulan berdasarkan…

A. Pengingkaran atau kebalikan dari rumusan peraturan perundang-undangan yang ada

B. Persamaan analogis dua peristiwa

C. Kepentingan politik penguasa

D. Insting batin hakim

E. Hasil jajak pendapat masyarakat

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
A contrario menyimpulkan bahwa peristiwa yang berseberangan dengan rumusan pasal diberlakukan hukum yang sebaliknya.

Soal #69 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Penalaran analogi (Analogi Hukum) dalam hukum pidana materiil di Indonesia…

A. Dilarang secara tegas karena bertentangan dengan asas legalitas

B. Diperbolehkan sebebas-bebasnya oleh jaksa

C. Wajib diterapkan pada semua pasal KUHP

D. Merupakan satu-satunya cara menafsirkan pasal

E. Diperintahkan oleh Mahkamah Agung

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Prinsip asas legalitas (Lex stricta) melarang penerapan analogi dalam menentukan adanya suatu perbuatan pidana baru.

Soal #70 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Lembaga negara independen di Indonesia yang berwenang menerima pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan publik adalah…

A. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

B. Komisi Yudisial

C. Badan Pemeriksa Keuangan

D. Komisi Penyiaran Indonesia

E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Ombudsman RI mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah dari penyimpangan, penundaan berlarut, dan penyalahgunaan wewenang.

Soal #71 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Kewajiban advokat (pengacara) untuk menjaga rahasia jabatan atas segala informasi yang diterimanya dari klien dikenal sebagai prinsip…

A. Attorney-Client Privilege (Kerahasiaan Hubungan Advokat-Klien)

B. Contempt of Court

C. Pro Bono Publico

D. Due Diligence

E. Conflict of Interest

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Kerahasiaan advokat dilindungi undang-undang agar klien dapat berterus terang demi pembelaan hukum yang adil.

Soal #72 • Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Kemahiran Nalar Hukum Standar Masuk Fakultas Hukum

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial disebut layanan…

A. Pro Bono Publico (Demi kebaikan publik)

B. Pro Justitia

C. Ex Officio

D. Amicus Curiae

E. Class Action

Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan:
Pro bono adalah mandat kehormatan profesi officium nobile advokat mendampingi masyarakat miskin tanpa memungut honorarium.

Raih Kursi di Jurusan Ilmu Hukum dengan Persiapan Maksimal!

Jangan lupa untuk terus berlatih, membaca referensi hukum, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kunjungi utbk.or.id untuk mendapatkan informasi lengkap dan kumpulan soal terbaru yang dapat membantu Anda meraih impian masuk ke jurusan Ilmu Hukum.

Materi Latihan Terkait & Rekomendasi

Novyal Anggara

Saya seorang Dosen sekaligus Reviewer dan Pembuat Soal seleksi masuk perguruan tinggi. Saya berpengalaman dalam pembuatan Tes Akademik, Tes Kepribadian dan Tes Intelegensi Umum